Monday, 23 May 2022


Nasib Tenaga Penyuluh PPPK yang Pensiun

24 Jan 2022, 10:48 WIBEditor : Gesha

Penyuluh PPPK yang pensiun | Sumber Foto:Nur Samsu

TABLOIDSINARTANI.COM, Probolinggo --- Beberapa tahun yang lalu ketika masih berstatus sebagai tenaga kontrak THL TBPP Kementerian Pertanian, saya mendengar cerita dari salah satu Penyuluh PNS senior tentang beragam variasi penyikapan dan suasana batin yang dialami ketika seorang penyuluh PNS tengah memasuki periode dekat masa purna tugas. Menurut Beliau banyak yang merasa gamang bin galau membayangkan masa pensiun itu benar-benar tiba pada saatnya nanti.

Kini saya  merenung, jika para Penyuluh PNS senior – yang  notabene pasti memiliki jaminan dana pensiun yang dibagikan seperti gaji bulanan – saja masih merasa galau, konon pula bagaimana suasana batin teman-teman kita Penyuluh Pertanian PPPK yang per tanggal 31 Desember 2021 lalu resmi memasuki masa purna tugas ? Masa purna tugas adalah satu-satunya istilah yang tepat disematkan pada Penyuluh Pertanian PPPK, bukan masa pensiun karena PPPK memang tidak memiliki hak pensiun.

Tak ada yang memungkiri bahwa fakta ini merupakan sisi menyedihkan karena siapapun dari PPPK Tahap I 2019 ini mereka telah melewati masa pengabdian belasan tahun sebagai tenaga bantu penyuluh pertanian dengan tupoksi dan beban kerja sama persis dengan Penyuluh Pertanian PNS. Menjadi PPPK Penyuluh Pertanian sejatinya melanjutkan atau memperpanjang tupoksi mereka sebelumnya sebagai THL TBPP. Hanya sayang masa panjang pengabdian dengan tupoksi yang sama dengan status baru itu tidak mendapatkan pengakuan akumulasi masa kerja. Tegasnya ketika beralih status menjadi PPPK Penyuluh Pertanian para eks THL TBPP ini dianggap memiliki masa kerja nol tahun.

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Probolinggo bersama jajaran Pengurus FK THL TBPP Kabupaten Probolinggo dan Perwakilan PPPK se Kabupaten Probolinggo melepas kepergian 2 teman dan sahabat kita tercinta Margono dari BPP Pakuniran dan Saiful Hak dari BPP Dringu karena sudah sampai batas usia tertentu (BUT) alias purna tugas.

Kita semua pasti bisa membayangkan dan turut merasakan betapa mendadaknya masa purna tugas ini tiba. Pak MARGONO dan Pak SAIFUL HAK kini tak lagi menjalani rutinitas keseharian : bertemu Koordinator dan teman-teman kerja se BPP, bertemu para petani di wilayah binaan dalam konteks penunaian tugas. Tentu saja yang paling terasa adalah para Beliau tak akan lagi menerima gaji bulanan dan tunjangan-tunjangan sebagaimana biasanya.

Kita semua tentu sudah paham – ketika menerima status PPPK – bahwa konsekuensi dari jenis ASN PPPK adalah tidak memiliki hak menerima dana pensiun. Tapi, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara alias UU ASN maupun peraturan pelaksana turunannya yakni PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK sebenarnya sudah digariskan secara eksplisit bahwa kompensasi PPPK tidak menerima dana pensiun adalah mereka memiliki hak untuk menerima Jaminan Hari Tua (JHT).

Namun hingga satu tahun perjalanan SK PPPK Tahap I 2019 – jika dihitung per 1 Januari 2021 – realisasi penunaian hak Jaminan Hari Tua bagi PPPK yang purna tugas tak juga terwujud. Alasannya hingga saat ini aturan juklak-juknis penerapan JHT PPPK belum terbit.

Inilah PR besar para pihak yang merasa memiliki kepedulian terhadap nasib Penyuluh Pertanian PPPK – utamanya induk organisasi penyuluh pertanian yakni PERHIPTANI. Sangat diharapkan PERHIPTANI bersuara lebih nyata dan konkret agar aturan pelaksana terkait penunaian JHT PPPK purna tugas bisa terealisasi secepatnya. PR lain adalah hingga saat ini belum ada kepastian kapan para PPPK Penyuluh Pertanian ini akan mendapatkan hak TPP sebagaimana yang telah didapatkan para Penyuluh Pertanian PNS ?

PR yang lain lagi, hingga saat ini Pemerintah baru mengatur roadmap pengembangan karir Penyuluh Pertanian PNS melalui Permenpan No. 35 Tahun 2020. Sedangkan Permenpan serupa untuk roadmap pengembangan kompetensi Penyuluh Pertanian PPPK belum terbit. Pengaturan mekanisme pengembangan kompetensi ini tentu saja akan terkait dengan pengaturan kenaikan gaji berkala yang juga menjadi salah satu hak PPPK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres No. 98 Tahun 2020, tepatnya pada ketentuan Pasal 3 Perpres dimaksud.

Akhirulkalam, selamat jalan menuju lingkungan masyarakat bebas Kang MARGONO dan Kang SAIFUL HAK. Melangkahlah dengan sikap lahir tegak dan sikap batin optimistik. Peganglah filosofi bahwa jika engkau telah menyelesaikan satu urusan, segeralah beralih ke urusan lain dengan serius.

Galilah potensi dan peluang usaha yang kompatibel dengan bakat dan pengalaman pribadi. Tekadkan diri dengan satu semangat bahwa hidup baru dimulai setelah Anda purna tugas sebagai ASN Penyuluh Pertanian. Insya Allah itu salah satu resep kita bisa awet muda. Yakinlah sepenuhnya bahwa gaji dari Pemerintah hanyalah sebagian bentuk dari rezeki. Masih banyak rezeki dalam wujud lain yang bisa kita dapatkan melalui kombinasi ikhtiar diri dan kemurahan Sang Pembagi Rezeki sejati, Allah SWT.

 

Reporter : Nur Samsu
Sumber : Penyuluh Pertanian PPPK – BPP Paiton, Kabupat
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018