TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja tahun 2022 dengan Kementerian Pertanian, Senin (24/01) mencermati berbagai permasalahan pertanian yang masih tertinggal di tahun 2021. Beberapa saran untuk perbaikan pembangunan pertanian di tahun 2022.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dalam Rapat Kerja Tahun 2022 yang diikuti tabloidsinartani.com melalui kanal Youtube DPR RI, mengakui, sektor pertanian mengalami kenaikan yang positif dibandingkan dengan sektor lainnya dalam menghadapi COVID 19. Bahkan menjadi bantalan ekonomi Indonesia disaat pandemi.

Namun, menurutnya, masih ada permasalahan yang dihadapi sektor pertanian hingga tahun 2021. "Rapat ini akan menjadi dasar dalam perencanaan penyusunan kegiatan pengambilan keputusan kepentingan pertanian tahun 2022," sebutnya.

Menurut catatan dari Komisi IV, banyak permasalahan dalam negeri di sektor pertanian. Misalnya, di akhir Desember hingga Januari 2022, terjadi lonjakan harga pangan seperti cabai dan minyak goreng. Permasalahan minyak goreng bukan hanya domain Kementerian Pertanian, tetapi juga Kementerian Perdagangan, khususnya terkait neraca perdagangan dan kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Jika kebutuhan 10 juta ton seharusnya ada simpanan 20-25 persen untuk kebutuhan tersebut.

"Jika CPO di pasar dunia terus merambat naik, ya tentu saja mereka lebih enak untuk jual ekspor. Harusnya kan setelah kecukupan di dalam negeri, baru boleh diekspor. Inilah akibatnya," tuturnya.

Sudin juga memotret terjadinya penurunan luasan lahan panen yang mencapai 140 ribu hektar dari 10,62 juta hektar ke 10,52 juta hektar. Tentunya ini akan berpengaruh pada produksi. Karena itu, ia menyarankan, Kementan perlu memikirkan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Khususnya untuk optimalisasi lahan pertanian yang ada secara intensif dengan sarpras dan infrastruktur pendukung contohnya jalur irigasi, tersier dan sekunder.

Untuk jagung, Sudin mencatat  suplai jagung cukup meresahkan peternak skala kecil dan industri pakan harga jagung melonjak sampai Rp 5.300/kg. Tingginya harga jagung ini berpengaruh pada komponen pakan peternak sampai 60 persen. "Karena itu, Kementerian Pertanian diminta untuk meningkatkan mutu, produksi dan produktivitas tak hanya jagung tetapi seluruh komoditas pangan," tambahnya.

Terkait perusahaan yang mendapatkan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), Sudin mengapresiasi karena mampu menjadi pembatas produk hortikultura yang masuk ke Indonesia. Namun Sudin menilai perlu ada studi mendalam apakah perusahaan tersebut perlu mendapatkan persetujuan RIPH.

"RIPH diperlukan lagi, jika tidak nanti mangga dari Pakistan bisa membanjiri pasar dalam negeri tanpa RIPH. Kementan harus punya instrumen untuk mengawasi produk pertanian impor. Termasuk dari sisi kemungkinan masuknya berbagai jenis penyakit yang bisa mengganggu stabilitas produksi kita,” tuturnya.

Belum lagi permasalahan kelangkaan pupuk saat musim tanam, fokusnya mahal pupuk non subsidi hingga naik mencapai 150 persen. Termasuk penyaluran bantuan ternak di beberapa daerah yang terlambat dan bobot ternak kecil dan sakit bahkan mati. "

Sudin berpesan jika tahun 2022, pertanian tidak mungkin mengandalkan pada sistem produksi semata (onfarm) tetapi mencari sesuatu yang baru dan lebih produktif. Termasuk integrasi dari teknologi untuk meningkatkan daya saing komoditas pertanian baik untuk pemenuhan dalam negeri maupun orientasi untuk ekspor. "Kebutuhan dalam negeri dipenuhi dulu, baru ekspor," tegasnya lagi.