Sunday, 09 August 2020


PUGaR, Masuk Top 45 Inovasi Layanan Publik

28 Jul 2020, 13:54 WIBEditor : Indarto

Garam rakyat | Sumber Foto:Dok. Humas PRL

PUGaR merupakan wujud implementasi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Sesuai UU tersebut, mengamanatkan untuk memberikan jaminan kepastian berusaha dan keadilan bagi petambak garam

 


TABLOIDSINARTANI.COM, Jakarta---- Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR), salah satu program prioritas nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terpilih sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) Tahun 2020.

PUGaR yang dinisiasi Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP sebelumnya lolos ke dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Nasional,  setelah lolos seleksi dari 2.126 proposal inovasi kategori umum. Keberhasilan PUGaR masuk dalam Top 45 terwujud setelah melalui proses presentasi dan wawancara oleh tim panelis dan bersaing dengan 98 inovasi lainnya yang berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam kesempatan presentasi dan wawancara di hadapan para panelis mengatakan, di tengah situasi yang sangat kompetitif, masyarakat membutuhkan hadirnya inovasi dan terobosan yang dapat memudahkan beraktifitas. KKP tidak akan berhenti untuk berinovasi. Program PUGaR diharapkan dapat memperkuat sektor kelautan dan perikanan di tengah pandemi covid 19.

" Dengan PUGaR ini kami ingin membangun daya saing, mempercepat pelayanan, utamanya meningkatkan produktivitas,” ujar Edhy, di Jakarta, Selasa (28/7).

Hal senada diungkapkan,  Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP Aryo Hanggono. Menurut  Aryo, PUGaR merupakan wujud implementasi UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. Sesuai UU tersebut, mengamanatkan untuk memberikan jaminan kepastian berusaha dan keadilan bagi petambak garam rakyat.

" Strategi untuk melindungi petambak dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana usaha, memberikan jaminan kepastian usaha, serta mengendalikan stok yang ada," kata Aryo.

Menurut Aryo, PUGaR didasarkan pada kondisi petambak garam yang rentan miskin.  " Sehingga kami mengembangkan PUGaR yang tujuannya adalah memberdayakan petambak garam,” ujar Aryo.

Direktur Jasa Kelautan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP, Miftahul Huda, selaku Ketua Unit Penyelenggara Pelayanan Publik PUGaR, mengungkapkan,  inovasi layanan PUGaR yang diajukan dalam proposal meliputi integrasi lahan garam, pembangunan dan pengelolaan gudang garam nasional (GGN), serta penguatan SDM Kelembagaan.

Menurut Huda, melalui inovasi ini, produktivitas garam rakyar mampu meningkat dari 40-60 ton/ha/tahun menjadi di atas 100 ton/ha/tahun. Bahkan,  keuntungan petambak bisa mencapai 3 kali lipat.

" Melalui tiga inovasi tersebut, masyarakat petambak garam mulai belajar berusaha bersama-sama untuk berkembang dan semakin maju," ujar Huda.

Dari sisi komoditas garamnya, lanjut Huda,  saat ini kandungan NaCl garam petambak sudah di atas 90 persen. " Ini dari lahan belum diolah. Sedangkan produksi garam  yang disimpan lebih terjaga mutunya karena gudangnya bagus," ujarnya.

Huda juga berharap, SOP produksi pada lahan integrasi diperhatikan dan diterapkan di setiap daerah. " Dengan begitu,  dapat meningkatkan ekonomi daerah,” pungkas Huda. 

Reporter : Dimas
BERITA TERKAIT
Edisi Terakhir Sinar Tani
Copyright @ Tabloid Sinar Tani 2018