Jumat, 22 Februari 2019


Kesempatan bagi Generasi Milenial Menjadi Eksportir Pertanian

12 Peb 2019, 13:45 WIBEditor : Ahmad Soim

Banun Harpini Staff Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kementan | Sumber Foto:Ahmad Soim

Kementerian Pertanian peduli generasi milenial untuk diajak terjun menjadi pelaku ekspor produk pertanian.

 

TABLOIDSINARTANI.COM - “Kementerian Pertanian memberikan bimbingan teknis buat eksportir dan calon eksportir produk pertanian. Di antaranya kita jelaskan tentang persyaratan Kesepakatan Sanitary and Phytosanitary (SPS) atau SPS Agreement, yakni bagian dari kesepakatan World Trade Organization (WTO) yang berkaitan dengan hubungan antara kesehatan dan perdagangan internasional,” jelas Banun Harpini Staff Ahli Menteri Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Kementan kepada Sinar Tani saat masih menjadi Kepala Barantan.  Sejak 4 Febuari 2019, posisi Banun diganti oleh Ali Jamil.

Kegiatan bimbingan teknis ekspor produk pertanian itu dikemas dengan nama kegiatan Agro Gemilang” singkatan dari Ayo Galakan Ekspor Generasi Milenial Bangsa. “Dalam kegiatan itu, Barantan memberikan bimbingan teknis, memberikan tools aplikasi, sistem audit SPS, sistem ketelusuran dan memberikan pemahaman tentang persyaratan SPS,” tambahnya.

Kegiatan ini selain bisa mencetak eksportir produk pertanian, juga membuka lapangan kerja. “Di Sukabumi, ada pengusaha eksportir manggis yang mempekerjakan banyak para pemuda yang tadinya tidak memiliki perkerjaan melakukan kegiatan pasca panen manggis sehingga bisa memenuhi persyaratan SPS untuk diekspor ke Tiongkok,” tambah Banun.

Kegiatan Bimtek bagi ekportir dan calon eksportir produk pertanian ini menurut Banun Harpini akan dilakukan Barantan pada tahun 2019 di berbagai wilayah Indonesia, sesuai dengan potensi ekspor wilayah tersebut.

 

Perubahan UU Karantina

Perubahan Undang-Undang Karantina tengah dilakukan,di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan ratifikasi perjanjian SPS di WTO. Perubahan Undang Undang Karantina sangat banyak,   tidak hanya pada perlindungan sumber daya alam hayati saja, tapi juga fasilitasi perdagangan dan sistem proteksinya. “Sebetulnya ketentuan-ketentuan ini sudah kita jalankan selama ini, namun dalam undang-undang belum ada, perannya sudah dimainkan tapi jadi belum kuat,” tambah Banun.

 

Banun mencontohkan importasi kedelai, beberapa negara masih belum bebas OPTK (Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina) tertentu, juga terkait status GMO nya. Kita belum bisa sepenuhnya menjalankan karena belum memiliki   sistem perlindungan yang layak untuk melakukan analisa resiko.

 

BACA JUGA:

> Dapatkan Sparepart dan Pelayanan Alsintan di Aplikasi UPJA Smart Mobile

> Presiden Joko Widodo Bahas THL Penyuluh Pertanian di Istana Bogor

> Ditjen PSP Kementan Optimalkan Program LP2B di16 Provinsi

 

Barantan juga melakukan fasilitasi perdagangan dan good governance. Pelaksanaan tindakan karantina dalam UU Karantina sebagian didelegasikan ke masyarakat. Misal fumigasi dan marking. Bisa dilakukan pihak ketiga, Badan Karantina  melakukan supervisi. Nah ini dalam undang-undang No. 16 th 1992 belum terpayungi, perubahan UU ini  dilakukan karena tuntutan yang ada di lapangan,” tambahnya.

 

Dalam hal kelembagaan, pembahasan undang-undang baru ini sempat membuat deadlock, karena sangat sensitif. DPR meminta agar karantina menjadi lembaga yang mandiri yang menyatukan karantina pertanian, ikan dan BKSDA (Kementerian LHK). Namun, pemerintah menginginkan setiap kebijakan baru tidak harus mengamanatkan kelembagaan baru.

 

Terakhir telah disepakati 5 menteri, yakni Menteri Pertanian (seabgai koordinator), Kementerian KKP, Kementerian LHK, Kemenkumham dan Kementerian PanRB) pada 21 Mei 2018 bahwa penyelenggaraan perkarantinaan akan dikoordinasikan dalam suatu badan yang akan diatur dalam peraturan pemerintah. Bentuknya masih menjadi bahan diskusi, apakah berbentuk seperti Badan POM yang pembinaannya di salah satu kementerian, atau BKPN.

 

 

Aktif Perjuangkan Ekspor

Peran Badan Karantina Pertanian yang menonjol diantarnya adalah sebagai lembaga notification body dan enquiry point yang terkait SPS di Organisasi WTO. Karantina aktif dalam diskusi SPS di tingkat dunia. Keterlibatan Badan Karantina Pertanian ini  dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing agar standar yang kita berlakukan equvalency atau setara dengan negara lain.

 

Hasil dari kegiatan tersebut misal, sarang burung walet dan manggis kita yang sudah tembus ekspor terutama ke Tiongkok. Sebelumnya, sempat ada para pelaku eksportir manggis  melakukan aksi registrasi manggis palsu ke Tiongkok. Hal tersebut dilakukan karena adanya penyetopan ekspor ke Tiongo. Penyrtopan ekspor tersebut menyebabkan para petani gelisah dan menghambat jalur ekspor. Melalui langkah-langkah yang digalang Badan Karantina Pertanian, akhirnya Tiongkok membuka pintu masuk manggis Indonesia ke negeri tirai bamboo itu.Badan Karantina adalah pembuka jalan ekspor produk produk pertanian Indonesia melalui perundingan  persyaratan SPS.

 

Selain ke Tiongkok, perjanjian SPS manggis dan buah lainnya (salak dan manga) juga dilakukan Badan Karantina Pertanian dengan Australia, yaitu melalui teknik iradiasi untuk menghilangkan lalat buah. Badan Karantina bekerjasama dengan persatuan ahli nuklir untuk membuat  dan mengembangkan alat iradiasi tersebut di Jawa Timur. Rencananya bulan Juli akan ada working grup, dan akan dilakukan ekspor perdana. Pada minggu lalu, telah dibicarakan persyaratan SPS dengan Jepang untuk komoditi pisang dan nenas. Upaya ekpor mangga awalnya masih kesulitan karena harus mendatangkan alat dari Jepang yang membuat harga mangganya jadi lebih tinggi dan tidak mungkin diaplikasikan. Akhirnya kini, Jepang menerima perlakuan water heat treatment yang dilakukan oleh Indonesia.

 

 Dampak dari kerjasama SPS yang dilakukan Badan Karantina diantaranya memberikan lapangan kerja baru, karena membuka peluang ekspor juga memerlukan tenaga kerja agar dapat memenuhi pesyaratan SPS. Seperti di Ciamis, ada pengusaha yang mempekerjakan para pemuda yang tadinya tidak memiliki perkerjaan.

 

Permintaan komoditi lain melalui Badan Karantina Pertanian juga seringkali ada. Misalnya, dari Tiongkok  sudah ada permintaan durian, dan sudah dilakukan pengiriman lewat Sumatera Utara.   Target berikutnya adalah buah naga dari Banyuwangi dan nenas segar dari Lampung.

 

Dengan negara Korea, ekspor mangga Indonesia masih memiliki kendala masuk ke sana, namun kemarin Korea sudah memberi jalan yang sama dengan Jepang yakni sudah menerima perlakuan hot water treatment. Mangga akhirnya  bisa ke Australia, Jepang, Korea, New Zealand. Jenis mangga yang disukai berbeda-beda. Jepang suka gedong gincu, Korea suka yang manis seperti harumanis,” tambah Banun.

 

Menangkal Masuknya OPTK dan Meningkatkan Kesejahteraan Petani

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menekan impor terang Banun kita tetap harus mandiri pangan. Peran Badan Karantina Pertanian dalam menekan impor diantaranya lewat AROPT (Analisa Resiko Organisme Pengganggu Tumbuhan), pemasukan harus disesuaikan dengan analisa dan mitigasi resikonya. Tindakan karantina lebih ke pre border (sebelum masuk). Contohnya adalah bawang putih, 95% masih impor, dari Tiongkok, belum bebas dari OPTK tertentu, maka   dilakukan dengan melakukan preshipment inspection ke kebun, dengan melakukan penelitian dan tinjuaan. Sehingga   lokasi/ daerah tertentu yang sudah dipastikan bebas hama penyakit yang bisa ekspor ke Indonesia. Harus ada sistem ketelusuran,” tambahnya.

 

Pengendalikan impor, juga dilakukan dengan penentuan tempat pemasukan. Hal tersebut dilakukan, agar pengawasan karantina sebagai salah satu instrumen SPS yang mengawasi hama penyakit lebih optimal. Hal tersebut tidak melanggar ketentuan aturan WTO. Kebijakan ini didasari atas kajian ilmiah, terkait infrastruktur karantina yang ada. Upaya ini dilakukan untuk mencegah masuknya hama penyakit yang belum ada di Indonesia, karena ini membahayakan sumberdaya alam pertanian kita.

 Kedepan, sebagain tindakan karantina juga akan didelegasikan ke profesional pihak ke tiga yang disupervisi karantina, seperti yang dilakukan dalam program inline inspection. Karantina akan memberikan pelatihan khusus beberapa tindakan karantina yang nantinya akan diberikan sertifikasi. Ini bisa menjadi ladang pekerjaan baru.

Reporter : Som
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018