
Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian, Indra Zakariya Rayusman (kiri)
TABLOIDSINARTANI.COM, BOGOR---Di era digital saat ini, proses layanan publik pemerintah pun harus mengikuti zaman. Begitu juga dengan Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PVTPP) Kementerian Pertanian.
Kepala Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian, Indra Zakariya Rayusman mengatakan, pihaknya sudah mengembangkan aplikasi untuk layanan publik yakni Apply PVT dan SIPERINTIS. Kedua aplikasi tersebut disediakan untuk mempemudah masyarakat dalam pelayanan.
“Kita harapan adanya transparansi proses perijinan dan semua pelaku usaha bisa memantau prosesnya,” katanya usai membuka Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik Perijinan Berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan di Bogor, Jumat (13/11).
Aplikasi Apply PVT bertujuan untuk mendigitalisasi dan mempercepat pengajuan permohonan hak PVT bagi inovasi varietas tanaman yang ada di Indonesia. Dengan adnaya aplikasi ini, pelaku usaha, peneliti, dan petani di seluruh Indonesia kini dapat mengajukan permohonan secara langsung melalui platform digital tanpa perlu mengunjungi kantor Pusat PVTPP.
Sedangkan SIPERINTIS (Sistem Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Terintegrasi) merupakan aplikasi layanan digital yang dikembangkan untuk mengintegrasikan proses layanan perlindungan varietas tanaman serta pengelolaan perizinan dalam satu platform terpadu.
Aplikasi ini dirancang untuk mendukung penyelenggaraan layanan publik berbasis teknologi informasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui SIPERINTIS, seluruh tahapan layanan mulai dari pendaftaran, permohonan, verifikasi dokumen, evaluasi teknis, sampai dengan penerbitan sertifikat, tanda daftar, izin dan rekomendasi teknis dapat dilakukan secara elektronik dan terstruktur.
Integrasi data dan proses dalam satu sistem memungkinkan peningkatan efisiensi kerja, pengurangan duplikasi data, serta kemudahan dalam pemantauan dan pelaporan tidak hanya bagi pemberi layanan namun juga penerima layanan. Dengan adanya dua aplikasi ini diharapkan dapat mengurangi kendala jarak dan waktu, serta memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan transparan untuk memperoleh hak PVT.
Indra mengakui, saat ini perkembangan dunia begitu cepat. Kondisi tersebut berimbas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya off line, sekarang dituntut untuk online. “Pemerintahan terus bertransformasi dari manual ke digital. Sekarang banyak aplikasi untuk pelayanan. Nah, perubahan tersebut harus diantisipasi dengan membuat regulasi yang adaptif,” tuturnya.
Namun persoalannya, menurut Indra, karena masih minim literasi, masyarakat belum siap dengan era digital tersebut. Akibatnya, banyak teknologi, termasuk aplikasi layanan masih terbatas pada memindahkan pelayanan digital. “Ini menjadi kendala. Masyarakat kita masih lebih suka ketemu langsung,” ujarnya,
Padahal lanjut Indra, tujuan digitalisasi untuk mempercepat layanan, memberikan transparansi dan akuntabulitas. Upaya perbaikan layanan tersebut dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam perijinan. Dengan digitalisasi tersebut harapanya adalah nilai indeks kepuasan masyarakat PVTPP akan meningkat. “Jadi saya harapkan SPP yang disusun dapat memayungi seluruh pelaku usaha,” tegasnya.