Kamis, 30 Mei 2024


Penyuluh Pertanian Berharap Pemda Bentuk Satminkal

13 Jan 2023, 02:40 WIBEditor : Yulianto

Penyuluh pertanian saat berdialog dengan petani | Sumber Foto:dok. sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Penyuluh pertanian di daerah maupun pusat masih menantikan dukungan penuh dan komitmen pemerintah daerah untuk penyuluh dan kegiatan penyuluhan pertanian di daerah. Terutama setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 35 Tahun 2022 yang mengamanatkan munculnya Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluhan.

Peraturan Presiden (Perpres) No 35 Tahun 2022 membawa angin segar eksistensi Penyuluhan Pertanian di daerah. Ini dibuktikan dengan amanah wajib hadirnya Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluhan, Ketenagaan Penyuluh hingga Jaminan Fasilitasi Sarpras Penyuluhan oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Perpres tersebut menjadi salah satu implementasi UU 16/2006, yakni penguatan fungsi penyuluhan pertanian. Dalam pasal 3 Perpres diterangkan, penyelenggaraan Penyuluhan di tingkat daerah (Provinsi hingga Kabupaten) dilakukan oleh satuan administrasi pangkal (Satminkal) setara eselon III dan berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang khusus membidangi Penyuluhan Pertanian di Dinas Pertanian Provinsi maupun Kabupaten.

Satminkal dan dikepalai oleh Kabid dengan komando langsung oleh Kadistan Provinsi dan Kabupaten. Jika sudah ada Satminkal Penyuluhan peternakan, Penyuluhan perkebunan, Penyuluhan Pertanian semua dilebur menjadi satu. Penyuluhan Pertanian, 

Lantas bagaimana implementasi di daerah? Penyuluh Pertanian Pusat, Siti Nurjanah mengatakan, Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan) terus mendorong agar daerah memanfaatkan Perpres ini untuk bisa membangun Satminkal mengurusi penyuluhan pertanian. “Tapi kenyataannya, daerah masih perlu advokasi untuk mau membentuk satminkal bagi rekan-rekan penyuluh. Meskipun secara kepegawaian satuan organik penyuluh memang bukan di Kementan lagi, tetapi sudah menjadi PNS Daerah. Semestinya secara manajerial dan anggaran harusnya masuk APBD,” tuturnya.

Siti Nurjanah yang menjadi koordinator penyuluh untuk wilayah Papua dan Sumatera Selatan ini mengatakan, beberapa daerah yang berpihak kepada pertanian memang memiliki caranya tersendiri untuk memajukan penyuluhan pertanian di daerahnya. Misalnya, Kalimantan Timur (Kaltim), yang secara sadar dukungannya terhadap pertanian dengan membangun 18 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di beberapa Kecamatan sentra pertanian. “Seluruh kegiatan disana disupport penuh oleh Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Seperti diketahui, Indonesia hingga saat ini memiliki 38 Provinsi, sementara itu jumlah penyuluh berdasarkan Simluhtan terdiri dari 26,381 Penyuluh PNS, 1,973 Penyuluh THL TBPP Pusat, dan 9,019 PPPK Daerah. Jumlah tersebut tentunya masih jauh dari ideal untuk meningkatkan pertanian dengan target 1 desa 1 penyuluh.

Hal lain yang menjadi kendala bagi penyuluh menurut Siti Nurjanah, adalah PerMen PAN RB No 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Mengapa? Baca halaman selanjutnya.

 

Reporter : Gsh
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018