TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta --- Kementerian Pertanian mengklaim mitigasi El Nino 2026 berhasil menekan luas puso dari 217 ribu hektare pada 2015 menjadi sekitar 12 ribu hektare.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim upaya mitigasi menghadapi fenomena El Nino 2026 berjalan efektif. Hingga Juli 2026, luas lahan pertanian yang mengalami puso atau gagal panen akibat kekeringan tercatat sekitar 12 ribu hektare, turun drastis dibandingkan saat El Nino 2015 yang mencapai sekitar 217 ribu hektare.

Data tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta yang dikutip pada Senin (20/7/2026). Menurutnya, berbagai langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah mampu menjaga produksi pangan nasional di tengah ancaman musim kemarau.

"Data menunjukkan upaya mitigasi yang kita lakukan berjalan efektif. Luas puso akibat El Nino hingga Juli 2026 sekitar 12 ribu hektare, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai sekitar 217 ribu hektare. Artinya, kesiapsiagaan pemerintah semakin kuat dan produksi pangan nasional tetap dapat kita jaga," kata Sudaryono.

Ia menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari strategi mitigasi yang telah dijalankan Kementan secara terpadu. Salah satunya melalui pemanfaatan Sistem Informasi Peringatan Dini Pertanian (Si-PERDITAN) untuk mendeteksi potensi kekeringan sejak dini sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat.

Selain itu, Kementan memperkuat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air, memperluas program pompanisasi, memperbaiki jaringan irigasi, menyediakan benih tahan kekeringan, serta memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, hingga kelompok tani.

Untuk menjaga produktivitas lahan selama musim kemarau, Kementan juga mempercepat penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti pompa air, traktor, rice transplanter, dan berbagai sarana pendukung lainnya agar petani tetap dapat melakukan budidaya secara optimal meski menghadapi keterbatasan air.

Menurut Sudaryono, berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung percepatan swasembada pangan.

Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono juga menyampaikan Kementerian Pertanian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Ia menegaskan, predikat WTP tidak hanya mencerminkan tertib administrasi, tetapi juga menunjukkan tata kelola anggaran yang semakin transparan, efektif, dan akuntabel.

"Predikat WTP bukan sekadar capaian administrasi, tetapi bukti bahwa tata kelola keuangan Kementerian Pertanian semakin baik. Yang paling penting, anggaran yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi petani," ujarnya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2025, realisasi pendapatan Kementerian Pertanian mencapai Rp501 miliar, meningkat 43,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja mencapai Rp25,09 triliun yang dimanfaatkan untuk mempercepat berbagai program strategis pembangunan pertanian.

Sudaryono menambahkan, capaian opini WTP menjadi motivasi bagi Kementerian Pertanian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi petani dan mendukung ketahanan pangan nasional.

Dengan penurunan luas puso yang sangat signifikan dibandingkan satu dekade lalu, Kementan optimistis sektor pertanian Indonesia semakin siap menghadapi dampak perubahan iklim melalui penguatan sistem mitigasi, infrastruktur, dan dukungan teknologi bagi petani.