TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta -- KTNA mengapresiasi rencana pemerintah untuk mengembalikan penyuluh pertanian ke pusat, yang dinilai dapat memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), M. Yadi Sofyan Noor, memberikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah yang berencana mengembalikan kewenangan pengelolaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) ke tingkat pusat.

Menurutnya, kebijakan ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan dan mempercepat tercapainya swasembada pangan nasional.

Yadi mengungkapkan bahwa saat ini, penyuluh tersebar di berbagai instansi tanpa adanya konsistensi dalam pengelolaan dan koordinasi yang memadai, sehingga menghambat kinerja mereka.

Hal ini, lanjutnya, menyebabkan penyuluh kesulitan untuk bekerja secara optimal.

Lebih lanjut, Yadi menekankan bahwa peran penyuluh sangat strategis dalam mendampingi petani agar pengelolaan pertanian dapat berlangsung dengan efisien dan produktif.

Salah satu langkah penting adalah penerapan rasio ideal satu penyuluh untuk satu desa, yang menurutnya merupakan kunci keberhasilan program-program pertanian pemerintah.

“Penyuluh adalah ujung tombak yang menghubungkan petani dengan pemerintah. Mereka berperan dalam pelaksanaan program, pelatihan, serta membantu petani mengakses teknologi dan sumber daya. Jika tujuan ini tercapai, swasembada pangan bukan lagi sekadar impian, tetapi dapat terwujud,” tegasnya.

Menurut Yadi, kondisi saat ini di mana satu penyuluh harus melayani hingga lima desa sangat tidak ideal dan menjadi kendala besar dalam mendukung petani.

Yadi menegaskan bahwa meskipun koordinasi antara penyuluh dan petani tetap berjalan, namun wadah penyuluh yang ada saat ini tidak mendukung mereka bekerja secara maksimal.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar penyuluh dikembalikan ke pusat untuk meningkatkan dampaknya terhadap petani.

Yadi juga menyatakan bahwa KTNA mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan.

Ia percaya bahwa langkah tersebut akan menekan angka kemiskinan di sektor pertanian dan memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

“Visi Presiden sangat tepat. Swasembada pangan adalah solusi untuk mengentaskan kemiskinan di sektor pertanian dan memastikan Indonesia menjadi lebih kuat secara global,” ujarnya.

Dalam mendukung program pemerintah, KTNA telah menetapkan delapan poin program dalam Sarasehan Nasional KTNA, termasuk mendukung brigade swasembada pangan dan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern melalui mekanisasi dan teknologi.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan adanya krisis tenaga penyuluh, yang saat ini hanya berjumlah 38 ribu orang, jauh dari kebutuhan ideal sebanyak 83 ribu penyuluh.

"Idealnya, satu desa memiliki satu penyuluh. Namun, saat ini kondisi jauh dari ideal. Karena itu, Presiden Prabowo telah menyetujui agar kewenangan penyuluh ditarik ke pusat," kata Amran. 

Menurutnya, pemindahan kewenangan ini akan mempermudah koordinasi dari pusat dan mempercepat implementasi program kerja, terutama untuk meningkatkan produktivitas petani melalui pendampingan yang lebih intensif.

“Langkah ini sangat penting untuk memastikan setiap desa mendapatkan pendampingan optimal, mulai dari penggunaan pupuk, teknologi, hingga teknik bertani yang lebih efisien. Ini adalah langkah besar menuju swasembada pangan,” tutup Amran.