Wednesday, 18 November 2026


Perubahan KBLI, Kementan Sesuaikan SPP Perijinan Berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan

13 Nov 2026, 15:03 WIBEditor : Yulianto

Ruang lingkup Pelayanan Publik Perijinan Berusaha Peternakan dan Kesehatan Hewan

TABLOIDSINARTANI.COM, Bogor---Perubahan KBLI dari BPS membuat SPPB sektor pertanian harus ikut menyesuaikan. Dari beberapa subsektor, paling banyak yang harus menyesuikan adalah subsektor peternakan dan kesehatan hewan.

Menindaklanjuti KBLI baru yang terbit tahun 2025, Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perijinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian menggelar Forum Komunikasi Publik Standar Pelayanan Perijinan Berusaha (SPPB) bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyusul  Perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Badan Pusat Statistk (BPS).

Seperti diketahui BPS secara resmi menerbitkan KBLI 2025 yang diatur dalam Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Peraturan baru yang diundangkan pada 18 Desember 2025 ini mencabut Peraturan BPS No. 2 Tahun 2020 tentang  KBLI 2020.

Ketua Kelompok Pelayanan Perijinan dan Investasi Pertanian PPVTPP, Kementerian Pertanian, Dwi Herteddy mengatakan, dalam menyusun standar pelayanan publik ada dua point penting yaknu service delivery dan manufacture, Untuk service delivery  yang terkait dengan prosedur, jangka waltu, biaya dan produk.

“Point-point tersebut menjadi pertanyaan yang selalu kami sampaikan pada setiap survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat),” katanya saat Forum Komunikasi Publik SPPB Peternakan dan Kesehatan Hewan di Bogor, Jumat (13/11).

Sedangkan manufacture terkait dengan dasar hukum, prosedur pelakasanaan, keamanan informasi dan lain sebagainya. “Point yang kami susun tersebut berdasarkan regulasi yang ada,” ujarnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 menjadi PP No. 28 Tahun 2025 tentang tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kemudian terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No, 34 tahun 2025. Kemudian terbitnya Pertauran BPS tentang KBLI 2025,

“Dengan adanya regulasi baru tersebut, kami perlu menyesuaikan standar pelayanan publik. Ada beberap perubahan dalam KBLI yang disusun BPS, sehingga kita perlu menyesuaikan juga,” katanya.

Bagi perusahaan yang tidak mengubah ruang lingkup usaha, Dwi mengatakan, tidak perlu mengubah akte usaha. Bagi pelaku usaha baru harus menyesuaikan KBLI yang baru tersebut. “Untuk peternakan dan kesehatan hewan memang paling banyak perubahan dibandingkan subsketoe lainnya, seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan,” tambahnya.

Delapan Ruang Lingkup SPPPB PKH

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Perijinan dan Investasi Komoditas Pertanian PVTPP, Dewi Maditya  mengatakan, standar pelayanan peternakan dan kesehatan hewan  memang harus disesuakan dengan KBLI 2025. Ada delapan lingkup Standar Pelayanan Publik (SPP) Perijinan Berusaha subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pertama, perijinan berusaha pertanian tanaman pakan ternak. Ada dua KBLI yakni pertanian tanaman pakan ternak dan perbenihan tanaman pakan ternak dan pembenihan Bit (bukan Bit gula). Untuk ijin usaha ini tidak ada persyaratan dan terbit secara otomatos, serta tidak dikenakan biaya.

Kedua, perijinan berusaha budidaya atau pembibitan peternakan.  Untuk ruang lingkup ini ada 27 KBLI dan beberapa penyesuaian. Pemerintah telah menetapkan persyaratan berbeda dalam kegiatan budidaya dan pembibitan. “Untuk perijinan berusaha budidaya atau pebibitan peternakan ini, kami menetapkan standar pelayanan selama 7 hari dan tidak dikenakan biaya,” ujarnya.

Ketiga, perijinan berusahan produksi bulu domba mentan/raw wool. Standar pelayanan selama 7 hari dan tidak dikenakan biaya. Untuk usaha ini harus ada rekoemndasi bibit dan/atau benih dari Komisi Bibit untuk pengembangan rumpun dan/atau galur baru.

Keempat, perijinan berusaha budidaya dan pembibitan burung walet. Untuk hal ini, pemerintah membedakan persyaratan untuk usaha rumah burung walet, usaha pencucian sarang burung walet dan usaha pengolahan sarang burung walet. “Jangka waktu layanan 7 hari dan tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Kelima, perijinan berusaha jasa subsektor peternakan. Ada tiga KBLI yakni jasa perkawinan ternak, jasa penetasan telur dan jasa penunjang peternak lainnya. Waktu layanan tujuh hari kerja dan tidak dikenakan biaya.

Keenam, perijinan berusaha kegiatan rumah potong hewan. Ada empat KBLI yakni kegitan rumah potong hewan ruminansia, kegiatan rumah potong babi, rumah potong unggas dan kegiatan rumah potong hewan lainnya. “Jangka waktu layanan 15 hari kerja dan tidak dikenakan biaya,” katanya.

Ketujuh, perijinan berusaha obat hewan. KBLI yakni, perdagangan besar obat farmasi untuk hewan, perdagangan besar obat tradisional untuk hewan dan perdagangan besar kosmetik untuk hewan.

Perijinan berusaha obat hewan ini juga terkait perdagangan besar bahan farmasi untuk hewan, perdagangan besar bahan baku obat tradisional untuk hewan, industri bahan baku obat tradisional untuk hewan.

“Untuk standar pelayanan perijinan berusahaan obat hewan, jangka waktunya 20 hari kerja dengan biaya penerbitan berijinan beruasah sebesar Rp 500 ribu,” katanya.

Kedelapan, perijinan berusaha aktivitas kesehatan hewan. Ruang lingkup aktivitasnya yakni Ambulatori, Puskeswan Mandiri dan Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan, Laboratorium  Veteriner, Shelter Hewan, aktivitas kesehatan hewan lainnya. “Untuk layanannya selama 7 hari kerja dan tidak dipungut biaya,” ujarnya.

Reporter : Julian
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018