Saturday, 06 June 2020


Wisata Bahari Berbasis Desa, Angkat Ekonomi Masyarakat Pesisir

19 May 2020, 11:32 WIBEditor : Indarto

Wisata Bahari | Sumber Foto:Dok. Humas PRL

Wisata bahari akan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan melalui jasa-jasa lingkungan ekosistem atau budaya pesisir. Sehingga ekonomi mereka meningkat.

 


TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---Masyarakat pesisir punya peran besar dalam pengembangan wisata bahari berkelanjutan. Guna meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir,
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  mengembangkan pariwisata bahari berbasis desa.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP, Aryo Hanggono mengatakan, pengembangan wisata bahari berbasis desa perlu dilakukan. Melalui  pengelolaan wisata bahari dapat memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir.

" Wisata bahari akan mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan melalui jasa-jasa lingkungan ekosistem atau budaya pesisir. Sehingga ekonomi mereka meningkat," kata Aryo, di Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut Aryo, untuk mengembangkan wisata bahari,  masyarakat pesisir didorong untuk berperan aktif sebagai pelaku usaha dengan memanfaatkan jasa ekosistem kelautan dan perikanan.

“Program desa wisata bahari (Dewi Bahari) merupakan upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat pesisir dengan mengoptimalkan peran masyarakat berbasis desa dalam mendukung pengembangan wisata bahari berkelanjutan,” kata  Aryo.

Selain meningkatkan nilai tambah ekonomi pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat, lanjut Aryo,  Dewi Bahari juga bertujuan untuk memperbaiki ekosistem dan lingkungan.  " Juga untuk perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian budaya pesisir," ujarnya.

Direktur Jasa Kelautan (Jaskel), Miftahul Huda mengatakan, kriteria sebuah desa pesisir yang dapat dikembangkan sebagai lokasi Dewi Bahari, yaitu desa pesisir memiliki potensi daya tarik wisata (alam, buatan, budaya) dan potensi kunjungan wisata. " Desa pesisir tersebut juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah, ketersediaan fasilitas dasar, dan adanya komitmen dari kelompok masyarakat," kata Huda dalam Webinar “Sharing Pengelolaan Wisata Bahari Berbasis Desa”, di Jakarta, Selasa (19/5).

Menurut Huda, agar dapat ditetapkan sebagai lokasi Dewi Bahari, desa dapat mengusulkan ke KKP melalui Kepala Desa atau Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Penetapan lokasi Dewi Bahari juga dapat dilakukan melalui penunjukan suatu desa yang pernah mendapat bantuan pemerintah.

" Pada tahun 2016 -2019, KKP melalui Direktorat Jaskel telah memberikan bantuan sarana prasaran wisata bahari di 46 kawasan," ujar Huda.

Huda juga mengatakan, pengembangan Dewi Bahari terdiri dari perencanaan berbasis komunitas, pembinaan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi/kemitraan, dan monitoring evaluasi. "Dengan adanya intervensi Dewi Bahari pada desa pesisir, kami berharap ada peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa lingkungan oleh masyarakat desanya,” pungkas Huda. 

 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018