Wakil Menteri PPN/Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard mengatakan, pendekatan dalam pembentukan koperasi nantinya disesuaikan kondisi masing-masing desa. Sebab, setiap desa memiliki karakteristik berbeda. “Jadi perlu pendekatan bottom-up,” ujarnya.

Ia menganggap, pendampingan dalam penyusunan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) dan pengelolaan administrasi sangat diperlukan agar koperasi dapat berjalan sesuai prinsipnya. Sinergi pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mendukung Kopdes Merah Putih berperan nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi instrumen efektif mengentaskan kemiskinan di pedesaan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menilai Kopdes Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto dapat berperan sebagai offtaker atau pembeli hasil produk pertanian di desa. Keberadaan koperasi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

”Kopdes Merah Putih dirancang sebagai lembaga yang bukan hanya mengelola usaha di tingkat desa, tetapi juga dapat memberikan kepastian pembeli hasil produk-produk pertanian lokal,” katanya. Selain itu, lanjut Sudaryono, koperasi ini nantinya juga dapat mengelola pasokan pangan lokal secara efisien, mulai dari proses produksi hingga distribusi ke masyarakat.

Melalui pengelolaan bahan baku pangan yang efisien, Sudaryono berharap koperasi dapat memperlancar aliran barang dari hulu ke hilir, sehingga mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendapatan petani lokal.  Program ini juga dapat menghidupkan kembali potensi sumber daya manusia di desa.

Selain itu, melalui pengelolaan koperasi desa yang lebih profesional, masyarakat desa akan mendapatkan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan dalam pengelolaan usaha, distribusi pangan, dan logistik.  "Ini adalah langkah penting untuk memberdayakan masyarakat desa agar lebih mandiri dan produktif," tutur Sudaryono.

 Sebuah harapan besar terhadap Koperasi Desa Merah Putih