Sabtu, 24 Agustus 2019


Sinergi Peremajaan Sawit dengan Pengembangan B100

12 Agu 2019, 08:47 WIBEditor : Gesha

PSR harusnya disinergikan dengan pembangunan ekonomi daerah, bahkan kebijakan pengembangunan biodisel. Apalagi saat ini Kementerian Pertanian mendorong pengembangan B100. | Sumber Foto:TABLOID SINAR TANI

Jika PSR sudah disinkronkan dengan kebijakan pemerintah yang mempunyai daya dukung ekonomi, maka akan terjadi permintaan sawit cukup besar dan harga akan naik.

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta ---Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yang dicanangkan pemerintah seharusnya tak sekadar mengganti tanaman tua atau benih dengan tanaman baru menggunakan benih bersertifikat.  PSR harusnya disinergikan dengan pembangunan ekonomi daerah, bahkan kebijakan pengembangunan biodisel. Apalagi saat ini Kementerian Pertanian mendorong pengembangan B100.

Pengamat Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian, Bungaran Saragih mengatakan agar berkelanjutan dan PSR bisa berjalan dengan baik, pemerintah harus memiliki konsep dengan pembangunan ekonomi masyarakat.  Karena itu, dalam melakukan replanting harus dibangun juga agrobisnis berbasis sawit yang dikuasai rakyat dari hulu-hilir.

Menurutnya, PSR juga seharusnya dikaitkan juga dengan kebijakan pembangunan biofuel pemerintah. Jika PSR sudah disinkronkan dengan kebijakan pemerintah yang mempunyai daya dukung ekonomi, maka akan terjadi permintaan sawit cukup besar dan harga akan naik.

Bungaran menilai, dengan melakukan PSR ada banyak hal yang dapat dibenahi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas tanaman rakyat.  Karena itu ia berharap, dalam PSR ini jangan hanya berpikir mengganti tanamannya, tanpa membenahi tata kelola perkebunan. “Jadi dalam hal ini jangan berpikir mikro, tapi juga berpikir makro,” ujarnya.

Menurut Bungaran, dalam program PSR ini pemerintah harus bisa mendesain tanaman sawit rakyat yang akan dikembangkan. Sebab jika pemerintah tidak bisa membenahinya,  maka masalah ini akan terus berlanjut ke depan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Antarjo Dikin juga menegaskan, dengan melakukan PSR ini akan ada banyak hal yang terbenahi.  

Misalnya, pada tahun 1980-an ada banyak lahan terlantar yang sulit untuk dibudidayakan untuk pertanian. Lalu masuk pengembangan tanaman kelapa sawit yang mampu mengubah ekonomi masyarakat. 

Bahkan menurut Antarjo, ada masyarakat yang sudah 30 tahun menetap di lokasi pengembangan sawit. Berkat tanam sawit, petani yang semula tidak punya kendaraan menjadi punya kendaraan sekelas pejabat dan bisa menuaikan ibadah haji.  

Tak heran apabila, tanaman kelapa sawit telah mengubah ekonomi masyarakat. Bahkan bukan hanya masyarakat yang merasakan dampak ekonominya, tapi juga pemerintah daerah (Pemda) setempat. “Dari kelapa sawit daerah-daerah tumbuh dan berkembang dan itu bukti nyata,” kata Antarjo.

Antarjo mengakui, dengan berkembangnya kelapa sawit rakyat negara luar dalam hal ini Eropa merasa terganggu. Karena itu negara Uni Eropa melakukan kampanye negatif terhadap perkebunan sawit.

Kendati begitu, Antarjo mengakui  permintaan  produk kelapa sawit masih tinggi. Hanya saja, tata kelola industri kelapa sawit di dalam negeri tetap harus dibenahi agar tidak ada lagi celah untuk memojokan komoditas unggulan ini.  “PSR adalah salah satu jawaban untuk membenahi tata kelola sawit kita agar berkelanjutan,” ujarnya.

Data Ditjen Perkebunan menyebutkan, target PSR tahun 2019 ini yaitu 200 ribu hektar, (ha). Sedangkan data rekomendasi teknis (rekomtek) yang sudah masuk per Juni 2019 mencapai sekitar 33 ribu ha.

Karena itu, pemerintah melalui Kementan dan BPDPKS akan terus melakukan peremajaan  sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan banyak kebun sawit yang sudah tua. Sedangkan, untuk meningkatkan produksi tak mungkin dengan perluasan lahan. Sehingga, replanting menjadi solusi dalam meningkatkan produksi sawit rakyat.

Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP) dilatarbelakangi ada sekitar 2,4 juta ha areal sawit rakyat yang perlu segera diremajakan. Dengan rincian, kebun rakyat yang dikelola swadaya 2,12 juta ha, milik petani plasma PIRBUN 153.390 ha, plasma PIR-TRANS 136.780 ha. Pemerintah menargetkan tahun 2019 akan ada seluas 200.000 ha yang bisa diremajakan dan hingga tahun 2022 diharapkan seluas 830.000 ha.

Untuk mendukung program peremajaan, Ditjen Perkebunan juga melakukan pembangunan logistik benih perkebunan dengan Program BUN500, yaitu Benih Unggul 500 Juta Batang berproduktivitas tinggi. Benih itu dibagikan gratis kepada petani/perkebunan rakyat. **

Reporter : TABLOID SINAR TANI
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018