TABLOIDSINARTANI. COM, Jakarta---- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir telah melakukan pergantian Direksi Perum BULOG dan menetapkan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P. sebagai Direktur Utama Perum BULOG.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama dan Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan Perum BULOG. Selama masa tugasnya, keduanya telah memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum BULOG.

Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya, S.I.P., M.I.P. yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNI, kini dipercaya memimpin Perum BULOG.

Novi Helmy Prasetya akan memulai masa baktinya sebagai Direktur Utama bersama dengan Direktur Keuangan Hendra Susanto. Hendra Susanto yang dipercaya menjabat sebagai Direktur Keuangan Perum BULOG sebelumnya adalah Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Perum BULOG mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Wahyu Suparyono dan Iryanto Hutagaol selama menjabat, dan menyambut baik kepemimpinan baru di bawah Direktur Utama Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya dan Direktur Keuangan Hendra Susanto.

Selain Direksi, Jajaran Dewan Pengawas Perum BULOG juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas diganti Verdianto Iskandar Bitticaca adalah seorang Purnawirawan Polri yang terakhir mengemban amanat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi. 

Sebelumnya Direktur Pengadaan Perum Bulog, Iqbal Awaluddin juga diganti Prihasto Setyanto yang sebelumnya adalah staf ahli Menteri Pertanian. Bahkan Iqbal Awaluddin baru menjabat sekitar 2 minggu. 

Bersamaan juga pemerintah mengganti Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog, Arief Prasetyo Adi (Kepala Badan Pangan Nasional). Kini jabatan tersebut dipegang Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. 

Pergantian pejabat Perum Bulog ini juga ditengah upaya pemerintah menggejot penyerapan gabah Bulog sebanyak 3 juta ton setara beras. Dalam upaya mencapai target tersebut Kepala Badan Pangan Nasional sempat mereviai SK No. 2 Tahun 2025 yang belum setengah bulan menjadi SK No. 14 Tahun 2025. 

Dalam SK Kepala Bapanas tersebut, pemerintah menetapkan HPP Gabah Kering Panen Rp 6.500/kg. Tapi tidak menetapkan lagi harga Gabah Kering Giling maupun beras. Selain itu tidak memuat standarisasi kualitas gabah yakni kadar air dan kadar hampa.