Kamis, 15 November 2018


Mengapa Rekomendasi Impor Jagung Keluar? Ini Penyebabnya

04 Nov 2018, 22:45 WIBEditor : Yulianto

Sekjen Kementan, Syukur Iwantoro (tengah) didampingi Dirjen Tanaman Pangan, sumardjo Gatot Irianto (kanan) dan Kepada BPPSDMP, Momon Rusmono (kiri) saat jumpa pers mengenai impor jagung | Sumber Foto:Yulianto

Keputusan impor jagung diambil karena ada persoalan distribusi dan pasca panen

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian telah memutuskan rekomendasi impor jagung untuk pakan ternak maksimal 100 ribu ton melalui Perum Bulog. Keputusan tersebut diambil karena ada persoalan distribusi dan pasca panen jagung ke peternak.

“Jika dilihat dari produksi, kalkulasi pemerintah untuk tahun ini sudah surplus, bahkan Indonesia mampu mengekspor jagung sebanyak 380 ribu ton,” kata Sekjen Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro saat jumpa pers di kantor Kementerian Pertanian, Sabtu (3/11).

Dalam jumpa pers tersebut juga hadir Dirjen Tanaman Pangan, Sumardjo Gatot Irianto; Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Momon Rusmono; Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita dan staf ahli Menteri Pertanian, Mat Syukur.

Menurut Syukur, berdasarkan peta sebaran produksi jagung selama ini, wilayah yang produksi jagungnya lebih dari 2 juta ton/tahun berada di Pulau Jawa (kecuali Banten), Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan NTB. Namun di sisi lain, industri pakan ternak berada di Jawa. Dari 93 industri pakan ternak, hampir 70?rada di Jawa dan Lampung. Di Banten ada 16 industri pakan ternak, Lampung (5 industri), DKI Jakarta (6 industri), Jawa barat (11 industri), Jawa Tengah (12 industri), bahkan di Jawa Timur ada 21 industri pakan.

Sedangkan  sisanya berada di Sumatera Utara ada 11 industri pakan, Sumatera Barat (1 industri), Kalimantan Barat dan Selatan masing-masing 1 industri dan Sulawesi Selatan (7 industri).  “Jadi terlihat sebaran produksi dan lokasi industri pakan ternak tidak sama. Kondisi itu menyebabkan persoalan dalam distribusi jagung,” ujarnya.

Karena persoalan distribusi itu menurut Syukur menjadi masalah dalam biaya trasnportasi. Misalnya, biaya transportasi dari Tanjung Priok ke Tanjung Pandan (Belitung), termasuk tiket untuk mobil, biaya solar dan lain-lain mencapai Rp 33 juta untuk muatan sebanyak 14 ton. Nilai ini lebih mahal ketimbang dari Tanjug Priok ke Port Klang, Malaysia untuk muatan sebanyak 24-27 ton hanya sebesar 1.750 dollar AS. Biaya itu sudah termasuk semua pengurusan dokumen.

“Ini semua karena persoalan distribusi dari sentra produksi. Karena itu kami mencoba memperbaiki distribusi,” kata Syukur. Salah satunya adalah mendorong kementerian terkait dan pemerintah daerah memperbaiki rantai pasok pemasaran jagung dan membangun sistem resi gudang di berbagai daerah agar berfungsi optimal. “Kami juga mengarahkan pabrik unggas dan pengembangan agribisnis unggas di daerah sentra produksi,” tambah Syukur. **

Reporter : Yul

E-PAPER TABLOID SINAR TANI

Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018