TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman kembali menegaskan upaya bersih-bersih, khususnya dalam pengadaan sarana produksi pertanian. Untuk itu, pengusaha juga diharapkan ikut membantu pemerintah untuk tidak ‘menggoda’ pegawai Kementerian Pertanian.

Seperti saat Rapat Koordinasi Tanaman Pangan di Jakarta, Rabu (3/4) dengan pelaku usaha industri perbenihan, penggilingan padi dan pasca panen, serta industri pestisida, Mentan Amran meminta pelaku usaha untuk membantu pemerintah dalam upaya menindak segala bentuk KKN di lingkup Kementerian Pertanian.

“Kami minta sebutkan nama calo atau siapa saja yang pernah menawarkan proyek kepada Anda. Kami berharap kalian aman dan nyaman dalam bekera. Kapan kita maju kalau kita tidak transparan,” kata Mentan Amran.

Kepada pengusaha, Amran juga berharap pengusaha ikut membantu agar program pertanian berjalan dengan baik. Karena itu, ia meminta pengusaha untuk berkompetisi dengan murni dan menjaga kualitas produk yang ditawarkan.

“Jangan ada yang mark up harga untuk memberikan fee ke pegawai Kementerian Pertanian. Kalau saya dapat, saya berhentikan dia. Perusahaannya kami cek, ganti perusahaan dan black list selamanya, termasuk pemiliki perusahaan,” tegasnya.

Mentan Amran juga meminta kepada pegawai Kementerian Pertanian untuk bisa melayani pengusaha dengan baik. Jangan sampai pengusaha menunggu lama dan dipersulit. “Saya tidak ingin kasus saya terjadi. Saya pernah menunggu lama, dari pagi sampai sore dan tidak ditemui,” katanya mengingat pengalaman saat masih menjadi pengusaha mengurus ijin pembasmi hama tikus.

Menurut Amran, pengusaha adalah mitra strategis yang dapat mendukung sektor pertanian berkembang secara pesat. Meski demikian, ia tak menampik masih ada pengusaha yang ingin berbuat curang. Namun, pengusaha semacam itu, akan langsung digiring ke jalur khusus pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

"Kami katakan, kalau ada pegawai kami yang main-main, tolong dilaporkan secara tertutup. Pasti kami tindak tegas. Kemudian kalau bertamu, kita siapkan ruang pelayanan. Tidak boleh sendirian, minimal tiga orang. Tetapi yang terpenting adalah kita layani dengan baik seluruh pengusaha yang mau bantu pemerintah meningkatkan produksi," ujar Mentan Amran.

Jangan Ada Calo

Mentan Amran juga mengingatkan, dalam pengadaan barang di Kementerian Pertanian tidak boleh ada calo atau biasa disebut orang dalam untuk memperlancar pengajuan maupun perizinan. Contoh-contoh seperti itu merupakan bagian dari kejahatan yang harus ditiadakan. Artinya, ke depan Kementan harus menjadi leader sebagai Kementerian terbaik dalam memberi berbagai pelayanan publik.

"Jangan main-main, jangan ada calo disini, calo tidak boleh berkeliaran. Untuk pengusaha langsung ke sistem saja, kan kita sudah pakai online OSS. Ke depan, Kementerian Pertanian harus terhormat, betul-betul clear dari apapun, khususnya pengadaan," katanya.

Apalagi Mentan menambahkan saat ini pihaknya sudah memiliki Inspektur Jenderal (Irjen) berbintang tiga atau Komisaris Jenderal Polisi bernama Setyo Budiyanto. Diketahui, Setyo bukan orang baru dalam melakukan penindakan. Bbahkan tercatat pernah menduduki Kapolda hingga salah satu petinggi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Beliau ahli, beliau lama di KPK, Direktur Penyidikan. Jadi beliau pasti tahu menanganinya, beliau lebih ahli. Nah, jadi kami serahkan nama-nama calo tadi, yang sudah disampaikan secara tertulis, tetapi yang memberi informasi harus dirahasiakan orangnya," jelasnya.

Sementara itu Irjen Kementerian Pertanian, Setyo Budiyanto mengatakan, pihaknya sudah menerbitkan surat yang memberikan arahan untuk patuh dan taat terhadap aturan hukum. Jika sebelumnya tidak ada ketentuan, maka kini dikembalikan dengan aturan. ”Ini bagian dari perintah Mentan kepada saya sebagai Irjen,” kata mantan Komisi Penyidikan di KPK.

Kondisi yang terjadi di Kementerian Pertanian menurut Setyo, banyak melibatkan beberapa oknum. Ke depan diharapkan  kondisi tersebut tidak terjadi lagi. “Agar tidak terjadi lagi, perlu dukungan semua pihak. Jangan sampai terlibat lagi,” katanya. ”Kalau penyelenggara negara yang kena maka rentetan ke arah penyedia barang dan jasa, karena saling keterkaitan,” tambah mantan Kapolda NTB itu.

Setyo mengatakan, dirinya telah mengirim surat edaran internal kepada seluruh pegawai Kementerian Pertanian. Salah satu poinnya, dilarang adanya pertemuan pegawai dengan penyedia barang. “Jadi tidak boleh ada pertemuan minum kopi, kowkow, makan-makan dengan penyedia jasa dan barang. Jika ada, maka kami akan berikan contoh. Ekternal kami black list. Kalau mau coba tidak apa-apa, tapi kami punya tim penyidik,” tegasnya.

Jika ada pertemuan dengan pengusaha, Setyo meminta harus ada orang lain. Jadi semua pihak harus menyesuaikan dengan aturan. Jadi tidak bisa dihindari dan lakukan kegiatan pengadaan secara terbuka dan tempat umum. “Rata pengungkapan perkara itu, ada istilahnya bocor halus atau bocor besar. Saya ingatkan jangan merasa setiap pertemuan tidak diketahui,” katanya.