
Padu Satu PPVTPP
TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertania (PPVTPP), Kementerian Pertanian tengah menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura.
Penyusunan tersebut menyusul terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 14 Tahun 2026 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura pada 29 Juli 2026 lalu. Permentan tersebut merupakan revisi dari Permentan No. 26/PERMENTAN/HR.060/5/2018.
“Evaluasi SPP ini disesuaikan dengan regulasi yang berlaku,” kata Ketua Kelompok Perijinan dan Investasi Pertanian PVTPP, Dwi Herteddy saat Forum Komunikasi Publik Rancangan Standar Pelayanan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura di Bogor, Jumat (2/10).
Menurutnya, sesuai amanat Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pusat PVTPP sebagai penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun, menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang menjadi tolak ukur dan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan.
Berdasarkan PerPANRB No. 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan, Standar Pelayanan yang telah disusun perlu dilakukan perbaikan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik. Karena itu, dengan terbitnya regulasi terbaru mengenai pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura, Pusat PVTPP menyusun SPP-nya.
Setidaknya kata Dwi, ada dua komponen standar pelayanan yakni proses penyampaian pelayanan atau service delivery dan manufacturing atau pengelolaan layanan terkait persyaratan, proses, langkah pelayanan, tarif dan biaya. ”Kami melakukan evaluasi berdasarkan hasil survei indek kepuasan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Tim Kerja Perijinan dan Investasi Komoditas Pertanian PVTPP, Dewi Maditya mengatakan, selain terbitnya Permentan terbaru mengenai pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura yang baru, perubahan SPP juga berkaitan dengan adanya beberapa perubahan dalam KBLI terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistika (BPS).
Dewi menjelaskan, ada beberapa perubahan dalam Permentan No. 14 tahun 2026. Misalnya, badan usaha yang hendak melakukan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura. Jika sebelumnya hanya badan usaha (swasta), instansi pemerintah dan perorangan, maka regulasi terbaru ada tambahan yakni konsultan perlindungan varietas tanaman.
Beberapa syarat yang harus dimiliki pihak konsultan yakni, NPWP, Keputusan Pengangangkatan sebagai Konsultan PVT, Surat penerimaan hak PVT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dari Badan Karantina Pertanian.
Perbedaan lainnya menurut Dewi adalah tujuan pemasukan benih. Dalam regulasi sebelumnya ada 10 tujuan, tapi yang terbaru ada 12. Sebelumnya Pemasukan Benih untuk menghasilkan produk segar dan/atau bahan baku industri yang akan dipasarkan ke luar negeri dan dalam negeri menjadi satu ketentuan. ”Pada regulasi baru, tujuan dipasarkan ke luar negeri dan dalam negeri dipisahkan,” katanya.

Bawang Putih
Selain itu ada penambahan tujuan pemasukan benih untuk pengadaan benih mendukung Swasembada Bawang Putih. Untuk pemasukan benih bawang putih, pemerintah telah menetapkan persyaratan.
Pertama, dokumen informasi mutu dan kelas benih dari negara asal. Kedua, sertifikat benih dari negara asal yang menyatakan bahwa benih memenuhi standar mutu sebagai benih bersertifikat. Ketiga, deskripsi varietas dari negara asal. Keempat, rencana pengembangan pertanaman. Kelima, jumlah benih yang dimohonkan sesuai dengan rencana pengembangan pertanaman.
Dalam Permentan No. 14 Tahun 2026 juga menetapkan bagi pemohon yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif. Dari mulai peringatan tertulis dan tidak diterbitkan izin Pemasukan benih selama 1 tahun.
PVTPP telah menetapkan proses layanan perijinan pemasukan benih hortikultura waktu layanan 8 hari, sedangkan untuk pengeluaran benih lima hari kerja. Untuk layanan, pihak PVTPP tidak memungut biaya alias gratis.