TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- HKTI kini dipercaya jadi mata, telinga, sekaligus tangan Kementerian Pertanian di lapangan. Dari pupuk hingga hilirisasi, suara petani dikawal agar swasembada pangan tak cuma slogan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) akan menjadi mata, telinga, sekaligus tangan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengawal swasembada pangan dan hilirisasi pertanian nasional.

Penegasan itu disampaikan Amran sesaat setelah Dialog HKTI Bersama Menteri Pertanian RI, Selasa, 16 Desember 2025.

Amran menyampaikan bahwa HKTI se-Indonesia akan berperan sebagai ujung tombak pemerintah di lapangan, khususnya dalam memonitor dan mengontrol penyaluran seluruh bantuan pemerintah kepada petani.

Dengan jaringan yang langsung bersentuhan dengan petani, HKTI dinilai mampu menangkap persoalan riil yang selama ini kerap luput dari pantauan pusat.

“Hari ini kita bersama HKTI se-Indonesia. Ini menjadi ujung tombak kita di lapangan untuk memonitor dan mengontrol seluruh bantuan pemerintah,” ujar Amran.

“Hari ini kita bersama HKTI se-Indonesia. Ini menjadi ujung tombak kita di lapangan untuk memonitor dan mengontrol seluruh bantuan pemerintah,” ujar Amran.

Dalam pernyataannya, Mentan mencontohkan adanya laporan dari HKTI Daerah Istimewa Yogyakarta terkait petani yang masih dipersulit dalam mengakses bantuan, mulai dari keharusan penggunaan kartu tani hingga prosedur lain yang dinilai berbelit. Ia menegaskan tidak akan mentolerir praktik yang menghambat petani memperoleh haknya.

“Tadi ada laporan masih ada yang mempersulit petani. Kalau itu distributor, kami minta izinnya langsung dicabut,” tegasnya.

Amran menambahkan, ke depan HKTI akan ikut mengontrol langsung ke daerah-daerah, membantu petani, sekaligus memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

Menurutnya, negara harus memiliki banyak mata dan telinga agar permasalahan petani dapat didengar lebih luas dan ditangani lebih cepat.

Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap kepengurusan baru HKTI yang dinilainya energik dan siap bergerak lincah.

Dengan kepemimpinan yang ada, Amran optimistis HKTI mampu mengawal agenda besar Kementan, terutama swasembada pangan dan hilirisasi pertanian yang menjadi arahan Presiden RI.

Lebih jauh, Mentan Amran menyebut penguatan peran HKTI merupakan bagian dari mimpi besar membangun ekonomi yang berkeadilan.

Ia menekankan pentingnya pergeseran dari ekonomi neoliberal kapitalistik menuju ekonomi Pancasila, di mana hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Itu mimpi besar kita, semua rakyat Indonesia menikmati ekonomi ini,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum DPN HKTI periode 2025–2030, Sudaryono, menegaskan bahwa HKTI pada dasarnya adalah rumah besar petani.

Karena itu, seluruh keluhan petani, mulai dari persoalan pupuk dan benih hingga dugaan pelanggaran hukum dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian, akan ditampung dan disampaikan kepada pemerintah.

“HKTI ini isinya petani. Jadi semua keluhan petani kita terima. Negara harus punya mata dan telinga yang banyak supaya tidak ada petani yang kita tinggalkan,” kata Sudaryono.

Menurutnya, peran HKTI sebagai mitra strategis Kementan di lapangan diharapkan mampu memperkuat distribusi program pemerintah dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan petani di seluruh daerah.