TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --  Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bergerak cepat merespons bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemerintah melalui Perum BULOG mengonsolidasikan bantuan pangan untuk masyarakat terdampak dengan total 5.386 ton beras senilai sekitar Rp75,4 miliar.

Langkah cepat tersebut dilakukan setelah pemerintah menerima informasi mengenai bencana gempa di NTT. Mentan Amran langsung menginstruksikan Perum BULOG untuk mengonsolidasikan dan memastikan penyaluran bantuan pangan ke wilayah terdampak.

“Dalam kondisi seperti ini, negara hadir dan bergerak cepat. Kami pastikan bantuan beras disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur,” ujar Amran, Minggu (16/8/2026).

Bantuan tersebut mencakup empat kabupaten di NTT, yakni Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, dan Sikka. Total bantuan 5.386 ton tersebut terdiri atas bantuan pangan untuk penanganan bencana dan bantuan pangan reguler.

Dari total alokasi tersebut, bantuan untuk Kabupaten Manggarai terdiri atas 31,63 ton bantuan bencana dan 1.799 ton bantuan pangan reguler.

Kemudian Kabupaten Manggarai Timur mendapatkan 153 ton bantuan bencana dan 1.661 ton bantuan pangan reguler.

Sementara itu, Kabupaten Ngada memperoleh 8,06 ton bantuan bencana serta 444,21 ton bantuan pangan reguler. Adapun Kabupaten Sikka mendapatkan 6,88 ton bantuan bencana dan 1.281,36 ton bantuan pangan reguler.

Secara khusus, total beras yang dialokasikan untuk kebutuhan kebencanaan mencapai 200,35 ton.

Bantuan tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana, terutama mereka yang berada dalam situasi darurat dan menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan pokok.

Jika dihitung berdasarkan total nilai bantuan, dukungan pangan yang dikonsolidasikan pemerintah mencapai sekitar Rp75,4 miliar.

Mentan Amran yang juga menjabat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berkutat pada pengadaan bantuan, tetapi juga memastikan distribusinya bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Untuk itu, koordinasi antara pemerintah pusat, Perum BULOG dan pemerintah daerah terus diperkuat, khususnya untuk wilayah yang mengalami kendala akses akibat dampak bencana.

“Prioritas kita adalah masyarakat. Bantuan harus sampai kepada mereka yang membutuhkan, terutama masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, mengalami keterbatasan akses, maupun berada di wilayah yang terdampak langsung,” tegas Amran.

Menurutnya, kondisi geografis dan dampak bencana tidak boleh menjadi alasan bantuan pangan terhenti. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menjaga ketersediaan sekaligus kelancaran distribusi pangan.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait untuk memastikan ketersediaan dan distribusi pangan tetap aman,” lanjutnya.

Amran menegaskan penanganan pangan di wilayah terdampak bencana tak boleh berhenti pada bantuan tanggap darurat. Pemerintah juga memastikan program bantuan pangan reguler tetap berjalan.

Langkah tersebut penting agar masyarakat tetap mendapatkan akses pangan meski aktivitas di wilayah terdampak belum sepenuhnya kembali normal.

“Penanganan pangan dalam situasi bencana tidak boleh berhenti pada bantuan darurat. Kita juga harus memastikan masyarakat tetap memiliki akses pangan setelah masa tanggap darurat,” jelas Amran.

Karena itu, pemerintah menjaga dua skema bantuan sekaligus, yakni bantuan khusus kebencanaan dan bantuan pangan reguler.

“Bantuan bencana dan bantuan pangan reguler kita jaga secara bersamaan,” tambahnya.

Percepatan distribusi bantuan pangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah situasi bencana.

Bagi Amran, masyarakat terdampak harus mendapatkan kepastian bahwa pemerintah hadir, terutama ketika mereka kehilangan tempat tinggal, menghadapi keterbatasan akses, maupun kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

“Kita ingin memastikan tidak ada masyarakat terdampak bencana yang merasa sendirian. Pemerintah hadir. Pangan tersedia, bantuan kita gerakkan, dan koordinasi terus kita perkuat sampai kondisi masyarakat kembali pulih,” katanya.

Ia menekankan penanganan bencana membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BULOG dan seluruh unsur terkait harus bergerak dalam satu koordinasi agar bantuan benar-benar tiba di tangan masyarakat.

“Ini adalah kerja bersama. Semua unsur harus bergerak dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan dan membantu masyarakat,” pungkas Amran.

Dengan total 5.386 ton beras senilai Rp75,4 miliar, pemerintah berharap dukungan pangan tersebut dapat membantu masyarakat di Manggarai, Manggarai Timur, Ngada dan Sikka melewati masa sulit akibat bencana sekaligus menjaga ketersediaan pangan selama proses pemulihan berlangsung.