TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Peran penting pertanian dalam menjaga perekonomian nasional mendorong Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menarik pertanian tak lagi sebagai urusan pilihan, tapi menjadi urusan utama dalam kebijakan pemerintah daerah.

Selama ini Tito mengakui, kendala dalam pembangunan pertanian adalah sistem semi desentralisasi atau otonomi daerah. Saat ini setidaknya ada 32 urusan yang diserahkan sebagian ke daerah.

Ada enam urusan yang bersifat wajib. Pertama, pendidikan. Kedua kesehatan. Ketiga, pekerjaan umum dan penataan ruang. Keempat, perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Kelima, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Keenam, sosial.

”Diaantara urusan tersebut, ternyata pertanian urusan pilihan. Saya berpikir untuk menaikkan urusan pertanian menjadi urusan wajib. Karena pilihan, ada beberapa daerah yang tidak serius,” kata Tito saat Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatangan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pertanian di Jakarta, Jumat (7/5).

Namun lanjut Tito, sebaliknya jika bupati atau kepala daerahnya peduli dan ada passion, maka mereka akan serius untuk optimalisasi lahan, memperbanyak irigasi, bahkan akan menyediakan pupuk sendiri. Jadi ia menilia, kebijakan pertanian sangat tergantung Pemda.

”Kalau tidak passion, mereka tidak akan serius. Misalnya, lahan pertanian dibuat ruko dan penggunaan lain di luar pertanian,” sesalnya.

Namun Tito mengatakan, dengan adanya kebijakan baru nanti, pihaknya bisa mereviu APBD yang tidak berpihak kepada pertanian, bahkan bisa ditolah pengajuan APBD-nya. Padahal menurutnya, keberhasilan swasembada dan peningkatan produksi pertanian tidak hanya peran pemerintah pusat, tapi juga daerah.

”Sekarang ini 3/4 pekerjaan pembangunan ada di Pemda. Kalau diagregatkan dengan pusat menjadi nasional. Jadi kita ingin daerah memberikan perhatian besar terhadap pertanian,” tuturnya.

Tito mengatakan, Indonesia mempunyai potensi besar menjadikan negara kuat secara ekonomi. Ada beberapa faktor yang mendukung. Pertama, jumlah angkatan kerja yang cukup besar, bahkan termasuk terbesar di dunia. Kedua, potensi sumber daya alam Indonesia sangat melimpah sehingga upaya perluasan areal tanam sangat mudah.

Faktor ketiga adalah Indonesia mmepunyai iklim tropis, sehingga memungkinkan produksi pertanian sepanjang tahun. Keempat, Indonesia memiliki wilayah yang besar. “Tidak banyak negara yang mempunyai potensi tersebut.  Jepang saja kini kesulitan, karena pertumbuhan populasi minus, sehingga tenaga kerja makin berkurang,” katanya.

Dengan potensi yang ada tersebut Tito optimis, sangat mungkin Indoensia menjadi negara besar, termasuk dalam bidang pangan. Bahkan pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara terbesar di dunia. ”Ini sangat mungkin terjadi karena kalau kita bicara ekonomi kita pasti bicara produksi dan pangan. Jadi siapa yang mampu membanjiri produksi, maka dia akan menguasai dunia," katanya.

”Kita harus memiliki ketahanan pangan. Kita tidak boleh didominasi negara lain. Kita harus bergerak bersama dengan dukungan TNI. Untuk bisa mengerjakan semua ini kita harus bersama antara pemda dan pemerintah pusat,” tambahnya.

Perlu diketahui Nota Kesepahaman Perluasa Areal tersebut terkait dalam pemanfaatan NIK, data kependudukan, pertukaran data atau informasi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu juga terkait upaya medorong Pemda untuk peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, serta peningkatan kapasitas SDM. Nota kesepahaman tersebut berlaku dalam jangka waktu lima tahun.

Program cetak sawah

Dalam Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam juga secara simbolis diberikan kepada program cetak sawah kepada empat gubernur yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera Selatan. Program tersebut selanjutnya diserahkan kepada bupati dan walikota di provinsi tersebut

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, kondisi pertanian saat ini dalam keadaan tidak baik. Dunia saat ini menghadapi ancaman krisis pangan. Vietanm yang sebelumnya surplus 5-7 juta ton beras, kini hanya surplus 300 ribu ton. Begitu juga Thailand hanya surplus 2 juta ton.

"Ingat saat ini ada banyak negara yang mengalami penurunan produksi dan ada banyak penduduk dunia yang menderita kelaparan. Tidak ada negara yang mampu mengatasi krisis pangan. Jadi kita harus Bersama-sama mengatasi krisis pangan ini,” katanya.

Karena itu kata Amran, pihaknya melakukan mitigasi dengan solusi cepat berupa optimasi melalui pompanisasi. Kebijakan jangka pendek adalah optimasi lahan rawa 400 ribu hektar (ha), pompanisasi sawah 1 juta ha dan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern seluas 250 ribu ha.