TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Kementerian Pertanian menyiapkan anggaran Rp 1,49 triliun dari APBN 2026, sekaligus mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,1 triliun untuk mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak.

Tambahan anggaran Rp 5,1 triliun tersebut akan difokuskan untuk rehabilitasi tambahan lahan sawah senilai Rp 3,4 triliun, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp 456,4 miliar, bantuan benih hortikultura Rp 19,1 miliar, pakan ternak Rp 262,8 miliar, penyediaan sarana dan prasarana Rp 674,7 miliar, serta rehabilitasi bangunan dan sarana penunjang lainnya sebesar Rp 291 miliar.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1) mengatakan, Kementan berkomitmen membantu petani bangkit dari dampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kementerian Pertanian berupaya membantu memulihkan sektor pertanian di ketiga provinsi terdampak pasca bencana, baik dengan mengoptimalkan anggaran APBN 2026 yang tersedia maupun dengan mengusulkan anggaran tambahan apabila memungkinkan,” ujarnya.

Ia merinci, alokasi anggaran APBN Kementan 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pasca bencana mencapai Rp 1,49 triliun. Alokasi bantuan terdiri atas bantuan benih tanaman, rehabilitiasi tanaman perkebunan , serta penyediaan alsintan, pupuk, dan pestisida.

“Alokasi anggaran APBN Kementerian Pertanian 2026 yang siap digulirkan untuk pemulihan pasca bencana mencapai Rp 1,49 triliun,” katanya.

Jumlah tersebut terdiri dari rehabilitasi lahan sawah ringan, sedang, dan irigasi sebesar Rp 736,21 miliar. Kemudian untuk bantuan benih tanaman pangan Rp 68,6 miliar, rehabilitasi kawasan perkebunan Rp 50,46 miliar, serta penyediaan alsintan, pupuk, pupuk, pestisida Rp 641,25 miliar.

Alokasi bantuan ini Mentan Amran mengungkapkan diprioritaskan untuk wilayah yang paling terdampak, khususnya lahan sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang. Sementara itu, untuk lahan sawah yang mengalami kerusakan berat, perlunya sinergi lintas kementerian.

”Rehabilitasi sawah rusak berat membutuhkan kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN terkait penataan ruang serta Kementerian PUPR untuk perbaikan jaringan irigasi,” katanya.

Selain mengoptimalkan anggaran yang tersedia, Kementan memperkirakan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 5,1 triliun guna memulihkan sektor pertanian secara komprehensif di tiga provinsi terdampak.

Kebutuhan ini berasal dari pemulihan sektor pertanian di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang harus dilakukan secara menyeluruh di seluruh lokasi terdampak. Di sisi lain, program prioritas untuk menjaga pertanian berkelanjutan tetap harus berjalan.

Berdasarkan data per 13 Januari 2026, luas sawah terdampak di ketiga provinsi mencapai 107.324 ha. Rinciannya, sawah rusak ringan seluas 56.077 ha, rusak sedang 22.152 ha, dan rusak berat 29.095 ha. Dari total tersebut, lahan tanaman padi dan jagung yang mengalami puso atau gagal panen mencapai 44,6 ribu ha.

Selain itu, lahan perkebunan non-sawit seperti kopi, kakao, dan kelapa dalam terdampak seluas 29.310 ha. Lahan hortikultura yang rusak mencapai 1.803 ha, sementara jumlah ternak mati atau hilang tercatat lebih dari 820 ribu ekor.

Kementan juga mencatat kerusakan infrastruktur pertanian, antara lain 58 unit Rumah Potong Hewan (RPH), 2.300 unit alsintan hilang, 74 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) rusak, 3 bendungan rusak, jaringan irigasi rusak sepanjang 152 kilometer, serta 820 unit jalan produksi terdampak.

“Tentu data dampak bencana ini bersifat dinamis dan terus kami perbarui setiap hari melalui koordinasi intensif antara unit Eselon I Kementerian Pertanian dan dinas pertanian di daerah terdampak,” pungkas Mentan Amran.

Untuk itu, Amran memohon dukungan Komisi IV DPR RI agar proses pemulihan pasca bencana, khususnya di sektor pertanian, dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

“Pada kesempatan ini kami memohon dukungan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung alokasi tambahan anggaran dalam rangka mempercepat pemulihan pasca bencana,” ujarnya.