TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta Presiden Jokowi menyampaikan capaian kinerja pembangunan infrastruktur selama 10 tahun di depan para kepala daerah pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 mulai dari  42 Bendungan dan 2049 Km Tol.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri Seremoni Musrenbangnas 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024), bersama para kepala daerah.

Musrenbangnas ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan tema 'Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

"Dari 42 bendungan yang dibangun dalam 10 tahun terakhir, diperkirakan akan selesai sekitar 60-an tahun ini, atau paling lambat 54 bendungan jika ada keterlambatan sedikit," sebutnya.

Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun jalan tol sepanjang 2.049 km dan jalan nasional sepanjang 5.833 km dalam 10 tahun terakhir, serta membangun 25 pelabuhan baru dan 25 bandara baru.

Namun demikian, ia menekankan bahwa jumlah ini masih belum mencukupi, sehingga perlu ditambah lagi.

"Setelah jalan tol dibangun, Bappeda harus mempertimbangkan untuk menghubungkannya dengan destinasi pariwisata, area perkebunan, pertanian yang produktif, dan sentra kerajinan. Itu adalah fokus yang harus dilakukan oleh daerah. Jika daerah tidak mampu, mereka harus menyampaikannya ke pusat," ujar Jokowi.

Pembangunan Harus Sejalan

Jokowi juga menekankan pentingnya sinkronisasi pembangunan antara daerah dan pusat. Dia memberikan contoh bahwa jika pemerintah pusat membangun bendungan, maka irigasi primer yang terkait juga harus dibangun, dan begitu juga dengan irigasi tersiernya.

"Jika irigasi sekunder, irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya kan enggak sampai ke sawah-sawah yang kita miliki," ungkapnya. 

Begitupula membangun Pelabuhan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, tetapi pembangunan jalan menuju pelabuhan seharusnya menjadi tanggung jawab daerah. Bahkan jika hanya beberapa kilometer saja, seperti 5 km atau 4 km, jika tidak dikerjakan, ini menunjukkan ketidaksinkronan dan ketidakkonsistenan.

"Semua harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, seperti RPJP, RPJM, dan RKP, sehingga baik kementerian maupun daerah bekerja seiring dan sejalan," ungkapnya.