TABLOIDSINARTANI.COM -- Koperasi Merah Putih mulai digulirkan di desa-desa, didanai besar dan jadi tulang punggung program nasional. Tapi, bagaimana nasib BUMDes yang lebih dulu jadi andalan ekonomi desa?

Pemerintah tengah menyiapkan peluncuran program besar bertajuk Koperasi Desa Merah Putih, hasil transformasi dari 70 ribu Gapoktan di seluruh Indonesia.

Namun muncul satu pertanyaan penting yang kini mulai ramai dibahas, di mana posisi BUMDes dalam konstelasi baru ekonomi desa ini?

Hal ini mencuat dalam konferensi pers Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah IPB University, di mana Prof. Dr. A. Faroby Falatehan, Guru Besar dalam bidang Kebijakan Ekonomi Pertanian dan Sumberdaya Berkelanjutan, menyampaikan sorotannya yang cukup tajam.

“Kalau koperasi ini nanti diberikan dana miliaran, bahkan dari dana desa sekaligus, maka kita perlu bertanya: bagaimana posisi BUMDes nantinya?” ujar Prof. Faroby.

Selama ini, BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) merupakan ujung tombak pembangunan ekonomi lokal yang dibentuk berdasarkan UU Desa.

Tapi dengan munculnya Koperasi Merah Putih yang juga digerakkan dari pusat dan disuntik dana besar, apakah BUMDes akan tergeser?

Prof. Faroby menjelaskan bahwa keduanya memang bisa berjalan berdampingan, tapi perlu kejelasan struktur, peran, dan mekanisme kerja agar tidak saling tumpang tindih. 

“Jangan sampai yang satu bergerak atas nama masyarakat, yang satu lagi juga mengklaim hal yang sama, tapi akhirnya malah rebutan peran,” katanya.

Rencana pemerintah untuk menyalurkan sebagian dana desa ke koperasi, plus kemungkinan hibah atau pinjaman dari bank hingga Rp5 miliar, menjadi sorotan.

Sebab selama ini, dana desa juga menjadi salah satu sumber kekuatan modal BUMDes.

Jika alokasi dana bergeser signifikan ke koperasi, maka BUMDes berisiko kehilangan napas finansial.

Tanpa skema pembagian yang adil, bisa saja BUMDes hanya jadi “penonton” di desa sendiri.

Efek Domino

Lebih lanjut, Prof. Faroby menggarisbawahi bahwa arah kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih ini berpotensi menimbulkan efek domino pada struktur kelembagaan ekonomi di tingkat desa.

Perubahan yang terjadi bukan sekadar administratif, tapi bisa mengubah secara fundamental arah dan pusat gravitasi kekuatan ekonomi desa.

Gapoktan yang selama ini menjadi basis kelompok tani mulai diarahkan untuk bertransformasi menjadi koperasi. Dana desa pun mulai dialirkan langsung ke koperasi, bukan lagi melalui BUMDes seperti sebelumnya.

Tak hanya itu, koperasi kini ditunjuk sebagai pusat pengadaan berbagai program nasional, termasuk program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dengan skema ini, koperasi akan menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan bagi program-program sosial negara.

“Ini jelas mengubah peta kekuatan ekonomi desa. Kalau tidak ada kejelasan, bisa-bisa desa pusing sendiri: pilih jalur BUMDes atau koperasi?” ujar Prof. Faroby dalam nada prihatin.

Menurutnya, kebijakan yang tumpang tindih dan belum diselaraskan secara regulatif ini bisa menciptakan kebingungan, bahkan persaingan internal di tingkat desa.

Jika tidak segera diatur, kekacauan peran antar-lembaga bisa menjadi batu sandungan bagi efektivitas pembangunan desa ke depan.

Meski demikian, langkah ini tak harus berujung pada konflik lembaga. Prof. Faroby justru berharap pemerintah segera merancang peta jalan integratif, di mana koperasi dan BUMDes bisa saling mengisi.

BUMDes bisa difokuskan pada pengelolaan aset desa dan pelayanan jasa, sementara koperasi berperan di sektor produksi dan distribusi pangan, terutama mendukung program seperti MBG.

“Jangan dibenturkan, tapi dikomplementerkan. Kuncinya ada di regulasi yang jernih dan pendampingan yang kuat,” ujarnya.