TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis hasil Sensus Pertanian 2023 (ST2023). Banyak variable yang didesiminasikan. Dari banyaknya variable tersebut ternyata terkuak petani gurem di Tanah Air bertambah, usaha di subsector juga masih didominasi perorangan dan usia pekerja pertanian makin menua.

Seperti selama 2023, BPS menggelar hajatan besar yakni ST 2023 yang pada 1 Juni-31 Juli 2023 dengan melibatkan 196.172 petugas sensus pertanian. Pada rilis hasil ST 2023 tahap I ini, ada beberap variable yang didesiminasikan antara lain usaha pertanian dan rumah tangga usaha pertanian, demografi pengelola usaha pertanian, lahan yang dikuasai, petani gurem, petani milenial, urban farming, penggunaan pupuk, dan komoditas.

Ada beberapa hasil ST2023 yang patut menjadi catatan dan perhatian pemerintah. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (Sestama BPS), Atqo Mardianto mengatakan, dalam ST2023 diketahui usaha pertanian turun 7,42 persen. Jika sebelumnya pada ST2013 sebanyak 31.715.486 unit menjadi 23.360.833 unit pada ST 2023 ini.

“Usaha pertanian masih didominasi perorangan. Jika pada ST2013 sebanyak 31.705.295 unit, maka pada ST2023 turun 2,36 juta atau 7,45 persen pada ST2023 atau menjadi 29.342.202 unit,” kata Atqo Mardianto saat Desiminasi Hasil Sensus Pertanian Tahap I 2023 di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Petani dan Usaha Pertanian Gurem

Beberapa catatan lain yakni, terdata jumlah petani gurem terjadi peningkatan sebanyak 2,64 juta Rumah Tangga (18,54%) dalam sepuluh tahun terakhir. Usaha pertanian perorangan (UTP) pengguna lahan dan usaha pertanian gurem mencakup subsektor tanaman pangan, hortkultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Jumlah UTP pengguna lahan paling banyak berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 5,51 juta unit, 4,26 juta unit, dan 3,22 juta unit. Sementara itu, jumlah UTP Gurem paling banyak berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 4,55 juta unit, 3,54 juta unit, dan 2,63 juta unit.

Jika dilihat persentase UTP gurem terhadap UTP pengguna lahan, Provinsi Papua Pegunungan memiliki persentase tertnggi yaitu sebesar 99,13 persen. Hal ini menggambarkan sebagian besar UTP pengguna lahan pada Provinsi Papua Pegunungan adalah UTP gurem.

Dilihat dari petani pengguna lahan pertanian dan petani gurem petani mencakup subsektor tanaman pangan, hortkultura, perkebunan, dan peternakan. Berdasarkan provinsi, BPs mencatat jumlah petani pengguna lahan paling banyak berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 5,43 juta orang, 4,18 juta orang, dan 3,14 juta orang.

Sementara itu, jumlah petani gurem paling banyak berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 4,48 juta orang, 3,47 juta orang, dan 2,55 juta orang. Dilihat persentase petani gurem terhadap petani pengguna lahan, Papua Pegunungan memiliki persentase tertnggi yaitu sebesar 99,13 persen. Hal ini menggambarkan sebagian besar petani pengguna lahan di Papua Pegunungan adalah petani gurem.

Bagaimana komposisi rumah tangga usaha pertanian? Data mengungkapkan rumah tangga usaha pertanian (RTUP) erat hubungannya dengan penggunaan lahan dalam pengusahaan komoditas pertanian. Lahan sangat penting dalam sektor pertanian karena merupakan salah satu faktor produksi bagi usaha pertanian. “Rumah Tangga Usaha Pertanian Gurem adalah rumah tangga yang menggunakan atau menguasai lahan (pertanian dan tempat tinggal) kurang dari 0,5 hektar,” katanya.

Selama satu dekade terakhir, RTUP yang menggunakan lahan mengalami peningkatan dari 25,75 juta rumah tangga (ST2013) menjadi 27,76 juta rumah tangga (ST2023) dengan persentase peningkatan sekitar 7,25 persen. RTUP Gurem meningkat cukup signifkan yaitu dari 14,12 ribu rumah tangga (ST2013) menjadi 16,89 juta rumah tangga (ST2023), atau meningkat sekitar 15,64 persen.

Komoditas terbanyak yang diusahakan UTP Berdasarkan hasil ST2023, ada sepuluh komoditas yakni padi sawah inhibrida 9,41 juta unit. Selain itu, terdapat ayam kampung biasa dan sapi potong dari subsektor peternakan dengan jumlah usaha masing-masing sebesar 5,43 juta unit dan 4,08 juta unit usaha pertanian perorangan. “Hasil ini cukup lengkap, cukup besar dan bisa sampai wilayah terkecil, mudah-mudahan data ini bisa digunakan,” katanya.

Usia Petani 

Untuk komposisi petani berdasarkan umur, hasil BPS menyebutkan terjadi peningkatan proporsi pengelola UTP berumur di atas 55 tahun atau 39,35?n penurunan proporsi petani berumur di bawah 44 tahun. “Tapi secara umum sebagian besar pengelola UTP berumur 45 tahun ke atas,” kata Atqo.

Sedangkan petani milenial tercatat sebanyak 16,78 juta orang. Untuk petani milenial berumur 19–39 tahun, baik menggunakan maupun tidak menggunakan teknologi digital, ada sebanyak 6,18 juta orang atau 21,93 persen dari total petani di Indonesia.

Jumlah petani milenial berumur 19–39 tahun paling banyak berada di Jawa Timur sebesar 971,10 ribu orang, diikut Jawa Tengah sebesar 625,81 ribu orang, dan Jawa Barat sebesar 543,04 ribu orang. Sementara itu, petani milenial yang berumur lebih dari 39 tahun dan menggunakan teknologi digital sebanyak 10,59 juta orang (37,58 persen) dan petani yang berumur kurang dari 19 tahun dan menggunakan teknologi digital sebanyak 5,61 ribu orang (0,02 persen).

Berdasarkan jenis kelaminnya, petani milenial masih didominasi laki-laki yaitu sebesar 89,03 persen dari total petani milenial. Jika dilihat karakteristknya, proporsi petani milenial laki-laki yang berusia 19–39 tahun, baik menggunakan maupun tdak menggunakan teknologi, lebih tinggi dibanding petani milenial perempuan.

Petani milenial laki-laki berusia 19-39 tahun terdapat 37,99 persen dari keseluruhan petani milenial laki-laki. Sementara hanya terdapat 27,52 pesen petani milenial perempuan berusia 19–39 tahun diantara total petani milenial perempuan.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti berharap, hasil ini tidak hanya menyiapkan data pertanian secara konferhensif, tetapi juga menjadi langkah awal penyempurnaan tata kelola data pertanian nasional dan peningkatan kualitas desain kebijakan pembangunan peratnian.