TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Keberhasilan mewujudkan swasembada pangan tidak cukup hanya diukur dari tingginya produksi dan besarnya cadangan beras pemerintah. Kesejahteraan petani, kepastian harga jual hasil panen, serta efisiensi biaya produksi harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan pertanian.

Karena itu, DPR RI meminta agar berbagai kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto benar-benar memberikan manfaat langsung bagi petani sebagai pelaku utama pembangunan pangan nasional.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari menegaskan, swasembada pangan tidak boleh berhenti pada pencapaian angka produksi nasional. Pemerintah harus memastikan petani memperoleh pendapatan yang layak, akses sarana produksi yang mudah, teknologi pertanian, serta perlindungan dari praktik perdagangan yang merugikan.

Saat Webinar “Kinerja Sektor Pertanian dalam Dua Tahun Era Presiden Prabowo” yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bersama PT. Pupuk Indonesia, di Jakarta, Kamis (12/11), Endang mengatakan, pertanian memiliki posisi strategis dalam menjaga ketahanan dan keamanan nasional. Kedaulatan pangan berkaitan erat dengan kemampuan negara memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa bergantung secara berlebihan pada pasokan luar negeri.

"Bangsa yang kuat adalah bangsa yang berdaulat terhadap pangan, energi, dan air. Ketergantungan pada impor pangan memiliki risiko geopolitik yang sangat tinggi. Ketika terjadi krisis global dan negara produsen membatasi ekspor gandum maupun beras, pasar internasional tidak bisa diandalkan," ungkap Endang.

Lima Tantangan Struktural Pertanian

Endang, yang juga menjabat sebagai Majelis Dewan Pakar Bidang Pangan, Energi, dan Air Partai Gerindra mengakui, pembangunan pertanian masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Pertama, regenerasi petani yang berjalan lambat. Rata-rata usia petani berada di atas 45 hingga 50 tahun sehingga diperlukan upaya serius untuk menarik minat generasi muda masuk ke sektor pertanian.

Kedua, alih fungsi lahan produktif yang terus mengurangi luas lahan pertanian dan mengancam keberlanjutan produksi pangan. Ketiga, kerusakan infrastruktur irigasi primer maupun sekunder. Kondisi tersebut membuat sebagian lahan pertanian masih bergantung pada curah hujan sehingga petani hanya mampu melakukan satu kali panen dalam setahun.

Keempat, perubahan iklim ekstrem, termasuk El Nino dan La Nina, yang semakin meningkatkan risiko gagal panen. Kelima, panjangnya rantai pasok dan persoalan distribusi sarana produksi. Dominasi tengkulak serta penyaluran pupuk bersubsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran menyebabkan petani kerap menghadapi posisi tawar yang lemah.

Karena itu, Endang menilai, persoalan pertanian tidak bisa diselesaikan hanya dengan meningkatkan produksi. Petani harus mendapatkan kepastian dalam memperoleh pupuk, benih, air, teknologi, dan terutama harga jual yang menguntungkan. “Kalau produksi meningkat tetapi petani tetap tidak sejahtera, berarti masih ada persoalan yang harus dibenahi. Ini

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, menurutnya, pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran ketahanan pangan secara signifikan. Saat ini anggaran pertanian sudah meningkat signifikan. Misalnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya berkisar Rp20-50 triliun per tahun, kemudian meningkat menjadi Rp70-124 triliun pada era Presiden Joko Widodo.

Sementara pada pemerintahan Presiden Prabowo, alokasi fungsi pangan melonjak menjadi Rp139,4-164,4 triliun. “Kenaikan anggaran tersebut menjadi modal penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian, memperkuat produksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperluas akses petani terhadap teknologi dan sarana produksi,” tuturnya.

Secara khusus, dalam pembahasan bersama Kementerian Pertanian, Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp28,02 triliun. Salah satunya anggaran pencetakan sawah baru dan pengembangan kawasan pangan modern dengan mengoptimalkan lahan rawa serta lahan tidur di sejumlah wilayah potensial, seperti Kalimantan Tengah dan Merauke, Papua.

Regulasi Sistem Pangan

Dari sisi legislasi, Komisi IV DPR RI terus mendorong penguatan regulasi untuk menciptakan sistem pangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Sejumlah agenda yang menjadi perhatian antara lain revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Rancangan Undang-Undang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan.

Melalui berbagai Panitia Kerja (Panja), termasuk Panja Pupuk Bersubsidi, Panja Alih Fungsi Lahan, dan Panja RUU Pangan, Endang mengungkapkan, DPR berupaya memastikan kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga memberikan perlindungan kepada petani.

Dua hal yang menjadi perhatian utama adalah stabilisasi harga jual hasil panen dan efisiensi biaya produksi. Sebab, kedua aspek tersebut sangat menentukan tingkat pendapatan dan keberlanjutan usaha tani. Dengan demikian, petani tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga memiliki kesempatan memperoleh nilai tambah dari produk yang dihasilkan.

“Petani membutuhkan kepastian pasar agar tidak terpaksa menjual hasil panen dengan harga rendah ketika produksi sedang melimpah,” katanya. Karena itu, lanjut Endang, pemerintah perlu memperkuat kelembagaan petani, koperasi, akses pembiayaan, serta kemitraan dengan industri pengolahan dan sektor perdagangan.

Indonesia kini telah mencapai swasembada pangan yang menjadi modal penting memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, Endang mengingatkan, keberhasilan pembangunan pertanian tidak boleh hanya dinilai dari angka produksi, luas lahan, atau besarnya cadangan pangan pemerintah. "Keberhasilan kedaulatan pangan tidak hanya diukur dari tingginya angka produksi nasional, tetapi dari seberapa sejahtera petani kita di desa," tegas Endang.