Selasa, 23 Juli 2024


Amran Ancam Copot Pejabat Penerima Fee dan 'Black List' Pengusaha

02 Apr 2024, 11:51 WIBEditor : Yulianto

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman Sosialisasi Program Perluasan Areal Tanam Padi melalui Optimasi Lahan Rawa di Kantor Pusat Kementan, Senin (1/4). | Sumber Foto:Humas Kementan

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan tidak akan memberi toleransi bagi siapa saja pengusaha maupun pegawai di lingkup Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti melanggar aturan seperti menerima maupun memberi gratifikasi. Bagi pengusaha yang ’nakal’ akan kena black list, sedangkan untuk pegawai dipastikan ancaman pemecatan bakal diterima.

"Jangan coba-coba kalian (pengusaha,red) kasih fee. Itu akan mematikan usaha kalian. Kepada pegawai Kementan jangan ada yang menerima fee. Kalau ada yang seperti itu saya pastikan pecat dan copot. Jadi jangan coba-coba menggoda orang pertanian maupun coba-coba menerima keuntungan. Eselon 1 pun saya akan pecat," tegas Mentan usai menghadiri Sosialisasi Program Perluasan Areal Tanam Padi melalui Optimasi Lahan Rawa di Kantor Pusat Kementan, Senin (1/4).

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Pertanian mengumpulkan pengusaha dan perusahaan alat mesin pertanian (alsintan) untuk bisa ikut dalam pengadaan alsintan. Pada kesempatan tersebut, Amran meminta pelaku usaha untuk jujur dalam berbisnis.

Ketegasan terhadap praktek tindak pidana pernah dilakukan Amran sewaktu dirinya menjabar sebagai Menteri Pertanian pada periode Pemerintahan Jokowi pertama. Waktu itu, ia memecat pejabat setingkat eselon satu karena terbukti menerima uang fee. Pengusaha yang memberikan fee juga dikirim ke wilayah pidana karena sama-sama bersekongkol dengan mafia.

"Zaman dulu ada dua pejabat eselon satu yang saya copot karena berbuat di luar aturan sehingga Kementerian Pertanian untuk pertama kalinya berhasil mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada 2016. Jadi sekarang saya tekankan jangan bermain-main dengan sektor pertanian, layani dengan baik secara profesional," katanya.

Terakhir, Mentan menegaskan kebijakan pemecatan ataupun pencopotan akan berada di depan mata bagi mereka yang tetap nakal. Apalagi saat ini kementan telah memiliki pengawas Internal yang dipimpin Komisaris Jenderal (Komjen) Setyo Budiyanto yang juga pernah bekerja di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sekarang ada Pak Irjen dari KPK, Jenderal polisi bintang 3 yang saya minta untuk mengawasi agar mempermudah pelayanan yang diberikan supaya kita bisa melakukan akselerasi tanam,” katanya. Karena itu Amran juga mengajak pengusaha untuk ikut membantu mengawal program Pembangunan pertanian.

Mentan mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus pada pengerjaan pompanisasi sebagai solusi cepat dalam mengejar dan meningkatkan produksi yang sempat turun akibat cuaca buruk El Nino. Karena itu, semua yang berkaitan dengan pengadaan baik alsintan maupun pupuk harus dijaga bersama-sama.

"Pengadaan alat mesin pertanian, pengadaan pupuk dan seterusnya jangan lagi ada yang dipersulit. Ingat pengusaha juga bagian dari kita sehingga masalah perizinan dan segala macamnya harus disederhanakan supaya bisa cepat karena kita harus kejar tanam," katanya.

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018