Sabtu, 19 Oktober 2019


Mentan Ambil Langkah Tegas Kasus Suap Ijin Impor Bawang Putih

13 Agu 2019, 16:20 WIBEditor : Yulianto

Bawang putih impor | Sumber Foto:Julian

Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga public clear melihat masalah ini

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Penggeledahan Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura, Senin (12/8) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap ijin impor bawang putih, langsung disikapi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan mengambil langkah tegas dalam menyikapi hal tersebut.

"Mentan mengambil langkah tegas. Jika terbukti pejabat Eselon II,III dan IV yang terkait dalam kasus impor bawang putih, terkait maka akan dicopot. Beliau ingin Kementan jelas sikapnya terkait kasus ini, dan memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan," kata Inspektur Jenderal Kementan, Justan Riduan Siahaan, di Jakarta, Selasa (13/8).

Menurut Justan, Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga public clear melihat masalah ini. Meski sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat tersebut, namun Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, kongkrit dan segera sebagai komitmennya dalam anti korupsi. Langkah ini perlu untuk memitigasi risiko reputasi Kementerian Pertanian sedang diakui kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia.

Sejak awal Kementan telah bekerjasama dengan KPK. Bahkan secara khusus 3 personil KPK ditempatkan Kementan untuk pencegahan korupsi. Pegawai Ditjen Hortikultura juga terbukti sudah berani melaporkan ke KPK terkait pemberian gratifikasi. “Ini nyata dilakukan oleh mereka. Selain itu, mereka juga sudah memblacklist 72 importir bawang nakal," kata Justan.

Langkah tegas Mentan Amran ini juga untuk menjaga Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang telah mendapatkan penghargaan anti gratifikasi dua kali (2017 dan 2018) dari KPK. Mentan tidak ingin terjadi fitnah dan merusak nama baik kementerian yang dipimpinnya.

Setidaknya ada sekitar 145 orang pegawai yang telah dipecat dan demosi karena bermasalah. Bahkan secara keseluruhan di Kementerian Pertanian karena "bermain - main" sebanyak 1.432 pegawai telah didemosi dan mutasi. "Ini adalah tanggung jawab moril beliau sebagai pimpinan tertinggi Kementerian, dan tidak ingin terjadi pembiaran terhadap isu yang berkembang. Ini adalah langkah antisipasi saja. Silahkan KPK lanjutkan proses hukum dan kami akan mendukung 1000 persen," tegas Justan.

Tanggung Jawab Moril

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementan, Momon Rusmono menambahkan, pihaknya mendukung langkah tegas dan berani Mentan tersebut. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab moril para eselon 1 dan dukungan kepada Menteri Pertanian yang selalu menggaungkan anti KKN dan anti mafia.

"Para eselon I Kementan malam tadi sepakat, untuk mencopot semua pejabat yg terkait dengan rekomendasi impor bawang putih, meskipun belum tentu mereka bersalah. Mereka dianggap lalai dalam pengawasan dan pelaksanaan proses rekomendasi impor bawang putih. Ini untuk menjaga kepercayaan publik dan menjaga integritas seluruh pegawai Kementan,” tutur Momon.

Momon menegaskan, bahwa Menteri Amran berada di garda terdepan pencegahan KKN di lingkungan Kementan dan tegas melawan mafia pangan yang selama ini menggerogoti perekonomian Negara. "Beiiau selalu menekankan upaya pencegahan KKN di lingkungan Kementan, dan sangat tegas terhadap mafia pangan" ujarnya.

Selanjutnya Momon menambahkan, Kementan menghormati penyelidikan dan proses hukum yg berjalan dan mendukung penuh KPK. Namun, jika nantinya tidak terbukti bersalah, maka pejabat tersebut akan dipulihkan nama baik mereka dan dikembalikan pada posisi semula.  “Ini bagian dari revolusi mental dan reformasi birokrasi didalamnya, yang dijalankan oleh Kementan,” kata Momon.

Reporter : Julian
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018