TABLOIDSINARTANI.COM, JAKARTA---Kebijakan pupuk bersubsidi memasuki babak baru pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah melakukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh, mulai dari pemangkasan regulasi, penyederhanaan jalur distribusi, penurunan harga eceran tertinggi (HET), hingga mempermudah petani menebus pupuk bersubsidi.

Perubahan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperkuat ketahanan pangan dan mendukung swasembada pangan nasional. Dengan tata kelola yang lebih sederhana, pupuk diharapkan semakin mudah diakses, tersedia tepat waktu, dan terjangkau oleh petani.

VP Perencanaan Penjualan dan Penagihan PSO PT Pupuk Indonesia (Persero), Anggy Fajar Maghfiroh mengatakan, salah satu perubahan mendasar pada era Presiden Prabowo adalah pemangkasan regulasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya 145 menjadi satu regulasi utama. Penataan tersebut diarahkan agar proses penyaluran lebih efektif, dengan pembagian peran yang lebih jelas antara Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia, pemerintah daerah, pengecer, dan petani.

“Pembenahan tata kelola mendorong efisiensi pengelolaan subsidi sekaligus memberikan ruang bagi Pupuk Indonesia untuk pembenahan internal, investasi, dan revitalisasi fasilitas produksi,” katanya saat webinar “Kinerja Sektor Pertanian dalam Dua Tahun Era Presiden Prabowo” yang diselenggarakan Tabloid Sinar Tani bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia, Kamis (12/11),

Menurut Anggy, industri pupuk merupakan sektor yang memiliki tata kelola kompleks karena melibatkan banyak regulasi dan lintas kementerian/lembaga. Karena itu, penyederhanaan aturan menjadi langkah penting untuk mempercepat pelayanan dan memastikan distribusi pupuk lebih efektif.

“Industri pupuk merupakan highly regulated industry dengan pengelolaan yang kompleks. Banyak regulasi yang mengatur dan melibatkan lintas kementerian/lembaga. Pada periode pemerintahan Presiden Prabowo, terjadi pemangkasan regulasi dari 145 menjadi satu regulasi utama tata kelola pupuk bersubsidi,” ungkapnya.

Tidak hanya memangkas regulasi, pemerintah juga mengubah pola distribusi pupuk bersubsidi. Sebelumnya penyaluran melibatkan sejumlah tahapan hingga lini IV, kini PT Pupuk Indonesia bertanggung jawab penuh memastikan pupuk sampai kepada penerima di titik serah.

Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025. Dalam Pasal 27 ayat (1) ditegaskan bahwa BUMN Pupuk bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran pupuk bersubsidi hingga ke penerima pada titik serah.

“Jadi, sebelumnya penyaluran melalui beberapa tahapan hingga lini IV. Sekarang, Pupuk Indonesia bertanggung jawab penuh sampai titik serah kepada petani. Dengan begitu, kepastian ketersediaan pupuk menjadi lebih terjamin,” jelas Anggy.

Kebijakan untuk Petani

Perubahan lainnya yang langsung dirasakan petani adalah penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Untuk pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800/kg, NPK Phonska dari Rp2.300 menjadi Rp1.840/kg, NPK Kakao dari Rp3.300 menjadi Rp2.640/kg, ZA dari Rp1.700 menjadi Rp1.360/kg, serta pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640/kg. ”Sejak 22 Oktober 2025, penebusan pupuk bersubsidi menggunakan HET yang baru,” ujarnya.

Selain harga lebih terjangkau, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam mekanisme penebusan. Petani cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk bersubsidi. Namun, penerima harus tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

“Pemerintah memberikan kemudahan bagi petani dalam menebus pupuk bersubsidi. Petani cukup menggunakan KTP. Ini menjadi bagian dari upaya menyederhanakan pelayanan agar petani lebih mudah mendapatkan pupuk sesuai ketentuan,” papar Anggy.

Bahkan pupuk bersubsidi kini bisa akses petani yang mengusahakan 10 komoditas prioritas, yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, kopi, dan singkong.

Untuk 2026, pemerintah mengalokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton dengan sasaran penerima lebih dari 16 juta petani. Kebijakan ini diarahkan untuk membantu petani memperoleh sarana produksi dengan harga yang lebih terjangkau, sekaligus menjaga kelancaran kegiatan usaha tani.

Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sepanjang 1 Januari hingga 10 November 2026 telah mencapai 7,7 juta ton. Angka tersebut meningkat sekitar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,7 juta ton.

Sedangkan stok pupuk bersubsidi hingga 10 November 2026, tercatat 1.556.278 ton. Untuk pupuk nonsubsidi sebanyak 380.227 ton. Khusus pupuk bersubsidi, stok tersebut diperkirakan mencukupi kebutuhan penebusan selama 55 hari dengan rata-rata penebusan harian 28.000 ton.

Untuk menjamin ketersediaan pupuk, Pupuk Indonesia didukung lima produsen, yakni PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, PT Pupuk Sriwidjaja di Sumatera Selatan, PT Pupuk Kujang di Jawa Barat, PT Pupuk Kalimantan Timur di Bontang, serta PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur.

Kapasitas produksi perusahaan mencapai 9,4 juta ton urea dan 4,6 juta ton NPK.  Pupuk Indonesia juga didukung 492 unit gudang dengan kapasitas sekitar 2,75 juta ton, serta jaringan penjualan 1.038 PUD dan 26.514 PPTS.

Untuk memperkuat pengawasan, perusahaan mengembangkan transformasi digital melalui Command Center dan aplikasi i-Pubers yang memantau pergerakan pupuk hingga proses penebusan oleh petani. “Melalui Command Center, kami melakukan monitoring pergerakan pupuk sampai dengan proses penebusan petani melalui aplikasi i-Pubers. Dengan begitu, distribusi pupuk dapat dipantau secara lebih terintegrasi,” jelas Anggy.