Rabu, 22 Mei 2019


Mau Buat Olahan Pangan di Indonesia? Syaratnya Harus Halal !

13 Mar 2019, 20:18 WIBEditor : Gesha

Salah satu produk UMKM yang sudah mendapatkan sertifikat halal | Sumber Foto:clara

Untuk menjamin bahwa produk pangan tersebut adalah produk halal, diperlukan kepastian hukum. Makanya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.33/2014 mengenai Jaminan Produk Halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

 

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Jumlah penduduk Indonesia yang hampir 270 juta jiwa, 87 persennya mayoritas beragama Islam. Sebagai negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, produk pangan halal menjadi yang utama.

Karenanya, sertifikat halal di produk pangan menjadi kewajiban bagi para produsen makanan dan minuman. “Ini berdasarkan Undang-Undang No.18/2012 mengenai Pangan. Di dalamnya tercantum bahwa pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah pangan yang aman bagi kesehatan manusia serta tidak boleh bersebrangan dengan budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia. Salahsatunya adalah pangan halal,” kata Kepala Pusat Karantina Hewan dan Kemanan Hayati, Agus Sunanto saat acara Seminar dan Display Produk Halal ‘Sertifikasi Halal Produk Pangan Olahan’ di Jakarta, Rabu (13/3).

Untuk menjamin bahwa produk pangan tersebut adalah produk halal, diperlukan kepastian hukum. Makanya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.33/2014 mengenai Jaminan Produk Halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal. UU ini dikeluarkan untuk keamanan, keselamatan dan kepastian produk halal yang beredar di masyarakat sesuai dengan apa yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia,” jelas Agus.

Tidak dapat dipungkiri bahwa produk pangan halal saat ini sedang digenjarkan oleh masyarakat dunia. Semakin bertambahnya penduduk dunia dan mulai berkembangnya penganut agama Islam, menjadikan negara-negara (minoritas Islam) berlomba-lomba membuat produk pangan halal. “Di Thailand dan Filiphina saja sudah mulai menghasilkan produk pangan halal. Indonesia sebagai negara mayoritas Islam jangan mau kalah. Pangsa pasar dan investasi produk pangan halal terbuka lebar,” tambah Agus.

Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama, Siti Aminah mengatakan di dalam UU No.33/2014 pada pasal 4 dituliskan bahwa produk yang masuk, beredarm diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk-produk tersebut adalah makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang gunaan yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat. “Jadi produk-produk ini harus bersertifikat halal yang berlaku selama 5 tahun,” jelasnya.

Produk halal yang disebutkan untuk mendapatkan sertifikat halal adalah produk yang tidak mengandung babi, bangkai, darah, khamar (minuman keras), serta disembelih (produk hewani) dengan menyebut nama Allah. Apabila di dalamnya mengandung babi, bangkai, darah, khamar dan disembelih dengan tidak menyebut nama selain Allah, tidak bisa mendapatkan sertifikat halal.

“Satu saja produk kita terkontamninasi dengan sesuatu yang dianggap tidak halal (haram), sertifikat halal tidak akan dikeluarkan untuk produk tersebut,” terang Aminah.

Pada tanggal 17 Oktober 2019 semua produk pangan wajib memiliki sertifikat halal. “Yang wajib ini untuk produk pangan dari hewani atau yang mengandung hewani dahulu. Baru setelah itu yang lainnya. Pada intinya produk yang dikatakan halal bukan hanya dari bahan bakunya saja, melainkan prosesnya juga harus halal,” pungkas Aminah

 

 

 

Reporter : Clara
BERITA TERKAIT
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018