TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Pupuk menjadi sarana produksi vital bagi petani. Karena itu, pemerintah terus memperbaiki tata kelola pupuk subsidi agar pupuk benar-benar tepat diterima petani. Bagaimana menyambut musim tanam Oktober 2026-Maret 2027?

Setelah terpaan musim kering yang cukup panjang selama tahun 2026, petani kini bersiap menyambut musim tanam Oktober-Maret. Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Kilmatologi dan Geofisika (BMKG) sebagian besar wilayah Indonesia mulai masuk musim hujan pada periode November 2026. 

Puncak musim hujan berlangsung pada Desember 2026, berlanjut hingga Januari dan Feberuari. Namun puncak musim hujan di sebagian besar Indonesia diprediksi terjadi lebih lambat atau mundur. Musim hujan diawali dari wilayah Sumatera bagian utara kemudian secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Eko Nugroho Dharmo Putro mengingatkan, menjelang musim tanam Oktober-Maret petani dan penyuluh untuk menginput data petani yang akan mendapatkan pupuk subsidi. Data kebutuhan pupuk pada e-RDKK harus akurat, aktual dan sesuai kondisi lapangan.

Data tersebut yakni identitas petani (NIK), lahan usaha tani (lokasi dan luas lahan usaha), jenis komoditas, kebutuhan pupuk (jenis dan jumlah sesuai rekomendasi) dan keanggotaan di kelompok tani.

“Prinsipnya data e RDKK menjadi salah satu dasar dalam penetapan alokasi pupuk subsidi,” ujarnya saat Webinar “Optimalisasi Pupuk Bersubsidi pada Musim Tanam Okmar dan Sosialisasi e-RDKK Tahun 2027” yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT. Pupuk Indonesia di Jakarta, Rabu (14/10).

Kepada penyuluh pertanian, Eko juga meminta agar memberikan pendampingan ke petani. Pasalnya, kondisi petani dan usaha tani dapat berubah dari waktu sewaktu. Kadang juga ada petani yang sebelumnya belum terdata, sehingga perlu identifikasi kembali. Selain itu, ada kemungkinan perubahan data seperti luas lahan, lokasi dan komoditas. “Perubahan juga bisa terjadi karena mengikuti rencana dan kondisi usaha tani,” katanya.

Karena itu lanjut Eko, penyuluh agar membantu dalam mengidentifikasi, mengkonfirmasi, mendampingi, serta memverifikasi kesesuaian data dengan kondisi lapangan. Selanjutanya melakukan pemutakhiran data dalam sistem e-RDKK. “Jadi fokus pendampingan penyuluh adalah memastikan data petani yang digunakan dalam proses e-RDKK sesuai kondisi aktual di lapangan,” ujarnya.

Untuk membantu kemudahana petani mengakses pupuk subsidi, Eko menjelaskan, pemerintah telah melakukan deregulasi penyaluran pupuk subsidi. Jika sebelumnya sebanyak 145 peraturan kementerian/lembaga, bahkan ada 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintahm 6 peraturan presiden dan instruksi presiden. “Pemerintah memangkas aturan, pupuk kini bisa langsung dari Pupuk Indonesia ke petani,” katanya.

Bahkan sejak tahun 2024, alokasi pupuk subsidi dikembalikan dari sebelumnya hanya 6,13 juta ton menjadi 9,55 juta ton seperti tahun 2018. Setidaknya ada lima jenis pupuk yang disubsidi yakni Urea, ZA, NPK, SP-36 dan pupuk organik.

Pemerintah juga telah menurunkan harga eceran tertinggi pupuk subsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan APBN. Kini pupuk Urea harganya Rp 1.800/kg, pupuk NPK Phonska Rp 1.840/kg, pupuk NPK kakao Rp 2.640/kg dan pupuk ZA tebu Rp 1.360/kg.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Yustina Retno Widiawati mengatakan, pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menyambut musim tanam Oktober-Maret. Seperti, mengalokasikan sebanyak 8,55 juta ton untuk sektor pertanian dan membuka kesempatan realokasi pupuk subsidi dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kurang.

Pengisian e-RDKK

Pada musim tanam Oktober-Maret ini, Yustina mengingatkan kepada penyuluh dan petani bahwa batas akhir pengisian e-RDKK sampai 25 Oktober 2026. Selain itu, ada beberapa ketentuan yang perlu mendapat perhatian saat menginput data petani.

Misalnya, penambahan petani baru, luas lahan, komoditas, serta periode tanam,  penyuluh dapat meng-upload file excel (.xls). Namun data baru yang diajukan tersebut harus mendapat persetujuan hingga level Kepala Dinas.

Dikatakan, jika ada penghapusan data petani tidak dapat dilakukan pada tahun berjalan. Penghapusan petani lama dapat dilakukan pada pendataan tahun berikutnya dengan tidak memasukannya sebagai calon penerima pupuk bersubsidi. “Pemutakhiran hanya dapat dilakukan berupa penambahan data baru,” ujarnya.

Sementara itu VP Perencanaan Penjualan Ritel PT. Pupuk Indonesia, Saeful Huda Rijaludin mengatakan, hingga 9 Oktober 2026 penyaluran pupuk subsidi sudah sebanyak 7,10 juta ton atau naik 20 persen dari tahun lalu sebanyak 5,90 juta ton. Jumlah penyaluran tersebut 72,11 persen dari alokasi Kementerian Pertanian sebanyak 9,55 juta ton. “Dengan waktu tersisa hingga akhir tahun, kami berharap petani bisa mengoptimalkan alokasi pupuk subsidi tersebut,” ujarnya.

Untuk musim tanam Oktober-Maret, Saeful menjelaskan, ada stok pupuk sebanyak 1,39 juta ton atau ketahanan stok selama 46 hari dengan rata-rata penebusan pupuk subsidi oleh petani sebanyak 30 ribu ton/hari. Saat ini stok pupuk subsidi pupuk Urea sebanyak 838.825 ton, NPK 604.299 ton, NPK Kakao 18.733 ton, SP-36 sekitar 11.105 ton, pupuk ZA sebanyak 3.783 ton dan organik 57.845 ton.

“Dengan ketersediaan stok tersebut, diperkirakan mencukupi kebutuhan selama 46 hari. Kami terus berupaya menjaga pasokan hingga ke daerah. Kami memahami, bagi petani, pupuk yang tersedia tepat waktu memberikan ketenangan untuk memulai dan merawat tanaman, serta harapan akan hasil panen yang lebih baik,” tuturnya.

Bukan hanya pupuk subsidi, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk non subsidi. Sampai 12  Oktober masih sebanyak 419.554 ton. Terdiri dari pupuk Urea sebesar 358.973 ton, NPK 22.912 ton dan ZA 37.669 ton. “Seluruh jenis pupuk berada di atas safety stock atau di atas 100 persen. Stok dipantau harian sampai gudang penyangga kabupaten,” katanya.

Untuk melakukan pengawasan distribusi pupuk dari pabrik hingga penebusan oleh petani, Saeful menjelaskan, PT. Pupuk Indonesia memiliki Command Center yang membantu memastikan setiap perjalanan pupuk tetap terpantau.

“Melalui Command Center, kami berupaya mendeteksi kendala lebih awal agar penyaluran tetap lancar. Harapannya sederhana, pupuk dapat diterima oleh petani yang berhak, sesuai kebutuhan dan pada waktu yang tepat,” katanya.

Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat, Otong Wiranta mengakui, selama ini rantai birokrasi penyaluran pupuk dari hulu hingga hilir diduga menjadi kendala tersendiri. Karena itu, pemangkasan rantai birokrasi penyaluran pupuk bersubsidi merupkan berita menggembirakan buat petani sehingga lebih mudah lagi dalam memperoleh pupuk bersubsidi.

Kebijakan alokasi yang naik dua kali lipat diakui, membuat petani tenang karena yakin tanaman nya bisa dipupuk sesuai dosis. Cara memperoleh pupuk dipermudah hanya dengan membawa KTP, yang penting sudah terdaftar di RDKK ”Harga pupuk turun 20 persen semakin membuat semangat berbudidaya,” kata Otong.

Bagi Sahabat SINAR TANI yang telah mengikuti webinar, bisa mengunduh e-sertifikat dan mendapatan materinya di link bawah ini

Link Materi : Klik Disini
Link E Sertifikat : Klik Disini
Link E Sertifikat Berdasarkan Nomor : Klik Disini