Friday, 16 April 2021


Tekan Inflasi Hortikultura dengan Interkonektivitas Rantai Nilai Petani

02 Apr 2021, 10:20 WIBEditor : Gesha

Komoditas hortikultura rawan inflasi | Sumber Foto:Nattasya

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Informasi yang tidak seimbang (assymetric information) terjadi pada petani selama ini mengakibatkan ketidak jelasan harga atau fluktuasi harga yang tidak kendali. Kondisi ini berdampak pada peningkatan inflasi nasional produk volatile seperti bawang merah dan cabai. 

Melalui Forum Kebijakan yang diselenggarakan oleh Bappenas dan didukung Center of System pada 31 Maret 2021 secara virtual, dibangun kesepahaman pengembangan infrastruktur rantai nilai komoditas hortikultura. Pembukaan acara secara official disampaikan oleh Abul Basher dari Asian Development Bank (ADB). 

“Forum Kebijakan ini sebagai tindak lanjut kegiatan technical assistant Analysis of Fruit and Vegetable Value Chains in Indonesia” kata Abul Basher dalam sambutannya (31/03/2021).

Dalam acara tersebut, dibahas arah kebijakan pengurangan susut pascapanen guna peningkatan pendapatan petani kecil (smallholder farmer). Kebijakan tersebut mensyaratkan pendekatan yang baru dengan value chain thinking melalui penguatan demand driven dengan membuka feedback informasi kepada petani atau dengan istilah “Huluisasi”.

Pemerintah saat ini terus berupaya mengoptimalkan infrastruktur dan jaringan transportasi melalui peningkatan infrastruktur logistik, pergudangan, dan transportasi. “Infrastruktur rantai nilai harus terhubungan antar wilayah strategis, provinsi dan perkotaan dengan pengembangan food hub, kelembagaan logistik pangan di pusat maupun daerah” kata Dr Arifin Rudiyanto, Deputi Maritim dan Sumber Daya-Bappenas, Rabu (31/3). 

Kementerian Pertanian juga menerima dengan baik hasil technical assistant yang telah dilaksanakan oleh Center of System Indonesia sebagai konsultan ADB.

Kementerian Pertanian saat ini mengembangkan Korporasi Petani berbasis kawasan hortikultura yang mempermudah rantai pasok produk hortikultura dari produsen (petani) hingga konsumen dan pada akhirnya menciptakan rantai nilai yang efisien.

Korporasi petani dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu-hilir dalam sistem usahatani yang memperhatikan aspek sosial budaya, teknologi, ekonomi, dan lingkungan.

“Pengembangan korporasi petani menjadi salah satu prioritas strategis pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 untuk membentuk 350 Korporasi Tani dan Nelayan,” ulas Dr Momon Rusmono, Sekjen Kementan pada kesempatan tersebut.

Digitalisasi pertanian juga menjadi perhatian pemerintah guna memastikan kelancaran arus informasi produk antara sisi penawaran dan permintaan.

Pendekatan ini untuk memutus asymmetric information, yang selama ini mengakibatkan ketidak-jelasan harga/fluktuasi harga yang tidak kendali. System supply chain dan demand chain yang terpadu dalam interkoneksitas dari petani hingga pedagang retail, diharapkan dapat membentuk rantai nilai yang berkeadilan dengan prinsip fair trade.

“Pemerintah juga bersinergi dengan multistakeholder seperti FAO, Bank Dunia, IFAD, dan Microsoft Indonesia” pungkas Dr Momon Rusmono.

Pemaparan hasil Technical Assistant oleh ADB International Expert, Prof. Dr. Eriyatno, menjelaskan bahwa pengembangan kebijakan pengurangan susut pasca panen melalui penguatan infrastruktur rantai nilai, merupakan terobosan strategis bagi perencanaan kebijakan pembangunan hortikultura di daerah lahan kering.

Kementerian Pertanian melalui Ditjen Hortikultura telah menyusun rancangan Horticultural Development in Dryland Area Project (HDDAP) yang akan menerapkan prinsip value chain. 

Dirjen Hortikultura, Dr Prihasto Setyanto yang juga turut hadir dalam virtual meeting, memberikan tanggapan terkait sistem interkonektivitas kampong hortikultura dengan infrastruktur pascapanen Rural Collection Center (RCC).

Petani/produsen memiliki keterkaitan dengan fasilitas Unit Pasca Panen (Post-Harvest Unit) yang berfungsi sebagai pusat pengendalian mutu dan pengurangan susut tahap awal, maupun Stasiun Agribisnis (SA) sebagai aggregator penanganan pascapanen di kawasan produksi atau Kampung hortikultura.

Dukungan Rural Collection Center (RCC) dengan kapasitas 5-10 ton/hari yang melibatkan 2000 petani diharapkan menjadi entitas bisnis skala kecil yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Petani (BUMP). “RCC harus dikoneksikan dengan Distribution Center yang berada di daerah pengembangan strategis sebagai Agro Logistic Center (ALC) dengan kapasitas 300-500 ton/hari,” kata Prof Dr Eriyatno dalam ulasannya.

Para pelaku usaha bidang hortikultura yang berkesempatan hadir pada acara juga sependapat, RCC terkoneksi dengan ALC melalui system contract farming.

Forum Kebijakan bertajuk “Development Value Chain Infrastructure for Horticulture Product in Indonesia” juga dihadiri secara virtual oleh Ir. Bambang Sugiharto, M.Eng.Sc (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian), Ir. Rahmanto, M.Sc (Direktur Irigasi Pertanian) dari Kementerian Pertanian. Hadir juga Prof. Dr. Yonny Koesmaryono (Kepala Badan Pengembangan Institusi, IPB), Ibu Mira Rahmawati (perwakilan BI Depatemen UKM) serta perwakilan petani dan pedagang komoditas hortikultura.

 

==

 

Sahabat Setia SINAR TANI bisa berlangganan Tabloid SINAR TANI dengan KLIK:  LANGGANAN TABLOID SINAR TANIAtau versi elektronik (e-paper Tabloid Sinar Tani) dengan klikmyedisi.com/sinartani/

Reporter : Gie
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018