TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi periode percepatan pembangunan pertanian, terutama dalam memperkuat produksi dalam negeri, memperbaiki tata kelola pangan, dan meningkatkan keberpihakan kebijakan kepada petani. Salah satu capaian yang menonjol adalah percepatan target swasembada pangan, didukung kebijakan dari hulu hingga hilir.

Tantangan yang dihadapi tidak ringan. Pada 2023 dan 2024, Indonesia mengimpor beras 7 juta ton lebih, masing-masing sebesar 3,06 juta ton dan 4,52 juta ton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kondisi tersebut memperlihatkan besarnya tantangan dalam menjaga kecukupan pasokan beras nasional ketika produksi menghadapi tekanan perubahan iklim.

Di tengah tantangan yang semakin besar, dan pro-kontra dalam kebijakan di sektor pertanian, pemerintah meyakini Indonesia kini telah mampu mencukupi kebutuhan pangan sendiri alias swasembada pangan.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah mempercepat pencapaian swasembada pangan. Target yang semula direncanakan dalam empat tahun dipercepat menjadi satu tahun. Bahkan Presiden menyampaikan deklarasi swasembada pangan pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat.

Meski pencapaian pertanian positif, tapi masih banyak pekerjaan rumah (PR) pemerintah yang harus dibenahi dan diselesaikan. Peningkatan produksi pangan nasional tidak semata-mata ditentukan luas lahan, jumlah petani, maupun ketersediaan sarana produksi. Kebijakan pemerintah yang tepat dan benar-benar dirasakan petani di lapangan juga menjadi faktor penting.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan), Suwandi mengungkapkan, dalam kurun waktu relatif singkat, produksi pangan nasional menunjukkan peningkatan signifikan. Bahkan, produksi beras mengalami kenaikan jutaan ton ketika luas lahan sawah, jumlah petani, serta sumber daya pertanian tidak mengalami perubahan besar.

Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa perubahan kebijakan dapat memberikan pengaruh besar terhadap hasil produksi. Selama bertahun-tahun menurut Suwandi, luas sawah relatif sama, sekitar 7,3 juta hektare. Petaninya juga relatif sama. Penyuluh dan berbagai sumber daya yang tersedia tidak banyak berubah.

“Pertanyaannya mengapa dalam satu tahun produksi bisa meningkat sekitar 4 juta ton? Ini menunjukkan kebijakan yang baik memberikan dampak signifikan," kata Suwandi saat webinar Kinerja Sektor Pertanian dalam Dua Tahun Era Presiden Prabowo yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT. Pupuk Indonesia di Jakarta, Kamis (12/11).

Berbagai kebijakan telah mendorong peningkatan produksi. Berdasarkan data BPS. produksi beras nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 33,11 juta ton, meningkat 8,11 persen dibandingkan 2024. Sementara produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,39 juta ton, naik 8,25 persen.

Peningkatan produksi beras juga didukung kebijakan penghentian impor beras medium pada 2025 dan 2026. Kondisi tersebut berbeda dengan periode 2023–2024 ketika Indonesia masih melakukan impor beras dalam jumlah besar.

Tak Cukup Produksi

Namun demikian, keberhasilan mewujudkan swasembada pangan tidak cukup hanya diukur dari tingginya produksi dan besarnya cadangan beras pemerintah. Kesejahteraan petani, kepastian harga jual hasil panen, serta efisiensi biaya produksi harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan pertanian.

Karena itu, DPR RI meminta agar berbagai kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar memberikan manfaat langsung bagi petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari menegaskan, swasembada pangan tidak boleh berhenti pada pencapaian angka produksi nasional. Pemerintah harus memastikan petani memperoleh pendapatan yang layak, akses sarana produksi yang mudah, teknologi pertanian, serta perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan.

Endang mengatakan, pertanian memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan dan keamanan nasional. Kedaulatan pangan berkaitan erat dengan kemampuan negara memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa bergantung secara berlebihan pada pasokan luar negeri.

"Bangsa yang kuat adalah bangsa yang berdaulat terhadap pangan, energi, dan air. Ketergantungan pada impor pangan memiliki risiko geopolitik yang sangat tinggi. Ketika terjadi krisis global dan negara produsen membatasi ekspor gandum maupun beras, pasar internasional tidak bisa diandalkan," ungkap Endang.

VP Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO PT Pupuk Indonesia (Persero), Anggy Fajar Maghfiroh mengatakan, salah satu perubahan mendasar pada era Presiden Prabowo adalah pemangkasan regulasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya 145 menjadi satu regulasi utama.

Penataan tersebut diarahkan agar proses penyaluran lebih efektif, dengan pembagian peran yang lebih jelas antara Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, pemerintah daerah, pengecer, dan petani. 

“Pembenahan tata kelola mendorong efisiensi pengelolaan subsidi sekaligus memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk pembenahan internal, investasi, dan revitalisasi fasilitas produksi,” katanya.

Menurut Anggy, industri pupuk merupakan sektor yang memiliki tata kelola kompleks karena melibatkan banyak regulasi dan lintas kementerian/lembaga. Karena itu, penyederhanaan aturan menjadi langkah penting untuk mempercepat pelayanan dan memastikan distribusi pupuk lebih efektif.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan nasional. Dengan tata kelola yang lebih sederhana, pupuk diharapkan semakin mudah diakses, tersedia tepat waktu, dan terjangkau oleh petani.

Sementara itu, Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menilai evaluasi dua tahun terhadap kebijakan pertanian sangat penting. Apalagi ukuran keberhasilan harus lebih luas dari sekedar pada produksi. Artinya, pemerintah perlu melihat bagaimana kecukupan produksi dan cadangan pangan, harga yang adil bagi petani, pendapatan bersih serta ketahanan usaha tani, serta keberlanjutan lingkungan dan regenerasi petani.

“Swasembada pangan bukan hanya capaian produksi satu-dua tahun, tapi bagaimana kebelanjutan dalam produksi pangan,” kata Sekjen KTNA, Otong Wiranta. Data menyebutkan produksi beras tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton dan pertumbuhan produksi beras mencapai 13,29 persen.

Namun Otong melihat, pemerintah juga perlu menjaga keberlanjutan produksi pangan dan mengurangi kehilangan hasil pasca panen yang saat ini masih tinggi.  Evaluasi KTNA salah satu yang perlu dibenahi adalah rantai pasok dan keuntungan petani. Rekomendasinya adalah pemerintah agar melindungi pendapatan bersih dan kepastian harga petani

Bagi Sahabat SINAR TANI yang telah mengikuti webinar, bisa mengunduh e-sertifikat dan mendapatan materinya di link bawah ini

Materi :Klik Disini

Esertifikat : Klik Disini 

Esertifikat berdasarakan Nomor : Klik Disini