TABLOIDSINARTANI.COM, Batam---Pemerintah tengah mempercepat pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian di seluruh Indonesia. Ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.

Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)  menjelaskan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp12 triliun per tahun untuk memperbaiki jaringan irigasi primer, sekunder, hingga tersier yang selama ini menjadi kendala peningkatan produktivitas pertanian.

“Presiden memutuskan bahwa persoalan irigasi tidak boleh lagi terhambat oleh birokrasi. Kalau daerah belum mampu memperbaiki, negara harus hadir. Karena itu pemerintah mengalokasikan sekitar Rp12 triliun setiap tahun untuk memperbaiki irigasi primer, sekunder, maupun tersier di seluruh Indonesia agar produktivitas pertanian meningkat,” ujar Sudaryono.

Hal tersebut disampaikan Wamentan Sudaryono saat menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Kepulauan Riau di Batam, Senin (29/6).

Menurut Sudaryono, percepatan pembangunan irigasi merupakan salah satu terobosan utama Presiden Prabowo dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Selama bertahun-tahun, banyak jaringan irigasi yang tidak berfungsi optimal karena terhambat pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

"Bahwa sektor pangan dan pertanian merupakan salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan strategis yang secara langsung menyentuh kebutuhan petani dan produksi pangan nasional," katanya.

Menurut Sudaryono, berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil nyata. Indonesia berhasil menghentikan impor sejumlah komoditas pangan strategis, termasuk beras konsumsi dan jagung konsumsi, serta terus memperkuat kapasitas produksi dalam negeri.

Selain pembangunan irigasi, pemerintah juga melakukan reformasi besar pada tata kelola pupuk bersubsidi. Selama bertahun-tahun, petani menghadapi persoalan distribusi pupuk akibat regulasi yang rumit dan birokrasi yang panjang.

“Dulu pupuk terkendala banyak aturan sehingga petani sering menerima pupuk ketika masa tanam sudah lewat. Sekarang aturan disederhanakan atas arahan Presiden. Pupuk langsung dari pabrik ke petani sehingga lebih cepat, lebih mudah, dan bahkan harganya bisa turun,” ujar Sudaryono.

Menurutnya, penyederhanaan regulasi tersebut telah membuat distribusi pupuk menjadi lebih efisien sekaligus mengurangi biaya produksi petani. Bahkan, skema pembiayaan baru memungkinkan industri pupuk memperoleh dukungan modal yang lebih baik sehingga pasokan pupuk nasional semakin terjamin.

Selain itu, Kementerian Pertanian juga terus mempercepat program cetak sawah baru sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan nasional. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Papua, di mana pemerintah membangun kawasan pertanian berbasis masyarakat untuk meningkatkan produksi sekaligus kesejahteraan masyarakat setempat.

“Di Papua, pemerintah membangun sawah untuk masyarakat Papua sendiri. Kita tidak ingin saudara-saudara kita di Papua terus hidup dalam keterbatasan. Pemerintah hadir dengan membangun sawah, menyediakan alat dan mesin pertanian, benih, serta pendampingan agar mereka bisa meningkatkan kesejahteraannya,” kata Sudaryono.