Sunday, 26 June 2022


BAPANAS Perlu Renstra yang Jelas  

31 Dec 2021, 10:43 WIBEditor : Yulianto

Stok beras bulog diprediksi turun | Sumber Foto:Julian

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Presiden Joko Widodo telah mengetok palu berdirinya Badan Pangan Nasional (Bapanas). Lembaga tersebut akan berada di bawah tanggung jawab Presiden langsung.

Dipimpin seorang kepala, Bapanas nantinya mempunyai tugas mengelola komoditas beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang putih, telur unggas, daging unggas, daging ruminansia dan dan cabai.

“Perubahan komoditas pangan ditetapkan Presiden dan diatur dalam pasal, tapi di dalam Perpres hanya sembilan komoditas,” kata Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI, Andriko Noto Susanto saat Webinar PATAKA 66 Mampukah Badan Pangan Nasional, Mewujudkan Kedaulatan Pangan? di Jakarta, Rabu (29/12).

Menurut Andriko, penting pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa kepada Bapanas. Apalagi lembaga tersebut didesain lintas sektor. Selama ini persoalan pangan ditangani tiga Kementerian/Lembaga terkait utamanya Kementan, Kemendag dan KemenBUMN.

Harus ada pelimpahan kewenangan ketiga K/L tersebut kedalam BAPANAS. Misalnya, Kementerian BUMN sesuai Perpres 66/2021 Pasal 29 yaitu menguasakan kepada BAPANAS untuk memutuskan penugasan Perum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional,” tuturnya.

Andriko mengatakan, Bapanas membutuhkan renstra, proses bisnis, Sistem Organisasi dan Tata kerja (SOTK) dan harmonisasi regulasi. Untuk itu perlu regulasi yang jelas untuk Bapanas guna memayungi agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi terkait kewenangan yang akan dilimpahkan BAPANAS.

“BAPANAS merupakan amanah dari UU No.18/2012 harus mampu mewujudkan kedaulatan pangan. Kalau tidak 273 juta penduduk Indonesia akan menjadi persoalan karena tidak dijaga dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Sementara itu, anggota DPR RI, Ichsan Firdaus mengatakan, BAPANAS harus segera ditetapkan. Selama ini persoalan pangan ditangani tiga  kembaga yakni Kementan, Kemendag dan KemenBUMN atau K/L, sehingga persoalan apangan menjadi komoditas yang paling sulit untuk diintegrasikan.

Menurut Firdaus, Bapanas harus menjadi lembaga yang mampu mengambil kewenangan penetapan kebijakan dan penetapan pelaksanaan terkait ketersediaan. Kepala Bapanas harus meyakinkan kepada Presiden bahwa kewenangan ini harus dijalankan.

“Bapanas seharusnya menjamin dan mengatur ketersediaan pangan terutama sembilan komoditas pangan pokok. Ini persoalan yang harus diselesaikan dengan cepat,” katanya.

“Kami dari DPR menginginkan agar Bapanas betul-betul power full untuk menangani pangan,” tambahnya. Namun Firdaus mengingatkan, agar kehadiran Bapanas tidak menambah birokrasi.

Sementara itu, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Palu, M. Nur Sangadji mengatakan, untuk menggerakkan organisasi BAPANAS harus memperkuat komunikasi karena melalui teknologi informasi tidak cukup tetapi koordinasi dan sinkronisasi harus dibuktikan. Jika BAPANAS hanya melahirkan instruksi dia hanya melahirkan reaksi.

“Jadi BAPANAS harus melakukan komitmen bersama untuk bergerak bersama-sama secara terus menerus. Karena Problem besar kita koordinasi dan kerjasama kita,” ucapnya.

 

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018