TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (PI), Rahmad Pribadi, mengungkapkan kecemasannya mengenai proyeksi biaya subsidi pupuk yang diperkirakan melonjak drastis tahun depan, mencapai angka fantastis Rp2,23 triliun.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mengingatkan tentang potensi kenaikan harga pupuk jika program harga gas bumi tertentu (HGBT) tidak diperpanjang setelah Desember 2024.

Menurut Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, sebanyak 71 persen biaya produksi pupuk Urea bergantung pada gas sebagai komponen utama.

Begitu pula dengan pupuk NPK, di mana sekitar 5 persen dari biaya produksi terkait dengan kebutuhan gas.

"Kami di Pupuk Indonesia sangat prihatin, karena kami tidak dapat memprediksi harga gas pada tahun 2025 dan masa mendatang," ujar Rahmad dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR-RI pada Rabu (19/6/2024).

Dirinya mengungkapkan, setiap kenaikan harga gas sebesar US$1 per MMBTU berpotensi meningkatkan biaya subsidi pupuk hingga Rp2,23 triliun per tahun.

Dia juga memperingatkan, jika kenaikan biaya produksi pupuk tersebut tidak ditanggulangi melalui subsidi, akan terjadi pengurangan penggunaan pupuk secara signifikan di kalangan petani.

Analisis perusahaan menunjukkan bahwa kenaikan harga pupuk sebesar Rp1.000 per kilogram dapat menyebabkan pengurangan penggunaan pupuk Urea sebesar 13 persen dan pupuk NPK sebesar 14 persen.

Dampak dari pengurangan ini diperkirakan akan menyebabkan penurunan produksi padi nasional sebesar 5,1 juta ton per tahun dan jagung sebesar 1,2 juta ton per tahun.

Rahmad menekankan harapannya agar harga gas dalam program HGBT tetap stabil tidak melebihi US$6 per MMBTU.

Menurutnya, jika harga gas bisa dipertahankan di bawah angka tersebut, harga pupuk dapat tetap terjangkau bagi para petani.

Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa jika harga gas dalam program HGBT naik melebihi US$6 per MMBTU, ini akan menyebabkan biaya subsidi pupuk meningkat secara signifikan.

"Sebaliknya, jika harga gas bisa lebih rendah, itu akan mengurangi beban subsidi untuk petani. Kami juga dapat berkontribusi dengan memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengurangi beban subsidi tersebut," ungkap Rahmad.