Kamis, 18 Juli 2019


Jalan Panjang dan Berliku THL-TBPP menjadi PPPK

12 Peb 2019, 15:58 WIBEditor : Yulianto

Penyuluh THL-TBPP yang berusia 35 tahun keatas melakukan aksi damai di depan Istana Negara untuk menuntut keadilan menjadi PNS. | Sumber Foto:ISTIMEWA

Banyak persoalan yang menghambat dari mulai masalah pendidikan, anggaran hingga sistem perndaftaran melalui online

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) harus menempuh jalan panjang dan berliku untuk menjadi Aparat Sipil Negara (ASN). Meski pemerintah telah membuka ruang melalui Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja (PPPK) ternyata tak mudah juga. Banyak persoalan yang menghambat.

“Konsep PPPK ini masih kurang matang, namun sudah harus diterapkan, bahkan sudah dilaksanakan pendaftaran online pada 10-16 Februari 2019,” kata Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Nasional THL TBPP, Achmad Baihaqi usai Sosialisasi Pengadaan ASN melalui PPPK untuk THL-TBPP Kementerian Pertanian di Auditorium Kementan, Senin (11/2).

Baihaqi menuturkan hasil pertemuan ini memang belum menghasilkan solusi yang kongkrit dalam proses PPPK untuk THL TBPP. Persoalan pertama yaitu masalah latar belakang pendidikan. Masih ada teman-teman yang latar belakang pendidikannya tidak linear atau bukan dari dari pertanian,” katanya.

Kedua mengenai anggaran. Menurut Baihaqi, belum ada titik temu antara Kementerian Pertanian dengan Bappeda. Jika dibebankan kepada DAU, maka otomatis daerah harus melakukan perubahan dari anggaran APBD yang sudah disahkan. Sedangkan perubahan anggaran itu melibatkan legislatif atau DPR dan waktunya itu ditentukan sekitar Agustus atau September.

Padahal menurut KemenPAN RB, jika THL-TBPP sudah diterima menjadi PPPK, maka honornya akan dihentikan terhitung setelah satu bulan menjadi PPPK.

Jika Maret diterima, maka April ketentuan tersebut sudah berlaku. Di sisi lain, penganggaran untuk PPPK baru bisa dimulai September. Kekosongan (honor April-September) ini siapa yang akan mengisi?” tegas Baihaqi.

Baihaqi mengungkapkan, belajar dari penerimaa THL TBPP yang menjadi CPNS di bawah 35 tahun, begitu TMT (terhitung mulai tanggal) diterima menjadi CPNS, maka honor THL TBPP akan langsung distop. “Itu tentunya menjadi beban moral teman-teman, sementara tugas mereka di lapangan kan tidak bisa di stop,” katanya.

Karena itu THL TBPP menurut Baihaqi, menginginkan adanya jalan tengah dalam permasalahan ini. Termasuk mengenai masalah TMT (terhitung mulai tanggal) ini agar lebih fleksibel. Jangan sampai THL TBPP seperti diberikan statusnya, tetapi ada jeda.

”Jeda ini yang harus diminimalisir, jangan sampai karena ingin naik statusnya, sudah terima saja lima bulan berkorban, itu kan kasihan. Teman-teman THL TBPP ingin naik statusnya, tetapi prosesnya senyaman mungkin. Jangan sampai kita harus berkorban lagi, berdarah-darah lagi,” ujarnya.

Sistem Pendaftaran

Permasalahan ketiga menurut Baihaqi mengenai pendaftaran online. Pendaftaran online dilakukan pada 10-16 Februari 2019 dan tesnya 23 Februari 2019. Ia menganggap, jangka waktunya terlalu singkat.

“Waktunya kejar-kejaran. Saya harap prosesnya juga dapat dipermudah. Teman-teman dari Kementan dapat mengerahkan sumberdaya nya untuk mempermudah, khususnya akses teman-teman di wilayah timur seperti Papuan, NTT dan sekitarnya,” ujarnya.

Baihaqi menjelaskan bahwa THL TBPP yang di daerah terutama di pelosok seperti Papua dan NTT bukan mereka tidak terbiasa dengan komputer.

Namun karena aktivitas mereka yang jauh dari sinyal, jauh dari jangkauan komunikasi, sehingga mereka tidak terbiasa menggunakannya.

“Mohon jadi perhatian MenPAN RB atau BKN agar mempermudah THL TBPP, khususnya di luar Jawa yang aksesnya sulit. Mereka kadang tugas di luar pulau, sekadar mengakesnya berarti mereka harus meninggalkan pulaunya. Nah, ini juga harus dipikirkan, padahal kadang kalau di Papua untuk datang ke kota saja mereka biayanya bisa jutaan. Perlu dipikirkan bagaimana teknisnya dapat memudahkan,” pinta Baihaqi.

Kalau tidak dimungkinkan untuk offline, menurutnya, mungkin jangka waktu pendaftaran dapat diperpanjang atau mendapat suppor system dari pusat.

Baihaqi mengusulkan jika memungkinkan THL TBPP di daerah dikumpulkan di satu titik pada waktu tertentu untuk membantu pendaftaran onlinenya. Namun demikian harus tersedia perangkat pendukung maupun pendampingannya.

Jangan sampai mereka sudah datang ke kota dari daerah, ternyata perangkatnya masih sulit dan tidak ada pendampingan. Akhirnya jauh-jauh sudah datang ternyata masih gagal untuk daftar online,” kata Baihaqi.

Namun demikian Baihaqi tetap berharap THL-TBPP masih bisa menjadi PNS seperti bidan atau dokter gigi dari Kemenkes.

Mereka bisa di akomodir lewat Keppres No 25 tahun 2018 dimana mereka bisa diangkat menjadi PNS sampai batas usia 40 tahun sejak pertama kali menerima SKPTT. Artinya kalau itu bisa diberlakukan bagi teman-teman, artinya dapat menyelesaikan kurang lebih 90% THL TBPP yang menjadi PNS," tuturnya. Baihaqi berterima kasih atas perhatian pemerintah terhadap THL-TBPP yang berusia di atas 35 tahun.

Reporter : Putri Yudhia
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018