Saturday, 29 January 2022


Dibalik Ketangguhan Pertanian

10 Jan 2022, 16:04 WIBEditor : Gesha

Petani sedang melakukan pengendalian OPT | Sumber Foto:Dok. Sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- Di penghujung tahun 2021, Kementerian Pertanian (Kementan) merilis telah mengekspor produk pertanian dari 34 provinsi yang volumenya mencapai 1,3 juta ton, senilai Rp 14,4 triliun ke 124 negara. Namun di sisi lain, petani masih dalam kondisi yang miris. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) menyatakan, kegiatan ekspor ini membuktikan tidak ada daerah yang tidak melakukan ekspor. Lebih lanjut, SYL menegaskan sektor pertanian, kini menjadi penyangga utama pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di masa pandemi Covid-19.

Pasalnya, berdasarkan data BPS, hanya PDB di sektor pertanian yang pertumbuhannya positif pada kuartal II 2020 yakni 16,4 persen, sementara sektor lainnya mengalami kontraksi. Kemudian nilai ekspor pertanian Januari Desember 2021 sebesar Rp 451,77 triliun naik 15,79 persen dibanding 2019 yang hanya Rp 390,19 triliun.

Data ini memberi gambaran betapa perkasanya sektor pertanian dalam menghadapi tantangan, termasuk serangan Covid-19 yang telah meruntuhkan pembangunan ekonomi di seluruh dunia. Yang kita sesalkan, ketangguhan sektor pertanian rupanya tidak diikuti oleh kehebatan para petaninya. Meningkatnya hasil ekspor, tampaknya belum dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan para petaninya.

Di lapangan masih terekam banyak petani, khususnya petani gurem dan buruh tani, yang kondisi kehidupannya masih sangat memprihatinkan. Mereka masih berjuang keras membebaskan diri dari jeratan kemiskinan yang melilitnya. Potret petani yang demikian, bukanlah mengada-ada, namum semuanya itu merupakan fakta kehidupan yang tidak mungkin kita tolak kebenarannya.

Data Badan Pusat Statistik sendiri menyatakan Nilai Tukar Petani (NTP) petani padi selama 10 tahun terakhir ini tidak mengalami perubahan yang cukup berarti. Padahal, produksi petani padi, setiap tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Pertanyaannya, mengapa hal semacam ini terjadi dalam kehidupan petani kita ? Di sisi lain, bila Menteri Pertanian terkesan bangga dengan keperkasaan sektor pertanian dalam menghadapi bencana kemanusiaan seperti Covid-19, lalu mengapa tidak merasa risi dengan tingkat kesejahteraan petani padi yang terekam masih memilukan ? Mestinya, dibalik ketangguhan sektor pertanian akan diikuti pula oleh semakin membaiknya kesejahteraan para petani.

NTP Stagnan

Bisa dinyatakan jika Nilai Tukar Petani padi kita seperti yang tidak beranjak alias jalan ditempat. Anehnya lagi, ternyata kita sudah cukup puas dengan angka NTP yang berkisar antar 97 - 105. Persepsi ini yang perlu diluruskan. NTP adalah ukuran untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. NTP adalah indeks yang membandingkan antara penghasilan dengan pengeluaran petani dalam kurun waktu tertentu. 

Jika angka NTP = 100, bisa disebut ”plus-plos”. Kesejahteraan petani membaik bila NTP nya lebih besar dari 100, namun kesejahteraan melorot bila NTP dibawah angka 100. Banyak pihak yang ”meragukan” ukuran ini. Terlalu sederhana mengukur kesejahteraan petani dengan hanya membandingkan antara penghasilan dengan pengeluaran petani.

Penelahaan yang lebih tajam terhadap Nilai Tukar Petani (NTP) misalnya, yang selama ini dijadikan salah satu indikator kesejahteraan petani, rupanya perlu memperoleh perhatian yang lebih serius lagi. Disini penting dipersoalkan apakah indikator tersebut masih relevan untuk digunakan ? Apakah tidak ada ukuran lain yang lebih tepat untuk diterapkan, mengingat sekarang ini telah terjadi berbagai perubahan dalam kehidupan kaum tani itu sendiri, baik itu yang berhubungan dengan tata kehidupan petani ataupun yang berkaitan dengan berubahnya kelembagaan petani di pedesaan ? 

Nilai Tukar Petani (NTP) sendiri diterjemahkan sebagai perbandingan antara indeks harga petani dengan indeks harga yang dibayar petani, sehingga NTP ini merupakan salah satu tolok ukur kesejahteraan petani yang hingga kini masih kita sepakati bersama.  Pada kondisi NTP yang menurun (juga berarti semakin murahnya harga komoditas pertanian secara relatif dibanding komoditas non pertanian), maka petani dipastikan tidak akan mampu mengakses perubahan teknologi pertanian, yang merupakan salah satu prasyarat tercapainya efisiensi. 

Akibatnya petani tetap akan terpuruk dan terjerambab dalam “jebakan kemiskinan”, sekaligus menjauhkan kehidupannya dari suasana sejahtera. Petani sukar untuk mengubah nasib dan kehidupannya. Padahal, petani sendiri memiliki hak untuk disejahterakan oleh Pemerintah. Betapa salahnya kita bila membiarkan petani terjerat dalam kemelaratan. Indeks yang membandingkan antara pengeluaran dan penerimaan petani, NTP kelihatannya masih perlu ditambah dengan indikator-indikator lain yang lebih berkaitan dengan kesejahteraan petani dalam skala yang lebih utuh, holistik dan komprehensif.

Disinilah peran dan tanggungjawab kalangan akademisi yang menggeluti dunia pertanian dan dunia petani sangat dimintakan.  Membaca fenomena seperti ini, banyak pihak menanyakan, mengapa produksi yang meningkat, tidak otomatis meningkatkan pula kesejahteraan para petaninya? Apakah ada konsep yang keliru dalam pembangunan pertanian yang kita lakukan selama ini? Jawaban cerdas atas pertanyaan inilah yang paling kita butuhkan.

Kita tidak ingin dibalik kebanggaan bahwa sektor pertanian itu tangguh, ternyata menciptakan kehidupan petani yang tidak sejahtera. Sebagai penutup tulisan ini, ada usul yang perlu disampaikan, bagaimana kalau yang menjadi tujuan utama pembangunan pertanian adalah kesejahteraan petani, sehingga upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, hanyalah menjadi salah satu langkah untuk mensejahterakan petani. Hal ini akan punya makna, bila Pemerintah berani memasang target NTP petani padi sebesar 120 untuk tahun 2022 ini

Reporter : Entang Sastraatmadja
Sumber : Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018