TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Tersebar kabar dalam pembangunan pertanian di Papua, tanah masyarakat dihargai kurang dari Rp100 ribu/hektare (ha).  Narasi ini langsung disanggah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

Saat Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Rapat Kerja Nasional IPM bertema "Resonansi Algoritma Pelajar Berdampak" di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (18/7), yang diikuti sekitar 2.000 kader IPM dari seluruh Indonesia, Mentan meluruskan narasi tersebut.

Sebelumnya dalam dialog, Muhammad Tamim Setiaji, delegasi IPM dari Kota Tangerang Selatan, Banten menyinggung beredarnya informasi bahwa lahan di Papua disebut-sebut diambil secara tidak wajar dengan harga kurang dari Rp100 ribu per hektare.

Menanggapi hal tersebut, Amran menegaskan, informasi tersebut merupakan fitnah yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia juga meminta penjelasan agar generasi muda mampu melihat persoalan secara rasional di tengah banyaknya informasi yang beredar.

"Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian," tegas Amran.

Amran menjelaskan, program pengembangan lahan pertanian di Papua tidak dilakukan dengan mengambil alih kepemilikan tanah masyarakat. Sebaliknya, pemerintah membangun lahan sawah yang sepenuhnya menjadi milik masyarakat, lengkap dengan dukungan infrastruktur dan alat mesin pertanian.

Menurut Amran, hingga kini pemerintah telah membangun sekitar 137 ribu/ha lahan pertanian di Papua. Seluruh lahan tersebut tetap menjadi milik masyarakat setempat, sementara pemerintah memberikan berbagai fasilitas secara cuma-cuma untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.

"Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat," ujarnya.

Amran menambahkan, pemerintah juga mengirimkan ratusan alat mesin pertanian, membentuk Brigade Pangan, membangun jaringan irigasi, hingga mendukung pengembangan komoditas sesuai kearifan lokal seperti sagu dan kelapa.

Berbagai narasi negatif yang beredar menurut Amran, justru bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Banyak masyarakat Papua yang telah merasakan langsung manfaat program tersebut melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan mengelola lahan secara mandiri.

Ia mencontohkan justru ada petani yang memperoleh lahan garapan 3-4 hektare dan mampu meraih pendapatan bersih hingga belasan juta rupiah setiap bulan. "Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp15 sampai Rp20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan," tuturnya.

Saat kunjungan kerja ke Papua, dirinya justru menerima aspirasi masyarakat yang meminta agar program cetak sawah diperluas ke wilayah mereka. "Ketika saya di bandara hendak pulang, masyarakat mencegat saya bukan untuk menolak, tetapi meminta tambahan lahan cetak sawah hingga ribuan hektare. Mereka ingin ikut merasakan manfaat program ini. Itu fakta yang saya alami langsung," ungkapnya.

Bahkan lanjut Amran, keberhasilan pembangunan pertanian di Papua tidak hanya mendapat dukungan masyarakat setempat. Namun menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan pemerataan pembangunan nasional.

Karena ituMentan Amran mengajak generasi muda agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa. "Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya," ujarnya.