TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta--- Pemerintah telah menyiapkan akses pemodalan melalui kredit usaha rakyat (KUR) serta dana Badan Layanan Umum (BLU) dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).  Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun memberikan dukungan akses pemodalan kepada nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar produk perikanan serta pelaku usaha garam rakyat. Bahkan, akses KUR pun bisa dilakukan secara daring.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Nilanto Perbowo mengatakan, saat ini pihaknya telah menyediakan form secara daring untuk memudahkan pelaku usaha mengakses KUR.  Formulir ini dapat diisi oleh penyuluh perikanan ataupun pelaku usaha secara mandiri.

"Kami berkomitmen untuk mendorong pelaku usaha sektor KP mendapatkan bantuan modal, biar usahanya semakin berkembang," ujar Nilanto di Jakarta, Kamis (2/7).

Menurut Nilanto,  pelaku usaha cukup memasukkan data diri, data usaha dan data perbankan secara online di laman http://bit.ly/aksesmodal_KKP. Data-data tersebut nantinya dikelola dan dibahas oleh tim kelompok kerja (Pokja) sebelum akhirnya didorong ke perbankan. Selanjutnya perbankan akan menilai kelayakan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jadi pelaku usaha silakan entri data," ujar Nilanto.

Dikatakan, dalam proses penjaringan calon debitur secara daring ini, pihaknya memastikan tidak ada pungutan sepeserpun. Bahkan, Nilanto meminta pelaku usaha segera melapor jika menemukan atau dijanjikan dana akan cepat disetujui setelah menyetor sejumlah biaya.

"Ini semuanya gratis, jadi silakan dilaporkan melalui saluran pengaduan resmi KKP kalau ada pungli atau dijanjikan macam-macam," paparnya.

Menurut Nilanto,  form daring tersebut akan terus disempurnakan. Diharapkan,  melalui layanan ini, para pelaku usaha bisa terus survive di masa pandemi covid-19.

Nah, untuk mengawal program ini, KKP telah menyiapkan sejumlah strategi dan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan. Adapun anggotanya ialah perwakilan Eselon I lingkup KKP, Pusat Investasi Pemerintah Kemenkeu, Perbankan yang terdiri dari BRI, Mandiri, BNI, Lembaga Keuangan non Bank seperti BLU LPMUKP, Pegadaian, Permodalan Nasional Madani, Bahana Artha Ventura, dan Jamkrindo.