TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Beras RI boleh melimpah, tapi belum berarti aman. Perubahan iklim, produktivitas, logistik dan pasar menjadi ujian berikutnya bagi swasembada.

Swasembada beras bukan menjadi titik akhir pembangunan pangan Indonesia. 

Setelah produksi domestik menunjukkan peningkatan, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh ekosistem perberasan mampu bertahan menghadapi perubahan iklim, menjaga produktivitas dan pendapatan petani, menekan kehilangan hasil, memperkuat industri penggilingan, hingga memastikan beras tersedia dengan harga terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.

Pesan tersebut mengemuka dalam Rice Resilience Forum 2026 yang digelar Majalah Agrina bersama VNU Asia Pacific, Kamis (17/9/2026). 

Forum mengangkat tema “Membangun Ekosistem Perberasan Indonesia yang Berdaya Saing, Tangguh terhadap Perubahan Iklim dan Berkelanjutan dari Hulu hingga Hilir”.

Forum tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, peneliti, pelaku industri, petani dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas bagaimana membangun sistem perberasan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional, tetapi juga tangguh menghadapi berbagai guncangan.

Pakar agribisnis Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec. menegaskan ketahanan beras Indonesia tidak cukup dibangun hanya dengan meningkatkan produksi atau mengejar surplus pada satu tahun tertentu.

Menurut mantan Menteri Pertanian periode 2000-2004 tersebut, konsep ketahanan atau resilience harus mencakup seluruh sistem perberasan.

“Resilience berarti kemampuan seluruh sistem untuk tetap bekerja ketika menghadapi kekeringan, banjir, serangan hama, gangguan logistik, gejolak harga, perubahan konsumsi maupun krisis dunia,” kata Bungaran.

Karena itu, yang harus tangguh bukan hanya tanaman padi. Petani, irigasi, benih, pupuk, pembiayaan, penggilingan, pergudangan, transportasi, perdagangan, cadangan pemerintah, industri pengolahan hingga daya beli konsumen harus menjadi bagian dari sistem.

Bungaran mengatakan Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk membangun sistem pangan yang tangguh. 

Sebagai negara tropis dan negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya berupa sinar matahari, curah hujan, tanah, biodiversitas serta keragaman budaya pangan.

Namun, kondisi geografis tersebut juga membawa tantangan. 

Perubahan iklim membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi, ketersediaan air menjadi semakin penting, sementara serangan organisme pengganggu tanaman dapat mengancam produksi.

Karakter Indonesia sebagai negara kepulauan juga membuat persoalan distribusi menjadi sangat penting. 

Produksi beras dapat mengalami surplus di satu wilayah, tetapi masyarakat di pulau lain tetap menghadapi keterbatasan pasokan dan harga yang tinggi.

“Beras tidak hanya harus tersedia secara nasional. Beras harus tersedia di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan mutu dan harga yang dapat dijangkau rakyat,” ujarnya.

Menurut Bungaran, sistem perberasan Indonesia karena itu harus disesuaikan dengan karakter geografis setiap wilayah. 

Produksi dapat dikembangkan berdasarkan kondisi ekologi setempat, tetapi harus terhubung melalui jaringan logistik antarwilayah yang efisien.

Ia juga menekankan pentingnya pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Pengalaman pembentukan Dewan Ketahanan Pangan pada 2001, menurutnya, menunjukkan pentingnya koordinasi nasional yang kuat sekaligus pelaksanaan nyata di daerah.

Bungaran mengingatkan agar kebijakan pangan tidak terlalu tersentralisasi. Namun, desentralisasi tanpa arah, data dan koordinasi nasional juga berisiko menimbulkan fragmentasi kebijakan.

“Yang kita perlukan adalah kepemimpinan yang berjenjang, kuat secara nasional, nyata di daerah, dan hidup di tingkat petani,” katanya.

Di tingkat produksi, peningkatan produktivitas tetap diperlukan melalui penggunaan benih unggul, kesehatan tanah, pemupukan yang tepat, mekanisasi, irigasi cerdas, pengendalian hama, digitalisasi dan penguatan penyuluh.

Namun, produksi tinggi belum otomatis menjamin kesejahteraan petani.

Menurut Bungaran, ukuran keberhasilan pembangunan perberasan setidaknya harus mencakup tiga hal, yakni ketersediaan beras, keterjangkauan harga bagi konsumen dan pendapatan yang layak bagi petani.

Karena itu, perhatian juga harus diarahkan pada sektor pascapanen. Pengeringan, penggilingan, pergudangan, penyimpanan, informasi pasar dan industri pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem.

“Kehilangan hasil dan penurunan mutu setelah panen sama artinya dengan membiarkan sebagian sawah kita tidak menghasilkan,” tegasnya.

Bungaran juga mendorong konsolidasi petani melalui koperasi profesional, kelompok usaha maupun kemitraan yang adil. Konsolidasi bukan berarti mengambil alih tanah petani, tetapi menyatukan skala pelayanan mulai dari pembelian input, penggunaan mesin, pembiayaan, pengolahan, penyimpanan, pengangkutan hingga pemasaran.

Di sisi konsumsi, ia menilai ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap beras juga perlu menjadi perhatian. 

Diversifikasi pangan diperlukan untuk memperbesar pilihan pangan sekaligus mengurangi risiko apabila terjadi gangguan pada produksi beras.

Pangan lokal seperti sagu, singkong, sorgum, jagung, pisang dan berbagai umbi tropis menurutnya dapat dikembangkan dengan dukungan teknologi pangan, standardisasi mutu, industri pengolahan dan pembiayaan.

Ia juga mendorong pemerintah memiliki neraca pangan nasional yang lebih komprehensif dan diperbarui secara tepat waktu. 

Neraca tersebut tidak hanya mencakup beras, tetapi juga gandum, jagung, kedelai, gula, bahan pakan, protein hewani dan komoditas pangan lainnya.

Data produksi, stok pemerintah, stok industri, konsumsi, impor, distribusi wilayah, risiko iklim hingga risiko logistik perlu diintegrasikan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi pangan nasional.

Dalam ekosistem tersebut, Bungaran menilai Bulog memiliki peran penting sebagai penyangga kelembagaan. 

Bulog harus mampu menyerap gabah atau beras ketika diperlukan, mengelola cadangan pemerintah, menjaga mutu stok dan melakukan intervensi secara terukur ketika terjadi gangguan pasokan maupun harga.

Pada akhirnya, Bungaran menawarkan delapan agenda utama, yakni meningkatkan kesejahteraan petani, membangun neraca beras yang terhubung dengan air dan iklim, mempercepat modernisasi pascapanen, memperkuat kelembagaan ekonomi petani, menata logistik antarpulau dan cadangan pangan, memperkuat Bulog, mengembangkan diversifikasi pangan berbasis teknologi serta menghidupkan kembali koordinasi ketahanan pangan dari pemerintah pusat hingga daerah.

“Ketahanan pangan adalah bagian dari martabat dan pertahanan bangsa,” ujarnya.

Bungaran menilai menuju Indonesia Emas 2045, pembangunan pangan tidak boleh hanya mengejar produksi. Indonesia perlu mewariskan tanah yang subur, air yang terjaga, petani yang sejahtera, industri yang inovatif serta sistem pangan yang mampu menghadapi berbagai krisis.

“Swasembada beras adalah fondasi penting, namun resiliensi pangan hanya tercapai apabila seluruh sistem produksi, pengolahan, perdagangan, logistik, konsumsi, gizi dan ekonomi juga tangguh,” pungkasnya.

Bangun Sistem Tangguh

Pandangan mengenai perlunya mengubah orientasi dari sekadar mengejar produksi menuju pembangunan sistem yang lebih tangguh juga ditegaskan Kementerian Pertanian.

Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Tiurmauli Silalahi, mengatakan capaian produksi 2025 menjadi modal penting untuk membangun perberasan yang lebih kuat dan berdaya saing.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi padi pada 2025 mencapai 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 7,06 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 53,14 juta ton.

Produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.

“Swasembada bukan merupakan titik akhir, tapi fondasi untuk membangun perberasan yang lebih tangguh dan berdaya saing,” ujar Tiurmauli.

Menurut Tiurmauli, peningkatan produksi tersebut tetap menghadapi tantangan besar, terutama perubahan iklim.

Kondisi El Niño pada 2026 meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah sentra produksi pangan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi ketersediaan air, pola tanam dan produktivitas padi.

Selain perubahan iklim, Kementan menghadapi tantangan berupa konflik geopolitik yang berpotensi mengganggu rantai pasok, keterbatasan sarana dan prasarana, mekanisasi yang belum merata, struktur umur petani yang semakin tua, kapasitas sumber daya manusia, distribusi sebagai negara kepulauan hingga alih fungsi lahan pertanian.

“Ini tantangan kita bersama yang harus kita atasi secara bersama-sama. Kementerian Pertanian tidak akan bisa bekerja sendiri,” katanya.

Karena itu, modernisasi pertanian menjadi salah satu strategi penting. Mekanisasi, benih unggul, pertanian presisi dan digitalisasi didorong untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.

Salah satu pendekatan yang diperkenalkan Kementan adalah Pertanian Modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Pendekatan tersebut mengintegrasikan teknologi, organisasi dan pembiayaan, peningkatan kapasitas, pendampingan, penguatan kelembagaan dan posisi tawar, akses informasi pasar serta peningkatan nilai tambah.

Menurut Tiurmauli, petani tidak cukup hanya mendapatkan hasil panen tinggi. Biaya produksi harus terkendali dan kepastian pasar juga harus diperkuat.

Karena itu, kebijakan harga, perlindungan lahan sawah, perbaikan jaringan irigasi, bantuan pertanian serta penguatan adaptasi perubahan iklim harus berjalan bersama dengan modernisasi budidaya.

Perhatian juga diarahkan pada sektor hilir. “Dari sisi hulu kita tidak hanya terfokus pada ketersediaan benih dan sarana produksi, tetapi juga harus pada kualitas dan rendemen. Sehingga kehilangan hasil dapat kita tekan dan mutu beras dapat kita tingkatkan,” jelasnya.

Modernisasi penggilingan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sekaligus membuka peluang pengembangan produk turunan. Sementara distribusi harus dibuat lebih efisien agar beras dapat bergerak dari sentra produksi menuju wilayah konsumen dengan biaya yang kompetitif.

Tiurmauli juga menekankan pentingnya menempatkan petani sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima bantuan.

Penguatan kelompok tani, korporasi petani dan kelembagaan ekonomi diharapkan meningkatkan kemampuan petani mengambil keputusan usaha sekaligus memperkuat posisi tawarnya.

“Keberhasilan pembangunan pertanian tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kita membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan petani,” pungkasnya.

Sokong Petani

Jika Kementan menekankan penguatan sistem melalui kebijakan dan modernisasi, tantangan perubahan iklim juga mendorong pelaku pendampingan petani mencari teknologi yang dapat langsung diterapkan di lapangan.

CEO Edufarmers International Foundation, Amri Ilmma, mengatakan pembangunan ketahanan pangan harus berorientasi pada peningkatan produktivitas sekaligus pendapatan dan kemampuan petani menghadapi risiko.

“Bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas dan pendapatan dari petani itu sendiri. Fokus nomor satu adalah livelihood dari petani,” ujar Amri.

Menurut Amri, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah ketersediaan air. Karena itu, Edufarmers mengembangkan praktik budidaya yang lebih hemat air, salah satunya melalui alternative wetting and drying (AWD) atau pengairan berselang.

Berdasarkan riset internal Edufarmers di pusat riset Klaten, penerapan AWD disebut mampu menghemat penggunaan air hingga 6,4 persen per hektare. Jika dihitung berdasarkan kebutuhan air untuk menghasilkan satu kilogram beras, penghematan disebut mencapai sekitar 13 persen.

Dalam pengujian yang dikombinasikan dengan biostimulan dan praktik budidaya intensif, Edufarmers melaporkan peningkatan hasil sekitar 8 persen sekaligus penurunan emisi metana sekitar 48 persen.

Teknologi tersebut kemudian diuji di tingkat petani melalui proyek percontohan di Majalengka dengan sasaran sekitar 10.000 petani.

“Pertanyaan utamanya adalah apakah petani mau, bagaimana skema insentifnya, bagaimana cara memperkenalkan metode ini supaya mereka tertarik dan bagaimana adopsinya bisa terus ditingkatkan,” katanya.

Selain efisiensi air, Edufarmers mendorong pertanian regeneratif melalui praktik no burning rice farming. Pendekatan ini ditujukan untuk mengurangi kebiasaan membakar jerami setelah panen.

Jerami dapat diolah menggunakan biodecomposer agar lebih cepat terurai sehingga tidak perlu dibakar.

Edufarmers juga mengembangkan biostimulan berbasis rumput laut serta berbagai praktik budidaya yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Pendampingan dilakukan melalui Program Bertani yang menggabungkan komunitas, farmer field school, pendampingan agronomis dan modul berbasis riset.

Amri menyebut program tersebut telah mendampingi sekitar 10.000 petani di lima wilayah. Edufarmers juga memiliki dua pusat riset di Klaten dan Magelang untuk menguji praktik budidaya sebelum diterapkan lebih luas.

“Tujuannya bukan hanya produksinya bertambah, tapi juga cost efficient dan benar-benar terbukti bisa meningkatkan keuntungan petani,” ujarnya.

Untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendamping, Edufarmers juga memanfaatkan teknologi digital. 

Salah satunya layanan berbasis WhatsApp bernama “Pak Dayat” yang memungkinkan petani berkonsultasi mengenai hama dan penyakit tanaman.

Petani dapat mengirim foto tanaman untuk memperoleh identifikasi dan rekomendasi berdasarkan lokasi, komoditas dan kondisi budidaya.

Menurut Amri, layanan tersebut telah digunakan lebih dari 60.000 petani dengan hampir 500.000 pesan tanya jawab.

Namun, teknologi digital menurutnya tetap berfungsi sebagai pelengkap pendampingan lapangan, bukan pengganti penyuluh maupun tenaga ahli.

“Tidak ada satu pihak pun yang bisa melakukannya sendiri,” katanya.

Bangun Cadangan Pangan 

Dari sisi lapangan, teknologi dan pendampingan harus berjalan beriringan dengan kepastian pasar. Di sinilah peran Bulog menjadi penting untuk memastikan produksi petani terserap sekaligus membangun cadangan pangan pemerintah.

Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto mengatakan hingga pertengahan September 2026, realisasi pengadaan gabah dan beras dalam negeri telah mencapai sekitar 3,94 juta ton setara beras atau 98,44 persen dari target 4 juta ton.

Target tersebut merupakan bagian dari penugasan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026-2029.

Meski target hampir tercapai, Bulog tidak akan menghentikan penyerapan.

“Kalau minggu depan tercapai, apakah Bulog berhenti menyerap? Tidak. Sesuai arahan Kepala Badan Pangan Nasional, Bulog jangan berhenti menyerap, terus melakukan penyerapan dari petani,” kata Prihasto.

Menurutnya, selama harga gabah masih berada pada ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Bulog akan terus menjalankan fungsi penyerapan.

HPP Gabah Kering Panen di tingkat petani ditetapkan Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memberikan kepastian pasar kepada petani.

Prihasto menjelaskan kepastian penyerapan penting terutama ketika produksi meningkat dan kualitas gabah bervariasi akibat kondisi cuaca.

“Jangan sampai petani malas lagi untuk bertanam karena harganya terombang-ambing. Akhirnya sawahnya dijual. Nah, ini yang tidak kita inginkan,” ujarnya.

Selain menyerap gabah dan beras, Bulog bertugas memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), memastikan stok tersebar di berbagai wilayah serta menjalankan fungsi stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Prihasto menyebut Bulog memiliki 1.686 unit gudang dengan kapasitas sekitar 4 juta ton. Infrastruktur tersebut dilengkapi fasilitas seperti modern rice milling plant, fasilitas rice to rice, corn drying center dan gudang modern.

Stok CBP yang dikelola Bulog disebut berada di kisaran 4,64 juta ton beras.

“4,64 juta ton itu adalah beras dari dalam negeri semua. Tidak ada beras impor,” kata Prihasto.

Stok tersebut terus bergerak karena Bulog juga menjalankan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Pada periode Februari-Maret, penyaluran bantuan pangan mencapai sekitar 662 ribu ton dengan realisasi 99,7 persen. Untuk periode Juli-September, alokasi mencapai sekitar 650 ribu ton dan realisasinya telah mencapai 65 persen.

Selain beras, Bulog juga memperoleh mandat pengadaan jagung dalam negeri dengan target 1 juta ton pada 2026.

Dengan jaringan gudang dan fungsi penyerapan tersebut, Bulog berperan menghubungkan produksi petani dengan kebutuhan cadangan pangan nasional.

PR Sistem Perberasan

Namun, penguatan produksi, penyerapan dan cadangan belum cukup jika persoalan hilir dan distribusi belum dibenahi. Pengamat pertanian Khudori melihat masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah besar dalam membangun sistem perberasan yang benar-benar resilien.

Khudori membagi persoalan tersebut ke dalam empat aspek utama, yakni sektor hulu atau budidaya, penggilingan dan hilirisasi, distribusi serta pasar, dan perubahan preferensi konsumen.

“Delapan agenda itu adalah agenda kita bersama. Itu menjadi poin penting kalau kita ingin mencapai bagaimana perberasan kita itu tangguh, resilien dan berkelanjutan,” ujar Khudori.

Pada sektor hulu, Khudori menyoroti pertumbuhan produksi beras yang dalam beberapa dekade terakhir semakin bergantung pada luas panen.

Ia mengatakan produktivitas menjadi persoalan karena berada di kisaran 5,29-5,3 ton per hektare.

Jika luas panen turun sementara konsumsi meningkat, tekanan terhadap pasokan nasional akan semakin besar.

Persoalan juga muncul dari kondisi tanah. Lahan sawah yang telah dieksploitasi selama puluhan tahun, terutama di Pulau Jawa, menghadapi persoalan rendahnya kandungan bahan organik.

Menurut Khudori, kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan fisik, kimia dan biologis tanah sehingga tambahan input tidak selalu menghasilkan peningkatan produksi secara sebanding.

Karena itu, praktik pertanian regeneratif harus menjadi bagian dari strategi peningkatan produktivitas.

Masuk ke sektor pascapanen, Khudori menyoroti kehilangan hasil yang masih besar.

Ia mengutip kalkulasi kehilangan hasil pada proses penggilingan selama 2018-2023 yang disebut setara sekitar 6 juta ton GKG.

“Enam juta ton gabah kering giling itu setara 1,2 juta hektare lahan panen yang hilang,” katanya.

Menurutnya, menekan kehilangan hasil merupakan salah satu cara meningkatkan ketersediaan beras tanpa harus selalu memperluas areal produksi.

Persoalan berikutnya adalah struktur industri penggilingan.

Dari sekitar 170 ribu penggilingan padi, sekitar 95 persen disebut merupakan penggilingan berskala kecil.

Struktur tersebut menghadapi tantangan karena konsumen semakin mencari beras dengan atribut tertentu, mulai dari kualitas khusus, aroma, tingkat kepulenan, fortifikasi hingga klaim kesehatan.

“Kalau hanya mengandalkan penggilingan-penggilingan padi kecil, sangat mungkin tidak bisa menjawab perubahan konsumen ini,” katanya.

Khudori juga menyoroti ketidakseimbangan antara produksi gabah dan kapasitas penggilingan. Produksi gabah nasional diperkirakan sekitar 65 juta ton per tahun, sedangkan kapasitas penggilingan jauh lebih besar.

Kondisi tersebut dapat memicu perpindahan gabah antarwilayah atau yang disebut “gabah wisata”. Akibatnya, biaya transportasi meningkat dan kapasitas penggilingan tidak dimanfaatkan secara optimal.

Hasil samping penggilingan seperti sekam, dedak dan bekatul juga dinilai belum sepenuhnya dikembangkan menjadi produk bernilai tambah.

Sementara itu, distribusi menghadapi tantangan geografis. Produksi beras masih terkonsentrasi di sejumlah provinsi, sedangkan konsumsi tersebar di seluruh Indonesia.

Khudori menyebut sekitar delapan provinsi, terutama di Jawa serta Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Lampung, menyumbang sekitar 78 persen produksi nasional.

Kondisi tersebut membuat sistem logistik, pergudangan dan transportasi menjadi bagian penting dari ketahanan perberasan.

Beras harus dapat bergerak dari daerah surplus menuju daerah defisit dengan biaya yang efisien.

Di sisi pasar, perubahan perilaku konsumen juga harus diikuti industri.

Khudori mengutip penelitian HEPI 2016 yang menunjukkan sekitar 80 persen konsumen memperhatikan jenis, kualitas dan merek beras. Sekitar 86 persen konsumen membeli beras dalam bentuk kemasan.

Artinya, beras semakin dipandang sebagai produk dengan atribut dan nilai tambah, bukan sekadar komoditas pangan.

“Nilai tambah-nilai tambah itulah yang sekarang diharapkan oleh konsumen,” katanya.

Perubahan preferensi tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya modernisasi industri penggilingan dan hilirisasi agar produk beras nasional mampu mengikuti kebutuhan pasar.

Khudori juga menyoroti dinamika harga gabah dan beras. Menurutnya, ketika harga gabah di tingkat petani meningkat sementara harga beras di hilir dibatasi melalui harga eceran tertinggi, pelaku penggilingan dapat menghadapi tekanan margin.

Karena itu, kebijakan perberasan harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan petani, industri dan konsumen.

Harus Adaptif

Seluruh persoalan tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa swasembada beras hanyalah salah satu bagian dari ketahanan pangan.

Produksi tinggi memang diperlukan. Namun, produksi harus ditopang air yang cukup, tanah yang sehat, teknologi yang efisien, petani yang sejahtera, pascapanen yang modern, industri penggilingan yang adaptif, cadangan pangan yang kuat serta jaringan logistik yang mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Di tengah perubahan iklim dan perubahan pola konsumsi, sistem perberasan juga harus semakin adaptif.

Dengan pendekatan tersebut, capaian swasembada tidak berhenti sebagai angka produksi, tetapi menjadi fondasi untuk membangun ekosistem pangan yang mampu bertahan menghadapi kekeringan, banjir, gangguan rantai pasok, gejolak harga maupun perubahan kebutuhan konsumen.

Inilah makna ketahanan perberasan yang dibahas dalam Rice Resilience Forum 2026 haircut membangun sistem dari hulu hingga hilir yang tidak hanya menghasilkan beras lebih banyak, tetapi juga memastikan petani memperoleh pendapatan layak, industri mendapatkan ruang berkembang, distribusi berjalan efisien dan masyarakat memperoleh pangan yang cukup, bermutu serta terjangkau.