TABLOIDSINARTANI.COM, Medan---Gejolak harga komoditas sangat berpengaruh terhadap pergerakan inflasi. Karena itu agar harga stabil perlu pengaturan pola tanam.

Banyak petani saat memulai tanam tidak memprediksi pasar. Bahkan mereka kadang hanya melihat petani lainnya. Akibatnya, saat panen, pasokan berlimpah dan harga turun. Namun ketika pasokan berkurang, harga melonjak.

Guna mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Daerah Sumatera Utara menggelar pertemuan dengan seluruh instansi terkait membahas upaya mentaur pola tanam, khususnya komoditas hortikultura.

Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Arif S Trinugroho mengatakan, selama ini sistim pertanian di Sumatera Utara, khususnya hortikultura seperti bertanam cabe merah dan bawang, petani tergantung kepada keinginan petani lainnya. Jika hasilnya baik, maka mereka akan menanam.

“Tapi petani tidak melihat saat panen, harganya anjlok atau jatuh. Selain itu lokasi tanamannya juga spot-spot tidak terkordinir,” katanya saat FGD.

Dikatakan, mengatur pola tanam komoditas yang berpengaruh terhadap inflasi pertanian sangat penting. Contohkan, saat terjadi kelangkaan harga cabe mencapai Rp 100.000/ kg, namun saat panen raya harga terendah bisa mencapai Rp 10.000/kg. “Hal inilah yang harus kita perhatikan, apa masalah yang terjadi,” tegasnya.

Karena itu menurutnya, dalam sistim pertanian yang terarah dan terkoordinir diharapkan petani dapat menentukan komoditasnya berdasarkan hitungan analisa usaha dengan kisaran keuntungan standart ekonomi.

“Dengan adanya Fokus Group Discussion tingkat Sumatera Utara, kiranya kita mendapatkan solusi antisipasi memperkecil  inflasi dari sektor pertanian, khususnya tanaman cabe merah, bawang merah dan jagung,” kata Arif.

Soekirman, Ketua Perhiptani Sumatera mengatakan, untuk mengatasi inflasi pada sektor tanaman hortikultura petani harus mengubah pola pikir pertanian yang selaras dengan alam. Dalam arti mengikuti keseimbangan alam.

“Kalau pengetahuan dan ketrampilan bagaimana cara bercocok tanam di zaman teknologi sudah ada cara virtual. Jadi tidak sulit, tetapi yang menjadi pemikiran adalah sikap kita harus dibentuk,” katanya.

Kemudian untuk mencari apa yang terbaik dalam pertanian menurutnya, lebih mudah mencari sukses story dan mereplikasikan yang sudah dari pada harus membuat pilot proyek. “Dalam melakukan program pengaturan pola pertanaman diharapakan melibat penyuluh pertanian secara utuh dan khusus ada PPL, baik penyuluh PNS, PPPK, penyuluh swadaya dan swasta,” tuturnya.

Karena itu Soekirman menilai, FGD ini sangat penting. Karena itu, seluruh OPD yang yang terkait diundang seperti seluruh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan Prov, Dinas Perkebunan Prov, Dinas Kehutanan Prov, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal, Kejaksaan Tinggi Prov.

Selain itu, Kepolisian Daerah Sumut, Bapeda Prov, Badan Penelitian dan Pengembangan Prov, Biro Perekonomian Prov, Biro Hukum Prov, BPTP Sumut, BPPOM Sumut, Balai Riset dan Standart Nasional, Lab Pengujian Mutu dan Residu, Lab Pengamatan Hama dan Penyakit, Polabangtan Medan dan Komisi Penyuluhan Prov dan Perhiptani Sumatera Utara.