Friday, 13 November 2026


Jaga Daya Beli Masyarakat, Bapanas Gelar Gerakan Pangan Murah di 514 Kabupaten/Kota

22 Oct 2026, 12:48 WIBEditor : Gesha

Bapanas menggelar Gerakan Pangan Murah di 514 kabupaten/kota untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu warga mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta – Bapanas menggelar Gerakan Pangan Murah di 514 kabupaten/kota untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu warga mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.

Harga kebutuhan pokok yang meningkat dapat membuat pengeluaran rumah tangga semakin berat. 

Untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia 2026.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan sekaligus membantu mempertahankan daya beli masyarakat. 

Pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah, Perum Bulog, ID FOOD, serta Kementerian Pertanian.

Di Jakarta, kegiatan GPM Nasional dipusatkan di Kantor Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026). 

Pelaksanaannya juga menjangkau dua lokasi lainnya, yakni Kolong Flyover Kalibata dan Posko RW 7 Kelurahan Bidara Cina, Jakarta Timur.

Dengan pelaksanaan di tiga titik tersebut, masyarakat di sejumlah kawasan Jakarta memiliki alternatif untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang ditawarkan dalam program pangan murah.

Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa hadir dalam kegiatan di Bukit Duri bersama sejumlah pejabat dari Kementerian Pertanian, Bapanas, Bulog, ID FOOD, dan unsur pemerintah daerah.

Pelaksanaan GPM Nasional juga terhubung melalui konferensi jarak jauh dengan sejumlah daerah, di antaranya Makassar, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Merauke, Papua Selatan.

Keterlibatan berbagai daerah tersebut memperlihatkan bahwa upaya menjaga keterjangkauan pangan membutuhkan kerja sama lintas wilayah. 

Persoalan yang dihadapi setiap daerah tidak selalu sama, ada wilayah dengan permintaan tinggi terhadap pangan murah, sementara daerah lain masih bergantung pada pasokan dari luar untuk memenuhi kebutuhan komoditas tertentu.

Karena itu, GPM diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan sesaat, tetapi juga membantu mendekatkan bahan pangan kepada konsumen dan mendukung upaya pengendalian inflasi pangan.

Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, gerakan pangan murah sebenarnya telah berjalan sebelum peringatan Hari Pangan Sedunia. 

Namun, pelaksanaannya perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.

“Kita berharap ini bisa terus kita tingkatkan dan kita akan evaluasi sejauh mana dampak dari Gerakan Pangan Murah ini terhadap daya beli masyarakat,” ujar Saleh.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana GPM membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah daerah yang menyelenggarakan kegiatan, tetapi juga harga yang ditawarkan, ketersediaan stok, ketepatan lokasi, dan kemudahan akses masyarakat juga menjadi faktor penting.

Sebab, harga yang terjangkau di satu lokasi belum tentu langsung membantu warga di wilayah lain. 

Biaya transportasi, kelancaran distribusi, dan ketersediaan barang turut menentukan harga yang dibayar konsumen.

Dengan melibatkan pemerintah daerah dan berbagai badan usaha pangan, GPM diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus mendukung stabilitas harga.

Dalam pelaksanaan GPM di Jakarta, masyarakat dapat memperoleh 11 komoditas pangan utama, mulai dari beras, minyak goreng, gula, telur, daging, hingga cabai dan bawang.

Berdasarkan daftar harga yang ditampilkan dalam kegiatan tersebut, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dijual Rp11.000 per kilogram. 

Sementara itu, beras premium ditawarkan Rp14.600 per kilogram.

Untuk kebutuhan memasak, Minyakita dijual Rp15.000 per liter, sedangkan minyak goreng premium Rp20.000 per liter. 

Gula Maniskita ditawarkan Rp17.000 per kilogram.

Pada kelompok protein hewani, telur ayam ras dijual Rp23.500 per kilogram. 

Daging ayam ras dibanderol Rp36.500 per kilogram untuk ukuran ayam sekitar 0,9–1,1 kilogram, sedangkan daging sapi ditawarkan Rp117.000 per kilogram.

Adapun cabai rawit merah dan cabai merah keriting masing-masing dijual Rp32.500 per kilogram. 

Bawang merah ditawarkan Rp35.000 per kilogram, sedangkan bawang putih Rp30.000 per kilogram.

Kehadiran beragam bahan pangan dalam satu kegiatan diharapkan memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah tangga. 

Mulai dari beras sebagai makanan pokok, minyak goreng dan gula, hingga telur, daging, cabai, serta bawang yang digunakan sehari-hari.

Selain komoditas utama, GPM di berbagai daerah juga dapat menyediakan produk olahan pangan dan makanan beku atau frozen food, menyesuaikan ketersediaan serta kebutuhan masyarakat setempat.

Bapanas mencatat, untuk mendukung pelaksanaan di Jakarta, pemerintah menyiapkan pasokan berbagai komoditas pangan, setidaknya ada  beras SPHP sebanyak 12,25 ton dan beras premium 6 ton.

Gula pasir yang disediakan mencapai 3,24 ton, sedangkan minyak goreng sebanyak 5.500 liter.

Untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, tersedia 1.200 ekor ayam, 150 kilogram daging sapi, serta 870 kilogram telur ayam ras.

Sementara itu, pasokan bumbu dapur terdiri atas 80 kilogram cabai rawit merah, 185 kilogram cabai merah keriting, 170 kilogram bawang merah, dan 150 kilogram bawang putih.

Mobil SPHP dan Keamanan Pangan

Dalam kesempatan yang sama, Bapanas menyerahkan bantuan mobil SPHP dan mobil keamanan pangan kepada pemerintah daerah. 

Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wakil Menteri Pertanian Muhammad Saleh Mustafa.

Mobil SPHP diberikan kepada perwakilan Kabupaten Grobogan, sedangkan mobil keamanan pangan diserahkan kepada perwakilan Kabupaten Bone.

Mobil SPHP diharapkan membantu pemerintah daerah memperluas jangkauan penjualan bahan pangan dengan harga terjangkau. 

Kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendekatkan pangan kepada masyarakat sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Dukungan sarana distribusi ini penting karena kondisi pasokan dan harga di setiap daerah tidak selalu sama. 

Wilayah yang menghadapi kendala distribusi membutuhkan langkah yang sesuai dengan situasi setempat.

Melalui fasilitas tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mudah melaksanakan penjualan pangan murah sekaligus memperkuat upaya stabilisasi pasokan dan harga.

Selain harga dan ketersediaan, keamanan pangan juga menjadi perhatian pemerintah. 

Mobil keamanan pangan diharapkan mendukung pengawasan terhadap produk yang beredar di masyarakat, termasuk melalui pemeriksaan di pasar tradisional dan lokasi penjualan lainnya.

Saleh menyoroti pentingnya fasilitas pengujian untuk mendeteksi kemungkinan adanya bahan kimia berbahaya pada produk pangan, termasuk komoditas seperti cabai.

Pengawasan diperlukan agar pangan yang dibeli masyarakat tidak hanya terjangkau, tetapi juga memenuhi persyaratan keamanan. 

Apabila ditemukan indikasi masalah, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan.

Pada akhirnya, menjaga ketahanan pangan tidak berhenti pada urusan produksi.

Pangan juga harus tersedia, terdistribusi dengan baik, dijual dengan harga yang terjangkau, dan aman dikonsumsi.

Pelaksanaan GPM di 514 kabupaten/kota menjadi upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan terjangkau. 

Kolaborasi Bapanas, Kementerian Pertanian, Bulog, ID FOOD, dan pemerintah daerah diharapkan membuat program berjalan lebih terkoordinasi.

Meski demikian, dampak kegiatan terhadap daya beli masyarakat tetap perlu dipantau. 

Ketersediaan komoditas, harga jual, ketepatan lokasi, dan kemampuan program membantu menekan pengeluaran rumah tangga merupakan aspek yang perlu diperhatikan.

Pemantauan harga dan pasokan setelah kegiatan juga diperlukan agar pemerintah dapat menentukan langkah lanjutan sesuai kebutuhan setiap daerah.

Melalui GPM, pemerintah berharap masyarakat memiliki alternatif untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan biaya lebih terjangkau.

Pada saat yang sama, penguatan distribusi, stabilisasi harga, dan pengawasan keamanan pangan diharapkan mendukung ketahanan pangan nasional.

Reporter : Nattasya
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018