
Senior Vice President Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero) Veronika Trisna Sukmawati
TABLOIDSINARTANI.COM, JAKARTA—PT. Pupuk Indonesia meyakinkan stok pupuk subsidi akan aman hingga tahun depan, sehingga tidak mungkin ada kelangkaan pupuk. Jika ada petani tidak bisa mendapatkan, maka ada beberapa penyebab. Diantaranya, petani tidak terdata dalam e-RDKK dan petani menanam di luar komoditas yang pemerintah tetapkan.
Senior Vice President Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero) Veronika Trisna Sukmawati mengatakan, pihaknya telah menelusuri informasi kelangkaan pupuk subsidi berdasarkan ketentuan penerima subsidi. Berdasarkan ketentuan pemerintah memang tidak semua petani dan komoditas berhak memperoleh pupuk bersubsidi karena penyalurannya menggunakan anggaran negara.
"Kadang-kadang pupuknya tersedia di gudang, tetapi petaninya tidak masuk e-RDKK. Kalau tetap dilayani, justru melanggar ketentuan,” katanya saat diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Memperkuat Sarana Produksi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Rabu (18/11).
Berdasarkan data e-RDKK ada sekitar 14,68 juta petani yang berhak mendapat pupuk subsidi. Namun demikian, guna mengantisipasi berbagai dinamika di lapangan, terutama menyesuaikan kebutuhan dan kondiis petani, pemerintah memperbarui data e-RDKK setiap empat bulan sekali.
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 04 Tahun 2024, pemerintah menetapkan 10 komoditas yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi yakni. Untuk komoditas tanaman pangan yakni padi, jagung, kedelai dan ubi kayu. Hortikultur yakni bawang merah, bawang putih, dan cabe. Komoditas perkebunan yakni kakao, kopi dan tebu.
“Jadi tidak semua komoditas pertanian mendapatkan pupuk subsidi. Jangan-jangan petani yang mengaku tidak mendapatkan pupuk subsidi menanam tanaman di luar 10 komoditas tersebut,” katanya.
Stok Pupuk Subsidi
Untuk kebutuhan pupuk selama musim tanam Oktober 2026-Maret 2027, Veronika memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dalam kondisi cukup. Per 17 November 2026, stok pupuk bersubsidi Pupuk Indonesia mencapai sekitar 1,55 juta ton atau setara kebutuhan selama 56 hari.
“Seandainya terjadi sesuatu, stok tersebut bisa menopang kebutuhan sampai akhir Desember, meskipun kami setiap hari juga terus melakukan produksi," katanya seraya menambahkan, pihaknya juga menyediakan stok pupuk nonsubsidi yang tercatat sekitar 362.716 ton.
Produksi pupuk subsidi tersebut menurut Veronika, didukung dengan produksi Pupuk Indonesia tersebar di sejumlah wilayah. Di Lhokseumawe ada Pupuk Iskandar Muda (PIM), PT. Pupuk Sirwijaya Palembang, PT . Pupuk Kujang (Cikampek), PT. Petrokimia Gresik, dan PT. Pupuk Kalimantan Timur (Bontang).
Pabrik pupuk di Gresik mempunyai kapasitas NPK terbesar mencapai 3,2 juta ton dan Urea 1 juta ton. Sedangkan kapasitas pupuk urea terbesar di Pupuk Kaltim mencapai 3,4 juta ton. Secara keseluruhan, kapasitas produksi perusahaan mencapai sekitar 14 juta–15 juta ton.
Bahkan dari sisi distribusi, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas gudang sekitar 2,7 juta ton, empat kompleks pelabuhan khusus, serta jaringan 236 rute angkutan laut dan sekitar 1.084 rute angkutan darat. Jaringan tersebut terus dievaluasi untuk menyesuaikan kebutuhan distribusi di berbagai daerah.
"Untuk mendistribusikan pupuk, kapasitas gudang kami sekitar 2,7 juta ton. Kami juga memiliki 236 rute angkutan laut dan lebih dari 1.000 rute angkutan darat. Jaringan ini dinamis dan terus kami evaluasi," tuturnya.
Bahkan mencegah penyimpangan distribusi, Veronika menegaskan, pihaknya terus meningkatkan transparansi distribusi, perusahaan mengembangkan sistem digitalisasi melalui pusat kendali atau command center di kantor pusat kawasan Tanah Abang, Jakarta dan aplikasi i-Pubers yang memantau pergerakan pupuk hingga proses penebusan oleh petani.
“Melalui Command Center, kami melakukan monitoring pergerakan pupuk sampai dengan proses penebusan petani melalui aplikasi i-Pubers. Dengan begitu, distribusi pupuk dapat dipantau secara lebih terintegrasi,” katanya.
Sistem tersebut memantau pergerakan lebih dari 1.000 truk, aktivitas pelabuhan, serta persediaan di gudang penyangga. Dalam command center ada empat indikator, merah, kuning, hijau, dan biru.
“Kalau merah, artinya stok sudah di bawah 50 persen dari safety stock dan daerah tersebut harus menjadi prioritas. Hijau 100-200 persen dan Biru di atas 200 persen di atas safety stock," tuturnya.
Bukan hanya itu, sekitar 70 persen gudang penyangga telah dilengkapi CCTV. Perusahaan juga menggunakan sistem pelacakan kendaraan untuk memastikan armada pengangkut pupuk berjalan sesuai rute.
"Kalau ada truk yang tidak melewati jalur seharusnya, kami bisa memantaunya. Kalau ada pelanggaran oleh mitra, kami bisa memberikan sanksi hingga pemutusan kontrak," ujarnya.
Veronika menegaskan, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap penguatan produksi pangan melalui alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton untuk periode 2026–2027. Pupuk Indonesia, siap memenuhi kebutuhan tersebut melalui kapasitas produksi dan jaringan distribusi yang dimiliki.
"Kami tentunya mendukung apa yang dicanangkan pemerintah. Kami memiliki kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Indonesia," katanya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan swasembada pangan 2025 pada 7 Januari 2026 di Karawang, Jawa Barat. Tahun ini, pemerintah optimis bisa mencapai swasembada pangan berkelanjutan. Data BPS. produksi beras nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 33,11 juta ton, meningkat 8,11 persen dibandingkan 2024
Salah satu regulasi untuk mendukung swasembada berkelanjutan, pemerintah memperbaharui tata kelola pupuk dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Peraturan Presiden tersebut kemudian direvisi dengan terbitnya Perpres No. 113 Tahun 2025.