Tabloidsinartani.com, Jakarta --- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-10. Kegiatan ini akan menjadi ajang penting untuk konsolidasi para petani dari seluruh Indonesia, serta melibatkan pemerintah dan para pemangku kepentingan di sektor pertanian.

Seperti diketahui, sejak resmi didirikan pada 27 April 1973 di Jakarta, HKTI telah menjadi pemersatu dari 14 organisasi petani yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Bahkan organisasi petani tersebut telah menempuh perjalanan panjang dengan berbagai dinamika.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) HKTI, Fadli Zon menganggap Munas X HKTI menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen organisasi dalam mendukung swasembada pangan nasional. “Insya Allah, Munas X HKTI akan dibuka langsung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ini adalah wujud nyata dukungan HKTI terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang telah berdiri selama 52 tahun, HKTI memiliki pengalaman panjang dalam menaungi jutaan petani di seluruh nusantara. Bahkan Fadli menegaskan, HKTI juga turut berperan saat Indonesia pertama kali mencapai swasembada pangan pada tahun 1984. “Kita optimistis, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, cita-cita swasembada pangan akan semakin kuat dan berkelanjutan,” katanya.

Selain forum utama Munas, rangkaian kegiatan juga akan mencakup Ramah Tamah, Kongres Tani, Tani Fest, serta Business Matching. Seluruh acara ini dirancang untuk mempererat kerja sama lintas sektor dalam pengembangan pertanian Indonesia.

Baca Juga :  Ketum HKTI, Sudaryono : HKTI Harus Kerja, Bukan cuma Banyak Omong !!!

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPN HKTI, Mulyono Machmur menegaskan, swasembada pangan tidak hanya berkutat pada produksi, tetapi juga harus berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Karena itu, melalui Tani Fest dan Business Matching, diharapkan dapat membuka akses petani kepada dunia usaha, koperasi, serta jejaring pasar, termasuk pasar internasional. “Swasembada pangan harus menjadi gerakan bersama,” ujarnya.

Munas X HKTI ditargetkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk mendukung pencapaian target produksi pangan nasional serta membangun strategi implementatif menuju swasembada pangan yang berkelanjutan.

Mitra Strategis Pemerintah

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menegaskan, pentingnya peran HKTI sebagai garda terdepan dalam memperjuangkan hak petani dan mendorong kemajuan pertanian nasional.  Bahkan HKTI harus menjadi mitra strategis pemerintah yang tak hanya hadir dalam kebijakan, tapi juga aktif dalam eksekusi program pertanian.

“HKTI adalah wadah para petani yang sudah berdiri sejak 1973. Ini bukan sekadar organisasi, tapi representasi suara petani di seluruh Indonesia. Karena itu, HKTI harus terus relevan, adaptif, dan menjadi penggerak utama dalam pembangunan pertanian nasional,” kata Sudaryono.

Baca Juga : Akhiri Drama Dualisme, Munas HKTI X Tetapkan Sudaryono jadi Ketua Umum

Sebagai asosiasi petani, HKTI memiliki peran strategis yang tak tergantikan. Bukan hanya menyuarakan aspirasi petani, tapi juga menjadi jembatan antara kebutuhan lapangan dan kebijakan pemerintah. HKTI juga bisa mengambil peran sebagai lembaga riset dan pengembangan (litbang).

Untuk itu, Mas Dar sapaan akrab Wamentan, HKTI harus mampu memberi solusi konkret, bukan hanya keluhan. Misalnya, menyediakan akses bibit unggul, pestisida organik, atau pelatihan membuat pupuk sendiri. Dengan begitu, biaya produksi bisa ditekan, dan pendapatan petani meningkat.

“HKTI harus memperkuat kapasitas kelembagaannya agar bisa memberikan layanan nyata kepada para petani. Kita butuh organisasi yang tak hanya punya massa, tapi juga punya kapasitas intelektual dan teknis. Ini soal masa depan pangan Indonesia,” tegas Sudaryono.

Sudaryono berharap Munas HKTI bisa menjadi momentum pemersatu. “Harapan saya, Munas nanti bisa menyatukan kembali semangat para pendiri HKTI tahun 1973. Sudah saatnya kita kembali fokus untuk mendukung kaum tani,” ucapnya.

Lebih jauh, ia mengibaratkan kolaborasi antara pemerintah dan HKTI sebagai dua kaki yang harus melangkah bersamaan. Tanpa harmoni antara keduanya, transformasi pertanian akan sulit tercapai.  Jika Kementerian Pertanian itu kaki kanan, maka kaki kiri itu HKTI.

“Tapi kalau bisa, kakinya ditambah. Ada dari Perdagangan, Perindustrian, dan lembaga-lembaga lain. Dengan semakin banyak kaki, langkah akan lebih cepat, bantuan lebih merata, dan transformasi bisa lebih terasa,” katanya.

Sudaryono mengakui, tak mungkin pemerintah berjalan sendiri tanpa sokongan organisasi seperti HKTI. Begitu juga sebaliknya, HKTI tidak bisa menanggung beban petani tanpa dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah. “HKTI tidak boleh jalan sendiri. Ini pekerjaan besar, harus ada sinergi. Negara punya kebijakan dan anggaran, HKTI punya jaringan dan akses ke petani. Keduanya harus bersatu,” ujarnya.

Menurut Sudaryono, strategi utama meningkatkan kesejahteraan petani adalah dengan meningkatkan produktivitas pertanian. “Petani harus bisa tanam lebih banyak dan panen lebih sering. Dulu satu kali setahun, ke depan harus dua kali, bahkan tiga kali. Ini yang akan meningkatkan pendapatan mereka,” katanya.