TABLOIDSINARTANI.COM, Bengkulu Utara---Kementerian Pertanian terus mendorong peran Brigade Pangan untuk percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) di daerah. Karenanya, peran penyuluh pertanian juga menjadi penting untuk mendampingi Brigade Pangan.

Dalam Rapat Koordinasi Brigade Pangan yang digelar di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Rabu (11/3) terungkap berbagai langkah strategis percepatan tanam dan penguatan peran Brigade Pangan dalam mendukung target swasembada pangan nasional.

Rapat ini dihadiri Penanggung Jawab (PJ) Swasembada Pangan Provinsi Bengkulu, AM Idil Fitri, PJ Brigade Pangan Provinsi Bengkulu, Inneke Kusumawaty, Kepala BBRMP Bengkulu, Shannora Yuliasari.

Hadir juga perwakilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, yaitu Kabid Tanaman Pangan Rosmala Dewi, serta Plt Kepala Dinas TPHP Kabupaten Bengkulu Utara Juwita Abadi, Katimker Kabupaten Bengkulu Utara, dan para Penyuluh Lapangan (PLL) wilayah Bengkulu Utara.

PJ Swasembada Pangan Provinsi Bengkulu AM Idil Fitri menekankan, pentingnya pengawalan program di lapangan, khususnya wilayah yang memiliki potensi pengembangan luas tanam yang besar. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Pulau Enggano, yang memiliki potensi pengembangan lahan sekitar 200 ha.

“Saat ini benih telah tersedia di wilayah tersebut, namun belum dapat dimanfaatkan karena masih menunggu kesiapan waktu tanam yang direncanakan pada Mei–Juni 2026,” katanya.

Lebih lanjut Idil juga menyoroti perlunya pengawalan dalam proses serah terima bantuan antara Brigade Pangan dengan kelompok tani penerima, agar pemanfaatan sarana produksi dapat berjalan optimal.

“Dari sisi ketersediaan sarana produksi, pupuk dilaporkan dalam kondisi tersedia, namun tingkat serapan masih rendah, yakni baru sekitar 5 persen, meskipun pada tahun sebelumnya serapan pupuk di wilayah Bengkulu tercatat cukup baik, mencapai 80 persen pada tahun 2025,” tuturnya.

Secara keseluruhan, target Luas Tambah Tanam (LTT) Provinsi Bengkulu tahun 2026 mencapai 104.000 ha dengan indeks pertanaman sekitar 2,5 kali dalam setahun. Sementara itu, Kabupaten Bengkulu Utara ditargetkan mencapai 7.827 ha.

Sementara itu Plt Kepala Dinas TPHP Kabupaten Bengkulu Utara, Juwita Abadi, mengungkapkan, Pulau Enggano saat ini belum memiliki penyuluh lapangan (PPL) maupun koordinator penyuluh (Korluh). Karena itu, diperlukan langkah koordinasi dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) untuk penempatan tenaga penyuluh guna mendukung percepatan program.

Terkait hal tersebut, PJ Brigade Pangan Provinsi Bengkulu, Inneke Kusumawaty menegaskan, pembentukan Brigade Pangan bertujuan untuk meningkatkan indeks pertanaman dan percepatan tanam di wilayah sentra produksi.

Tujuan dibentuknya Brigade Pangan menurut Inneke adalah untuk mendorong peningkatan indeks pertanaman. Ketika sudah ada komitmen kerja sama, termasuk dengan dukungan CSR, maka pembentukan Brigade Pangan perlu segera dilakukan agar dapat memprioritaskan pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara optimal.

Ia juga menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian sebagai pendamping di lapangan, agar implementasi program dapat berjalan efektif. Pendampingan dari penyuluh menjadi kunci keberhasilan program ini.

“Penyuluh tidak hanya mendampingi Brigade Pangan dalam penerapan teknologi budidaya, tetapi juga mengawal pemanfaatan bantuan sarana produksi dan alsintan agar benar-benar mampu mendorong peningkatan produktivitas dan luas tanam,” tambahnya.

Secara terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, peningkatan Luas Tambah Tanam (LTT) menjadi strategi utama dalam memperkuat produksi pangan nasional. Pemerintah terus mendorong percepatan tanam melalui optimalisasi lahan dan peningkatan indeks pertanaman.

“Setiap potensi lahan harus dimanfaatkan secara maksimal agar produksi pangan meningkat dan target swasembada pangan dapat tercapai,” ujar Amran.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mengawal program di lapangan. Sebab, keberhasilan swasembada pangan tidak bisa dicapai sendiri. Diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh, serta petani agar program peningkatan produksi pangan dapat berjalan efektif.

Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti juga  menyampaikan, keberhasilan program Brigade Pangan sangat ditentukan oleh kekuatan pendampingan penyuluh dan sinergi antar pemangku kepentingan. Karenanya, Penyuluh Pertanian memiliki peran strategis dalam memastikan program-program Kementerian Pertanian berjalan efektif di lapangan.

“Melalui pendampingan yang intensif, penyuluh mampu mengawal percepatan tanam, pemanfaatan sarana produksi, serta penguatan kapasitas petani sehingga target peningkatan luas tambah tanam dapat tercapai,” ujar Santi.