
Akhiri dualisme di tubuh HKTI, Moeldoko resmi menyerahkan tongkat estafet Ketua Umum kepada Wamentan Sudaryono.
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Akhiri dualisme di tubuh HKTI, Moeldoko resmi menyerahkan tongkat estafet Ketua Umum kepada Wamentan Sudaryono.
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) kubu Jenderal TNI (Purn) Moeldoko secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam Musyawarah Nasional (Munas) X HKTI yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.
Dalam forum pembukaan yang juga dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) HKTI Oesman Sapta Odang (OSO), Moeldoko menyampaikan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) HKTI yang memutuskan Sudaryono sebagai penerusnya.
“Di dalam Rapim, kita telah memilih dan mempercayakan Bapak Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, untuk memimpin HKTI ke depan,” ujar Moeldoko, yang disambut tepuk tangan membahana dari ratusan pengurus HKTI yang hadir dari seluruh penjuru tanah air.
Sudaryono yang duduk di barisan depan langsung berdiri memberi hormat kepada Moeldoko dan peserta Munas. Dengan semangat berkobar, ia mengepalkan tangan dan menggemakan seruan “HKTI!” sebagai simbol kesiapan menerima amanah.
Moeldoko menegaskan bahwa dengan keputusan ini, babak baru HKTI telah dimulai, tanpa bayang-bayang perpecahan. "Mulai saat ini, HKTI hanya satu. Tidak ada lagi dualisme," ujarnya lantang.
Ia juga mengajak semua kader untuk kembali fokus pada perjuangan hak-hak petani, bukan lagi sibuk dengan perbedaan yang sudah lewat.
“Saya sudah dipercaya Pak OSO memimpin selama 10 tahun. Tapi rasanya, kita terlalu lama berkutat pada hal-hal yang membuat kita jalan di tempat,” lanjut mantan Panglima TNI itu. “Kini waktunya bersatu, bukan cuma secara organisasi, tapi juga menyatu secara jiwa dan semangat.”
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberikan pesan khusus kepada Sudaryono. Ia mendorong agar seluruh pihak yang sebelumnya berada dalam kubu berbeda bisa dirangkul kembali ke dalam struktur organisasi.
“Tidak boleh ada yang ditinggal. Tapi kalau tidak kerja, ya tinggal dicoret,” ujar Amran, setengah bercanda, setengah menegaskan.
Amran menilai, untuk menyatukan HKTI dalam masa transisi ini, diperlukan struktur yang fleksibel. Bahkan, ia menyarankan agar kepengurusan bisa mencakup lima sekretaris jenderal dan lima bendahara umum jika memang diperlukan.
“Yang penting inklusif, terbuka, dan bisa menjaring sebanyak mungkin energi positif. Penyaringan akan terjadi secara alamiah, yang sungguh-sungguh pasti akan tetap tinggal,” ucap Amran dengan nada optimis.
Namun ia tak menampik bahwa tantangan ke depan tak ringan. Membawa Moeldoko, OSO, dan berbagai kepentingan lain ke dalam satu irama bukanlah tugas sepele. Tapi menurut Amran, semangat memperjuangkan petani harus menjadi landasan utama.
Senada dengan itu, OSO menuturkan bahwa pemilihan Sudaryono tak lepas dari keinginan Presiden Prabowo Subianto agar HKTI kembali solid dan fokus pada nasib petani. Ia menyebut, Indonesia memiliki lebih dari 76 juta petani, sebuah kekuatan rakyat yang harus dikelola dengan baik.
“HKTI harus kembali turun ke desa. Dengar suara petani, jawab kebutuhan mereka secara nyata,” kata OSO.
Sudaryono yang menerima mandat ini menyatakan siap memperkuat peran HKTI sebagai mitra strategis pemerintah.
Ia menyebut setidaknya ada tiga persoalan utama yang harus segera dibenahi: distribusi pupuk, stabilitas harga komoditas, dan penyederhanaan akses subsidi.
Sebagai anak seorang petani, Sudaryono mengaku merasakan sendiri beratnya beban petani di lapangan. Ia pun berjanji tidak akan bekerja setengah hati.
"Kita harus kerja keras, tanpa rem, demi tercapainya swasembada pangan seperti visi Presiden Prabowo. Kita akan libatkan teknologi dan generasi muda, supaya sektor pertanian ini benar-benar menjadi kekuatan masa depan bangsa,” tegasnya.
Munas X HKTI ini pun menjadi penanda lahirnya era baru: era penyatuan, rekonsiliasi, dan kerja nyata. HKTI kini satu suara, satu semangat, dan satu tekad, mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.