Sabtu, 24 Februari 2024


Mentan Amran Bentuk Tim untuk Klarifikasi Status Aset Kementan

18 Jan 2024, 08:33 WIBEditor : Gesha

Menteri Amran bersama BPK | Sumber Foto:Istimewa

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Mentan Amran mengambil langkah proaktif dengan membentuk tim khusus, bertujuan untuk mengungkap dan memastikan status aset yang masih belum jelas di lingkungan Kementan.

“Kami janji insyaallah masalah aset kami bentuk tim khusus. Pak Irjen (Inspektorat Jenderal) tolong bentuk tim kecil. Memang kalau eksekutor soal administrasi dengan orang lapangan biasanya berbeda,” kata Mentan Amran pada acara ‘Entri Meeting Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun 2023 di Lingkungan Kementan dan Badan Pangan Nasional’, Jakarta, Rabu (17/1).

Mentan Amran menegaskan kesiapannya dalam menangani permasalahan tersebut, memimpin jajarannya untuk berkolaborasi dengan BPK guna memastikan laporan keuangan Kementan mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Saya minta apa yang dikatakan BPK diikuti. Jangan sampai kita di bawah Presiden Jokowi tidak WTP. Jangan ada yang ditutupi dan jangan ada yang menghalangi. Apalagi soal aset harus dilaporkan,” kata Mentan Amran.

Anggota BPK IV Haerul Saleh mengungkapkan keprihatinan terkait kebimbangan status aset Kementan, khususnya terkait investasi properti.

Haerul menyoroti kebutuhan mendesak untuk klarifikasi status aset yang belum jelas, meminta Kementan untuk segera mengidentifikasi dan menjelaskan statusnya guna menghindari potensi masalah selama pemeriksaan BPK.

“Ada model nggak jelas statusnya, dipinjamkan, disewakan. Ada yang dikuasai pihak ketiga tetapi nggak bisa diapa-apain, tetapi tetap dikelola pihak ketiga,” tutur Haerul.

Haerul mencontohkan, temuan signifikan dari BPK, di mana sekitar 700 hektare aset Kementan terindikasi bermasalah karena dikelola oleh pihak ketiga tanpa memberikan imbal hasil kepada Kementan, meskipun tercatat sebagai milik Kementan.

"Kami sekali lagi menemukan adanya permasalahan dalam pengelolaan aset di Kementerian Pertanian khususnya ada kurang lebih 7.509.290 meter persegi pada 8 satker Kementan yang belum bersertifikat," ujarnya.

Karenanya, Haerul menekankan pentingnya komitmen dari Kementan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Opini BPK berpengaruh pada laporan keuangan 2023, sehingga penyelesaian masalah tersebut memiliki implikasi signifikan," ungkapnya.

Pemeriksaan laporan keuangan dijadwalkan antara 15 Januari hingga 31 Mei 2024, dengan batas penyampaian laporan pada 29 Februari 2024.

Reporter : Nattasya
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018