Minggu, 18 Agustus 2019


Kasus Bawang Impor, Mentan Sidak Ditjen Hortikultura

14 Agu 2019, 08:39 WIBEditor : Gesha

Akses masuk utama ke Ditjen Hortikultura pun diborgol, Rabu (14/8) | Sumber Foto:JULIANTO

TABLOIDSINARTANI,COM, JAKARTA--Ada yang berbeda, Rabu pagi (14/8) di Gedung Direktorat Jenderal Hortikultura.  Pagi itu sekitar pukul 07.15. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melakukan inspeksi mendadak di kantor yang berlokasi di kawasan Pasar Minggu.

Mentan nampak berdiri di lobi mengawasi seluruh pegawai negeri yang datang. Pada kesempatan itu, Amran ditemani Diirjen Hortikultura, Prihasto Setyanto dan pejabat eselon 2 Ditjen Hortikultura lainnya.

Tepat pukul 07.30 semua akses masuk di gedung Ditjen Hortikultura ditutup rapat dan dijaga ketat satpam. Bagi pegawai yang terlambat, diminta untuk berbaris di pintu depan lobi. Setidaknya lebih dari 28 pegawai yang berbaris karena terlambat.

Bahkan Amran menyempatkan menunggu di depan pintu masuk lobi kantor Ditjen Hortikultura dan mengecek langsung daftar absen pegawai. Kumudian sekitar pukul 07.45-an, Amran meminta seluruh  pegawai memasuki ruang rapat Horti. 

Sebelumnya seperti diketahui pada Senin (12/8), KPK melakukan penggeledahan Kantor Direktorat Jenderal Hortikultura, terkait kasus suap ijin impor bawang putih. Namun kasus itu langsung disikapi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan mengambil langkah tegas dalam menyikapi hal tersebut.

"Mentan mengambil langkah tegas. Jika terbukti pejabat Eselon II,III dan IV yang terkait dalam kasus impor bawang putih, terkait maka akan dicopot. Beliau ingin Kementan jelas sikapnya terkait kasus ini, dan memberikan ruang yang luas bagi KPK untuk melakukan penyelidikan," kata Inspektur Jenderal Kementan, Justan Riduan Siahaan.

Menurut Justan, Kementan sangat terbuka bagi KPK untuk mengumpulkan informasi dan mengungkap kasus suap impor bawang putih secara terang benderang, sehingga publik bisa clear melihat masalah ini.

Meski sebenarnya belum diketahui keterlibatan pejabat tersebut, namun Mentan merasa perlu mengambil langkah tegas, kongkrit dan segera sebagai komitmennya dalam anti korupsi. Langkah ini perlu untuk memitigasi risiko reputasi Kementerian Pertanian sedang diakui kinerja positifnya dalam perekonomian Indonesia. **

Reporter : Julianto
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018