TABLOIDSINARTANI.COM, JAKARTA – Pelantikan pejabat baru Kementan membawa perubahan besar dalam struktur organisasi. Fungsi penyuluhan kini terintegrasi di BRMP untuk mempercepat modernisasi pertanian.

Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan penyegaran organisasi dengan melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, Senin (9/11/2026). 

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan organisasi Kementan untuk memperkuat pelaksanaan program pembangunan pertanian, terutama dalam mendukung percepatan swasembada pangan. 

Penataan organisasi ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2026, sebagai perubahan kedua atas Permentan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Melalui penataan tersebut, fungsi penyuluhan yang sebelumnya berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) ditata dan diintegrasikan dengan BRMP. 

Perubahan ini ditandai dengan hadirnya nomenklatur Pusat Penerapan Penyuluhan Modernisasi Pertanian.

Penataan tersebut menempatkan penyuluhan sebagai bagian penting dalam proses modernisasi pertanian. 

Penyuluh tidak hanya berperan menyampaikan informasi teknologi kepada petani, tetapi juga menjadi penghubung antara hasil perakitan teknologi, kebutuhan usaha tani, dan penerapan inovasi di lapangan.

Dalam daftar pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama berdasarkan SK Nomor 976/Kpts/KP.230/M/11/2026 tertanggal 9 November 2026, Eko Nugroho Dharmo Putro, S.Kom., M.A.P., dipercaya menjabat Kepala Pusat Penerapan Penyuluhan Modernisasi Pertanian di lingkungan BRMP.

Jabatan tersebut menjadi salah satu posisi penting dalam struktur baru penyelenggaraan penyuluhan. 

Melalui pusat ini, penerapan fungsi penyuluhan diharapkan dapat berjalan seiring dengan pengembangan dan modernisasi teknologi pertanian.

Selain itu, Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P., M.Si., mendapatkan amanah sebagai Kepala Pusat Kewirausahaan dan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian. 

Dalam daftar pelantikan, unit kerja tersebut tercatat berada di lingkungan BPPSDMP.

Keberadaan pusat ini memiliki peran dalam memperkuat kelembagaan penyuluhan sekaligus mendorong pengembangan kewirausahaan pertanian. 

Penguatan kelembagaan petani menjadi salah satu aspek penting agar petani tidak hanya mampu meningkatkan produksi, tetapi juga mengembangkan usaha secara lebih terorganisasi dan berorientasi pasar.

Sementara itu, Dr. Ir. Haris Syahbuddin, D.E.A., dipercaya memimpin Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di lingkungan BRMP.

Penyatuan bidang tanaman pangan dan hortikultura dalam satu pusat menjadi bagian dari penataan organisasi BRMP. 

Kedua subsektor tersebut memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian nasional, baik untuk pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat maupun pengembangan komoditas bernilai ekonomi.

Perubahan kepemimpinan juga terjadi pada sejumlah unit kerja lainnya. 

Hariwan Puja Wilapa, S.S., M.A.P., dilantik sebagai Kepala Biro Kerja Sama Pertanian pada Sekretariat Jenderal.

Selanjutnya, Dr. Sumedi, S.P., M.Si., dipercaya sebagai Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) pada Sekretariat Jenderal. 

PSEKP memiliki peran dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan pertanian melalui kajian sosial ekonomi dan analisis kebijakan.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Erna Riyanti Wardhani, S.Pt., mendapat amanah sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen.

Sementara itu, Indra Rochmadi, M.Si., dilantik sebagai Direktur Serealia di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

Adapun Yuliar Kus Nugroho, S.I.K., M.H., dipercaya sebagai Inspektur Investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementan.

Pelantikan juga mencakup pejabat pimpinan tinggi pratama lainnya yang memimpin balai besar dan unit pelayanan teknis strategis.

Dina, S.TP., M.Si., dipercaya sebagai Kepala Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura di bawah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 

Balai ini memiliki peran dalam pengujian dan penjaminan mutu benih yang digunakan petani.

Selanjutnya, drh. Muhammad Muharram Hidayat, M.Sc., dilantik sebagai Kepala Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 

Keberadaan balai tersebut berkaitan dengan pengawasan mutu dan sertifikasi obat hewan untuk mendukung kesehatan ternak.

Di lingkungan BRMP, Dr. Atekan, S.P., M.Si., mendapatkan amanah sebagai Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian. 

Unit ini memiliki peran dalam pengembangan teknologi dan inovasi pengelolaan sumber daya lahan untuk mendukung produktivitas pertanian.

Sementara itu, Ifan Muttaqien, S.P., M.I.T., dipercaya memimpin Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian di lingkungan BPPSDMP. 

Lembaga ini berperan dalam menyediakan akses informasi, pengetahuan, dan literasi bagi insan pertanian.

Selain pejabat pimpinan tinggi pratama, Kementan juga melakukan pelantikan pejabat pimpinan tinggi madya. 

Berdasarkan SK Nomor 146/TPA Tahun 2026, Dr. Ade Candradijaya, S.TP., M.Si., M.Sc., dipercaya menjabat Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional pada Sekretariat Jenderal.

Penugasan tersebut menjadi bagian dari penguatan dukungan kebijakan di bidang perdagangan dan hubungan internasional. 

Dalam pembangunan pertanian, aspek perdagangan memiliki hubungan erat dengan daya saing produk, akses pasar, serta peluang pengembangan komoditas pertanian Indonesia.

Penataan organisasi yang menyentuh fungsi penyuluhan membawa harapan baru bagi penguatan pendampingan petani. 

Selama ini, penyuluh pertanian memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah, lembaga penghasil teknologi, dan pelaku utama pembangunan pertanian.

Berbagai inovasi yang dihasilkan melalui kegiatan perakitan dan pengembangan teknologi membutuhkan proses penyebarluasan agar dapat dimanfaatkan secara optimal. 

Pada tahapan inilah penyuluh memiliki peran penting untuk menjelaskan teknologi, mendampingi penerapan, serta membantu petani menyesuaikannya dengan kondisi wilayah dan karakteristik usaha tani.

Integrasi fungsi penyuluhan dengan BRMP diharapkan membuka peluang koordinasi yang lebih erat antara pengembangan teknologi dan penerapannya. 

Dengan demikian, kebutuhan petani dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan inovasi, sementara hasil perakitan teknologi dapat lebih cepat diperkenalkan kepada masyarakat pertanian.

Namun, keberhasilan penataan tersebut tidak cukup hanya melalui perubahan struktur organisasi dan penempatan pejabat baru. 

Dukungan terhadap penyuluh di lapangan juga perlu menjadi perhatian, mulai dari peningkatan kompetensi, ketersediaan sarana kerja, akses informasi teknologi, hingga koordinasi dengan pemerintah daerah dan kelembagaan petani.

Selain aspek teknis produksi, penyuluhan juga perlu memperkuat kemampuan petani dalam mengelola usaha. 

Pengembangan kelembagaan ekonomi, penguatan kelompok tani, akses pembiayaan, serta kemampuan membaca peluang pasar menjadi bagian penting dalam membangun pertanian yang berdaya saing.

Pelantikan sejumlah pejabat baru ini menjadi momentum bagi Kementan untuk memastikan penataan organisasi memberikan dampak nyata terhadap pembangunan pertanian. 

Sinergi antara perakitan teknologi, penyuluhan, penguatan kelembagaan, dan pengembangan usaha tani menjadi pekerjaan penting yang harus diterjemahkan hingga tingkat lapangan.

Pada akhirnya, keberhasilan perubahan organisasi tidak hanya dilihat dari terbentuknya pusat baru atau bergantinya pimpinan unit kerja. 

Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana inovasi pertanian dapat diterapkan, kapasitas penyuluh semakin meningkat, dan petani memperoleh manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

Dengan penguatan kelembagaan dan kepemimpinan baru, Kementan diharapkan mampu membangun sistem pertanian yang semakin modern, produktif, dan berdaya saing, sekaligus mempercepat pencapaian swasembada pangan nasional.