Thursday, 01 October 2020


Melawan Alih Fungsi Lahan Pertanian

21 Jan 2020, 11:44 WIBEditor : Yulianto

alih funsgi lahan pertanian menjadi industri | Sumber Foto:Dok. sinta

TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan pertanian. Menyusutnya lahan pertanian akan berdampak besar terhadap upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan hingga mengancam ketahanan pangan nasional.

Karena itu dalam beberapa kali kesempatan, Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo menegaskan akan melawan siapa saja yang melakukan konversi lahan pertanain ke non pertanian. “Kalau ada yang ingin mengalihfungsikan lahan pertanian teknis, laporkan ke saya, karena melanggar Undang-undang. Lawan, masukkan ke penjara,” tegas mantan Gubenur Sulawesi Selatan itu.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009 menurut Syahrul, bagi pejabat yang melakukan alih fungsi lahan pertanina akan mendapat ancaman penjara 5 tahun. Sedangkan jika ada konspirasi dalam upaya alih fungsi lahan pertanian ancamannya penjara 7 tahun. “Kalau lahan kita habis, mau makan apa kita. Bisa-bisa yang kita pikirkan hanyalah impor,” tegasnya.

Pengawalan LP2B

Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berbagai kebutuhan infrastruktur membuat alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah dipandang sebagai objek yang paling seksi untuk dialihfungsikan. Karena itu melalui UU No. 41 Tahun 2009 dan PP turunannya, pemerintah berupaya melakukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui perlindungan lahan pertanian pangan sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan. 

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, salah satu amanat mendasar dari UU No. 41 Tahun 2009 adalah LP2B dalam Perda RTRW dan/atau RDTR Kabupaten/Kota.   Sesuai amanat UU tersebut, LP2B dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang dituangkan dalam Perda Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam mengintegrasikan Penetapan LP2B dalam Perda RTRW, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No 8 tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota. 

Pada Pasal 9 Huruf d disebutkan, evaluasi materi Rancangan Perda Rencana Tata Ruang dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit 5 substansi. Satu di antaranya LP2B. Bahkan Peraturan Menteri ATR/BPN No 1 Tahun 2018 menetapkan persebaran KP2B dimuat dalam RTRW, penunjukan kawasannya digambarkan dalam peta tersendiri dan akan ditampilkan (overlay) dengan peta rencana pola ruang. 

Melalui komitmen penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) dalam RTRW dan/atau RDTR Kabupaten/Kota diharapkan dapat mengendalikan lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan menjadi peruntukan lainnya. 

Perda RTRW juga berfungsi sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan pemberian izin lokasi pembangunan skala besar. Sehingga terbentuk keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan pemanfaatan ruang,” tutur Sarwo.

Dari hasil rekapitulasi penetapan LP2B dalam Perda RTRW Kabupaten/Kota hingga kini sudah 481 Kabupaten/Kota sudah menetapkan Perda RTRW. Namun dari jumlah tersebut, hanya 221 Kabupaten/Kota menetapkan LP2B dalam Perda RTRW dan 260 Kabupaten/Kota tidak menetapkan LP2B dalam Perda RTRW.

Sarwo Edhy mengatakan, rekapitulasi penetapan Perda tentang PLP2B sampai sekarang adalah 67 Kabupaten/Kota dan 17 Provinsi. Sebagian besar Perda PLP2B yang ditetapkan hanya menyalin pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 41/2009 maupun peraturan perundangan turunannya. 

Sesuai amanat UU No. 41 Tahun 2009, penetapan LP2B cukup diintegrasikan dalam Perda RTRW kemudian ditindaklanjuti dengan pengaturan yang lebih rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Jika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tetap menyusun dan menerbitkan Perda PLP2B diharapkan mengakomodir muatan lokal dan operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi, Kabupaten/Kota yang bersangkutan," kata Sarwo.

Karena itu Sarwo  mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menetapkan Perda RTRW. Namun dalam pelaksanaannya memang belum semua daerah menyelesaikan Perda RTRW. Bahkan bagi yang sudah menetapkan RTRW ada yang belum menetapkan LP2B, serta belum didukung data spasial yang menunjukan zonasi penetapan LP2B tersebut.

Salah satu upaya penyempurnaan penetapan LP2B adalah melalui Revisi Perda RTRW Provinsi, Kab/Kota. "Upaya pengawalan pelaksanaan perlindungan ini dapat dilakukan dengan integrasi data lahan sawah yang telah dilengkapi spasialnya untuk dipriorotaskan di tetapkan sebagai LP2B," tutur Sarwo.

Upaya pemerintah mencegah alih fungsi lahan mendapat dukungan dari DPR. Seperti dukungan tersebut?

 

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018