TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta----Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kementerian Pertanian, Senin (13/12) ditandai dengan peluncuran aplikasi pengaduan dan informasi gratifikasi. Aplikasi ini diharapkan menjadi feedback bagi pimpinan di Kementerian Pertanian.

Aplikasi pengaduan tersebut dinamai Kanal Pengaduan Elektronik bagi Masyarakat (KALDU EMAS). Sedangkan informasi gratifikasi bernama Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian (SIGAP-UPG).

Aplikasi KALDU EMAS merupakan upaya nyata dalam meningkatkan efektivitas pencegahan, penanganan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian yang dapat diakses melalui https://dumas.pertanian.go.id/.  Aplikasi ini dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan pelanggaran dan/atau ketidakpuasan terhadap layanan Kementerian Pertanian.

Aplikasi ini juga digunakan sebagai feedback bagi pimpinan di lingkungan Kementerian Pertanian atas pelaksanaan program/kegiatan utama dan layanan pertanian. Aplikasi ini menjamin kerahasiaan identitas pelapor melalui Identitas pelapor dilindungi oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013.

“Diharapkan aplikasi ini dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam pelaksanaan program/kegiatan dan layanan pertanian,” kata Plt Irjen Kementerian Pertanian, Kasdi Soebagyono saat peringatan Hakordia di Jakarta, Senin (13/12).

Sedangkan aplikasi SIGAP untuk mendukung efektivitas pengelolaan gratifikasi dapat diakses melalui https://sigap-upg.pertanian.go.id/. Sistem Informasi Gratifikasi Pertanian (SIGAP) sebagai sarana memberikan kemudahan bagi seluruh pimpinan dan seluruh pegawai lingkup Kementerian Pertanian dalam melaporkan penerimaan gratifikasi non kedinasan maupun kedinasan.

Aplikasi ini dibangun dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan fitur pelaporan gratifikasi online bagi pengguna. Aplikasi ini juga menjadi sistem untuk membantu Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kementerian Pertanian untuk mengelola laporan gratifikasi dengan lebih mudah dan cepat.